Labuan Bajo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menginginkan kerja kehumasan Bawaslu tidak hanya sebagai publikasi dan dokumentasi semata, namun dapat menjalankan fungsi advokasi dan klarifikasi.
"Humas harus mampu menjalankan fungsi advokasi dan klarifikasi lembaga," katanya dalam acara penutupan Rapat Koordinasi Sosialisasi dan Identifikasi Regulasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu 2024, Sabtu (11/9/2021).
Halmahera Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umun- Ketua Bawaslu Abhan membuka kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Pemilu (SKPP) di Bumi Fagogoru, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Jumat (10/9/2021). Abhan menyampaikan SKPP didesain guna menciptakan kader pengawasan partisipatif yang berdedikasi, berintegritas dan melakukan pengawasan proses tahapan pemilu atau pilkada bersama Bawaslu.
Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyampaikan Pemilu Tahun 2024 akan lebih kompleks dari pemilihan sebelumnya. Pasalnya dia menyadari keadaan dan situasi pandemik tidak dapat diprediksi ke depannya.
Menurutnya skenario tahapan awal hingga akhir Pemilu 2024 memang harus disiapkan oleh penyelenggara pemilu maupun stakeholder terkait, sehingga akan ada bayangan untuk beberapa kondisi yang akan terjadi salah satunya belajar dari pengalaman pemilihan serentak dua tahun belakangan.
Labuan Bajo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum dan Humas Bawaslu Fritz Edward Siregar berharap jajaran Bawaslu di mana pun kritis terhadap perdebatan-perdebatan yang kerap muncul jelang tahapan Pemilu 2024.
"Kita harus lebih jeli dan kritis apabila terjadi perdebatan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Fritz saat membuka Rapat Koordinasi Sosialisasi dan Identifikasi Regulasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu 2024, Jumat (10/9/2021).
Gianyar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Bali melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama Majelis Desa Adat (MDA) sekaligus peluncuran program Gerakan Masyarakat Adat Terkoordinasi Awasi Pemilu dan Jaga Pilkada (Gema Siwa Puja), Jumat (10/9/2021). Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani mengatakan Program tersebut merupakan salah satu upaya Bawaslu Provinsi Bali agar masyarakat adat turut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu ataupun pilkada mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja membuka diskusi kelompok terpumpun bertema Sinergitas Antarlembaga dalam Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 bersama KPU, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui daring. Dia menjelaskan forum tersebut guna membahas sengketa-sengketa yang terjadi pada Pemilu 2019 serta menjadikannya sebuah refleksi dalam menyongsong Pemilu 2024.
Kabupaten Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja membuka secara resmi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (6/9/2021). Dalam sambutannya, dia membakar semangat seluruh peserta SKPP agar selalu mengawal proses demokrasi bangsa ini.
"Pulanglah membawa mimpi demokrasi dan bangunlah demokrasi yang lebih baik," cetus Bagja sembari mengepalkan tangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan memastikan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh siap menyelenggarakan pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 berdasarkan tahapan, program, dan jadwal yang ditetapkan KPU.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Adanya Penggantian Antar-Waktu (PAW), Ketua Bawaslu Abhan melantik seorang Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat (Papbar) dan sembilan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Dia menyatakan langkah ini dilakukan agar proses persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Serentak Tahun 2024 dapat lebih maksimal. "Saya ucapkan selamat kepada seluruh Saudara yang terlantik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meenjabarkan permasalahan yang terjadi pada Pemilu 2019 yang kemungkinan dapat terulang kembali pada Pemilu 2024. Dia menunjuk potensi masalah di antaranya penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada verifikasi partai politik, pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik, dan beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) khususnya saat pemungutan sekaligus penghitungan suara.
Manado, Jakarta Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membuka secara langsung Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di Kota Manado, Kamis (9/9/2021). Koordinator Divisi Pengawasan itu menjelaskan hasil pemilu bergantung bagaimana proses pengawasan pemilu dilakukan.
"Jika pemilunya baik, maka hasilnya baik. Jika pemilunya dijaga maka hasilnya terjaga," kata Afif
Dalam sambutannya Afif juga mengatakan program SKPP pertama kali hadir pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Kotamobagu, Jakarta Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membuka secara langsung kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, Selasa (7/9/2021). Afif menjelaskan melalui program SKPP tersebut Bawaslu mencoba mendekatkan diri dengan masyarakat.
"Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif sendiri merupakan salah satu program Bawaslu yang berupaya mendekatkan diri bersama masyakat dan pemerintah daerah. Ingat! kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan itu penting," katanya.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Membuka Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan bisa melahirkan kader-kader pengawas pemilu. Hal tersebut menurutnya guna membangun kesadaran pentingnya keterlibatan elemen masyarakat mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan (pilkada).
