Berita

Purbalingga, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo melakukan supervisi pengawasan terhadap Bawaslu Purbalingga. Dalam supervisi tersebut Dewi berpesan untuk tidak lelah dalam mewujudkan pemilu yang yang bersih dan berkualitas.

"Tugas kita masih panjang untuk menggelar pemilu dan pemilihan serentak 2024. Pesan saya terus profesional dalam bekerja dan tegakkan integritas dimanapun berada," kata Srikandi Pengawas Pemilu di Kantor Bawaslu Purbalingga, Sabtu (25/9/2021).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengakui Bawaslu tidak memiliki akses secara langsung terhadap laporan dana kampanye versi lengkap. Sehingga hal tersebut menurutnya Bawaslumembuat harus melihatnya melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam) yang dikelola KPU. Hal tersebut dia ungkapkan webinar internasional bertajuk Agenda Reformasi Keuangan Partai Politik di Indonesia, Jumat (24/9/2021).

"Idealnya, hasil pengawasan bisa dilakukan secara maksimal jika Bawaslu diberikan akses penuh ke Sidakam ini," katanya.

Jakarta Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menuturkan, Bawaslu terus berupaya menjadi lembaga yang terbuka bagi publik yang ingin mengetahui informasi terkait pengawasan pemilu maupun pilkada. Beberapa hal telah dilakukan, salah satunya dengan menggunakan standar penilaian dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menerima audiensi dari tiga lembaga pemantau pemilu yaitu Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Kode Inisiatif, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dalam kesempatan ini, dirinya menjelaskan terkait beberapa tanggapan terkait rekomendasi yang diberikan untuk menghadapi di Pilkada Serentak 2024.

Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Ratna Dwi Pettalolo ingin kader Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) menjadi simbol pengawas dan garda terdepan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Hal tersebut disampaikan saat membuka SKPP Tingkat Dasar Tahun 2021 di Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, Kamis (23/9/2021).

“Kader SKPP tidak hanya sekadar datang untuk menyosialisasikan pengawasan pemilu kepada masyarakat, tetapi juga terlibat langsung dalam mengawasi tahapan pemilu,” ungkapnya.

Maros, Badan Pengawas Pemilhan Umum - Bawaslu Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan sebanyak 164 pemilih tidak memenuhi syarat dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang keluarkan KPU Kabupaten Maros periode September 2021. Dari jumlah tersebut, 69 di antaranya telah meninggal dunia.

Muara Enim, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja membuka kegiatan Sekolah Kadep Pengawas Pemilu (SKPP) di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan (Sumsel) yang diikuti oleh 83 peserta. Dia menegaskan ini adalah mempersiapkan kader-kader pengawas yang siap terjun ke masyarakat.

“Kader-kader ini kelak bisa jadi pengawas, penyelenggara, politisi, atau juga masyarakat dengan pengetahuan keterampilan mengawasi demokrasi,” ujar Bagja di Muara Enim, Rabu (22/9/2021).

Banjarnegara, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Anggota Bawaslu Mochammad Afifudin mengajak mahasiswa ikut menjaga kualitas pemilu yang bersih. Ajakan tersebut disampaikan Afif saat mengisi kuliah umum di STIE Taman Siswa Banjarnegara, Kamis (23/9/2021)

“Menjaga kepercayaan lembaga bawaslu itu adalah hal penting, salah satunya adalah dengan melibatkan mahasiswa untuk turut menjaga kualitas pemilu dengan cara yang tidak mahal," katanya dalam kuliah umum dengan tema Kampus dan Penguatan Pengawasan Partisipatif.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar berencana membentuk tim khusus dari berbagai biro di Bawaslu sebagai tim yang bekerja khusus mengawasi media sosial selama tahapan Pemilu Serentak 20204 dilaksanakan.

"Ide yang kami bangun di Bawaslu adalah membentuk tim dari beberapa biro untuk melakukan pengawasan media sosial," ujar Fritz dalam "Rapat Persiapan Pengawasan Media Sosial di Pemilu 2024" bersama Facebook, Kamis (23/9/2021).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengapresiasi penelitian yang berhasil ditelurkan penggiat demokrasi Perkumpulan Untuk Demokrasi (Perludem) berjudul 'Gangguan Terhadap Hak Memilih; Fenomena dan Upaya Penanggulangan'. Dia pun memberikan beberapa masukan serta berharap penelitian tersebut ada kelanjutannya.

Sleman, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan membuka secara resmi Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) di wilayah DI. Yogyakarta, Rabu (22/9/2021). SKPP tingkat dasar titik I menjangkau Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo dengan diikuti 75 peserta.

Brebes, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan kegiatan SKPP tidak sekadar kegiatan Bawaslu saja, melainkan perwujudan janji Presiden Jokowi terkait pendidikan politik bagi generasi muda.

Fritz melanjutkan bentuk perwujudan janji presiden tersebut kemudian diletakan dalam anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan diserahkan kepada Bawaslu.

Banyumas, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan pentingnya pengawas partisipatif dalam penyelenggaran pemilu dan pilkada untuk membantu Bawaslu melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Pasalnya, kata dia Bawaslu memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan berharap adanya harmonisasi antara Undang-undang (UU) Pemilu dan UU Pemilihan (Pilkada). Harmonisasi ini menurut dia khususnya mengenai tugas dan wewenang penyelenggara pemilu, penegakan hukum, dan sinkronisasi Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam setiap tahapan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum  - Pedoman penyelesaian sengketa proses pemilu bagi publik yang disusun oleh Bawaslu tidak bertentangan dengan aturan di atasnya atau peraturan yang setara. Hal itu dikatakan Anggota Bawaslu Rahmat Bagja dalam kegiatan Penyusunan Pedoman Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bagi Publik di Jakarta, Selasa malam, (22/9/2020).

"Tidak bertentangan dengan undang-undang, Perbawaslu, juknis (petunjuk teknis), surat edaran, SOP (standar operasional prosedur), dan lain-lain," ungkapnya.