Cibinong, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta agar pengelolaan keuangan harus terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sehingga, Bawaslu dinilainya dapat memantau dan mengontrol anggaran.
Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut Bawaslu sebagai Mitra Strategis dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Untuk itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra berharap Bawaslu semakin baik dalam menyampaikan keteranganya ke MK.
Menurut, Hakim MK tersebut, semakin baik keterangan yang disampaikan Bawaslu, semakin mudah MKi menilai posisi kedua belah pihak yang bertikai yaitu pemohon dan termohon (KPU). Dia menegaskan, Bawaslu berada pada posisi netral yang membantu menjelaskan apa yang terjadi pada permohonan tersebut.
Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan apresiasi yang diberikan MK terhadap Bawaslu sebagai cambuk agar pemberian keterangan saat Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) semakin baik lagi. Hal tersebut dikatakannya saat memberikan arahan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bagi Bawaslu tahun 2024 angkatan II di Bogor, Selasa (3/9/2024).
Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, Bawaslu terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol keamanan Pemilu 2024. Hal tersebut dianggap sangat penting untuk memastikan protokol keamanan yang diterapkan berjalan efektif dan dapat mencegah terjadinya gangguan keamanan. Sampai saat ini, Bawaslu terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama persidangan.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengapresiasi kerja-kerja yang dilakukan Pengawas Kecamatan (Panwascam). Namun dia mengingatkan dalam melakukan pengawasan nantinya seringkali Panwascam lupa atau tidak mengisi form-A Pengawasan.
Dia meminta Bawaslu Kabupaten/Kota tidak lelah mengingatkan dan mengajari terkait uraian yang diisi, disesuaikan dengan format 5W+1H. Bahkan Herwyn meminta agar laporan pengawasan dibuat mudah dan tidak membingungkan.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan Bawaslu se-Provinsi Yogyakarta harus fokus pada mempersiapkan jajaran pengawas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Utamanya dalam melakukan pembinaan pada SDM yang siap bekerja.
Sebab Herwyn melihat sejauh ini kerja-kerja jajaran pengawas baik di Yogyakarta sudah baik adanya. Namun dia meminta untuk tidak berpuas diri dan meningkatkan kerja-kerja pengawasan.
Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Jumat (30/8/2024) malam, Aula Kampus Universitas Serang Raya menjadi saksi seruan aksi generasi muda untuk menjaga demokrasi Indonesia.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memastikan, proses seleksi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), yang dilakukan oleh Panwascam nantinya dapat dilakukan dengan baik dan memilih orang yang sesuai aturan perundang-undangan. Menurutnya, penting mengambil pelajaran dari proses seleksi PTPS Pemilu 2024 lalu, guna menghindari isu-isu negatif selama proses seleksi PTPS Pemilihan serentak 2024 kali ini.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan Bawaslu tengah menyusun pedoman pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pemilihan 2024 mendatang. Dia menekankan agar dalam perekrutan kali ini, perlu orang-orang yang bertanggung jawab.
Berkaca dari pemilu 2024, Herwyn melihat ada beberapa laporan materi gugatan ke Mahkamah Konsitusi (MK) yang mengutip terkait adanya PTPS yang dianggap tidak profesional. Sehingga ke depannya dia meminta persoalan internal bisa teratasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap pemilu ramah lingkungan dapat terwujud pada pemilu atau pemilihan selanjutnya. Saat ini, dia mengakui isu lingkungan belum menjadi prioritas penyelenggara pemilu, karena keterbatasan regulasi atau aturan yang berlaku saat ini.
Pasuruan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan mahasiswa harus selektif memilih pemimpin yang amanah. Hal tersebut dikatakan Totok usai menandatangi nota kesepahaman (MoU) Bawaslu dengan Universitas Yudharta Pasuruan tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
Pangkal Pinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) untuk menjaga integritas sebagai pengawas pemilihan. Menurutnya, meskipun memiliki tugas sebagai pengawas, tapi di sisi lain Panwascam juga diawasi oleh masyakarat.
Pangkal Pinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda membagikan kiat-kiat untuk berkontribusi ke Pengawasan Pemilihan 2024 baik secara personal maupun organisasi. Hal ini didasari akan pentingnya mengawal suara rakyat yang sudah diberikan dalam pemilihan.
"Konkretnya untuk terlibat di dalam adalah pertama kalau secara personal bisa saja kita berikan catatan kritis, masukan-masukan perbaikan untuk pelaksanaan pemilihan," ujarnya dalam kegiatan Pelantikan dan Rakerda GAMKI Kep. Bangka Belitung pada Kamis (29/8/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan pemetaan kerawanan menjadi basis data Bawaslu untuk menyusun program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilihan. Pemetaan kerawanan pemilihan bertujuan melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi kerawanan pemilihan tahapan pencalonan, kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan 2024.
Pangkal Pinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda melakukan pengawasan langsung tahapan pencalonan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) di Provinsi Bangka Belitung. Dia mengatakan, pengawasan pencalonan yang dilakukan ditujukan untuk mencegah adanya pelanggaran administrasi dan sengketa pencalonan.
"Kami melakukan monitoring pengawasan pencalonan kepala daerah guna pencegahan pelanggaran administrasi dan sengketa proses pencalonan kepala daerah," katanya di kantor KPU Babel pada Kamis (29/8/2024).
