Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Senin, 15 November 2021 - 15:26 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Mendengar masukan dari Bawaslu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyepakati untuk mendorong pembenahan regulasi yang dianggap tumpang tindih dan multi-tafsir untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Kesepakatan tersebut diraih dalam Rapat Kerja (Raker) Bawaslu dengan DPD RI di Gedung DPD, Jakarta, Senin, (15/11/2021).
Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Rabu, 22 September 2021 - 17:32 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan berharap adanya harmonisasi antara Undang-undang (UU) Pemilu dan UU Pemilihan (Pilkada). Harmonisasi ini menurut dia khususnya mengenai tugas dan wewenang penyelenggara pemilu, penegakan hukum, dan sinkronisasi Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam setiap tahapan.
Ditulis oleh Ranap Tumpal HS pada Kamis, 6 Mei 2021 - 11:36 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan memberikan masukan atau catatan terhadap rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Menurutnya, PKPU tersebut harus sejalan dengan undang-undang (UU) sekaligus memberikan kepastian hukum.
Ditulis oleh Rama Agusta pada Kamis, 9 Juli 2020 - 15:40 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta jajaran Bawaslu dan KPU di daerah mengadakan rapat kerja (raker) dan membuat pokja (kelompok kerja). Hal ini agar hasil rekomendasi Bawaslu daerah dalam penanganan pelanggaran administrasi bisa segera dilaksanakan KPU sesuai tingkatannya pada Pilkada Serentak 2020.
Ditulis oleh Reyn Gloria pada Selasa, 4 Februari 2020 - 19:33 WIB
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Workshop penerapan Pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Gelombang Kedua berlangsung penuh antusias. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pun mengapresiasi adanya lokakarya ini sebagai sinergitas jelang Pilkada serentak 2020.
Ditulis oleh Bhakti Satrio pada Selasa, 4 Februari 2020 - 09:38 WIB
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo minta adanya komitmen yang kuat dalam tiga institusi di Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yaitu Bawaslu, kejaksaan, dan kepolisian.
Ditulis oleh Muhtar pada Rabu, 29 Januari 2020 - 15:08 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.