Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memprediksi politik identitas dapat menjadi tren pelanggaran yang semakin marak digunakan dalam pesta demokrasi. Bagja melihat faktor penyebab politik identitas yaitu adanya pemahaman yang belum tuntas soaI menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas dalam ruang politik di NKRI.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta pengawas internal Bawaslu melakukan audit kinerja anggota dan ketua Bawaslu di daerah secara berjenjang.
Menurut Bagja, pengawasan kinerja pimpinan Bawaslu perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas kerja pimpinan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan penggunaan dana desa untuk kepentingan partai politik tertentu atau peserta pemilu/pilkada tertentu masuk dalam kategori politik uang. Hal itu disampaikannya mengenai kerawanan Pemilu Serentak 2024 dihadapan Intelijen Keamanan (Intelkam) Polda Metro Jaya serta perwakilan para partai politik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan syarat-syarat dan pilar pemilu berkualitas. Syarat pertama, kata Bagja, ‘genuine’ atau kemurnian suara artinya pemilu jujur dan adil, tidak terdapat manipulasi, kecurangan, dan kekeliruan administrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan audiensi ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dalam rangka menguatkan sinergi kelembagaan. Dalam kesempatan itu, Bawaslu menyampaikan kesiapan penanganan disinformasi pada hajatan Pemilu Serentak dan Pemilihan Tahun 2024, Selasa (28/6/2022).
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong, perlu adanya dukungan administrasi yang memadai, untuk mengimplementasikan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dalam melakukan pengelolaan keuangan, yang meliputi, tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi berharap bahwa pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) Pemilu dapat dikelola dengan baik, secara tertib dan terbuka (transparan). Untuk itu menurutnya perlu ada kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya agar terjaga keamanannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan arah kebijakan lembaga pengawas pemilu saat ini mengutamakan pengawasan dan pencegahan. Dalam dimensi penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024, Bawaslu juga bakal memprioritaskan upaya pencegahan guna meminimalisir permohonan sengketa proses.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapan, Bawaslu berencana meningkatkan kualitas jajaran pengawas pemilu hingga tingkat paling terbawah melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan pemetaan potensi. Menurutnya, hal ini dilakukan dengan memaksimalkan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbdiklat) Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyatakan penanganan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu harus ditegakkan melalui cara pandang menyeluruh. Baginya, konsep penanganan netralitas ASN tidak hanya dari kaca mata hukum kepemiluan, tapi juga bisa dimaknai dari sisi hukum administrasi pemerintah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan dalam menjalankan kewenangannya, Bawaslu bakal memaksimalkan fungsi pencegahan menghadapi Pemilu Serentak dan Pemilihan (Pemilihan Pemerintah Daerah) tahun 2024. Dia memberikan apresiasi kepada pemantau pemilu dan generasi muda yang mau aktif terlibat mengawasi jalannya prosesi pesta demokrasi.
