Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan jajaran sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Sumatera Utara (Sumut) untuk mengantisipasi potensi pemalsuan dokumen syarat pencalonan Pemilihan 2024. Berkaca pada gelaran pemilihan-pemilihan sebelumnya, dia menilai potensi tindak pidana yang terjadi dalam tahapan pencalonan adalah penggunaan dokumen palsu seperti ijazah.
Deli Serdang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menyerahkan santunan dana kerahiman kepada keluarga salah satu staf Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sumut) atas nama Dessy Ariani yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Penyerahan dana kerahiman diserahkan kepada keluarga di rumah duka, di daerah Deli Serdang, Sumut, Rabu (28/08/2024).
"Turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Dessy Ariani dan semoga anak-anak serta keluarga yang ditinggalkan memiliki kesabaran ," ucap Puadi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan pemetaan potensi kerawanan Pemilihan pada 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota seluruh Indonesia. Hal ini menjadi tindaklanjut IKP 2024 yang diluncurkan Desember 2022 lalu, Bawaslu menyusun pemetaan kerawanan yang berfokus pada tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung sebagai tahapan paling rawan saat pemilihan. Dia menyebutkan tiga tahapan tersebut memiliki turbulensi yang paling besar dari semua tahapan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu, KPU, DKPP, DPR, dan Pemerintah sepakati rancangan tiga Perbawaslu dan tiga PKPU terkait dengan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Tiga rancangan Perbawaslu yang disepakati yakni pertama, rancangan Perbawaslu Pengawasan Pencalonan, kedua, rancangan Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, dan ketiga rancangan Perbawaslu Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Forum rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI bersama Bawaslu, KPU, DKPP, dan Pemerintah menyepakati Rancangan PKPU perubahan PKPU 8/2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Rancangan PKPU yang disepakati telah mengakomodasi dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan desain pengawasan Bawaslu untuk pemilihan serentak 2024 akan beradaptasi dengan situasi. Sebab, dia melanjutkan yang menjadi garda terdepan adalah jajaran di daerah sehingga perlu perhatian dalam situasi-situasi khusus.
Utamanya, jelas Lolly, perihal kerawanan untuk Pilkada nantinya akan dibedah langsung lewat Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) untuk jadi early warning system bagi Bawaslu. Sebab, Lolly menekankan kacamata semua pihak harus bergeser dari Pemilu menjadi Pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda tidak ingin praktik politik uang terjadi lagi pada Pemilihan 2024. Untuk mencegah hal tersebut, Bawaslu memiliki beberapa strategi yang salah satunya dengan cara perkuat jajaran petugas pengawasan di Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu Puadi melantik sekaligus mengambil sumpah janji delapan Pengganti Antar-waktu (PAW) anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan tujuh anggota Kabupaten/kota periode 2023-2028. Dalam amanatnya, dia meminta para terlantik untuk melaksanakan tugas pengawasan Pemilihan 2024 secara maksimal.
Mengingat tahapan Pemilihan 2024 sudah memasuki pencalonan dan pendaftaran pasangan calon, Puadi meminta para terlantik langsung ke kantor masing-masing untuk melaksanakan tugas pengawasan.
Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengemukakan bahwa pengawasan yang dilakukan mahasiswa bukan hanya sebagai tindakan preventif terhadap potensi pelanggaran, melainkan juga sebagai sarana pembelajaran politik yang mendalam bagi mereka. Untuk itu, dia berharap, semangat partisipatif dalam pengawasan pemilu dan pemilihan dapat tersebar ke seluruh Indonesia.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan, saat ini Bawaslu tengah menyusun Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Hal ini dilakukan guna menjawab problem penanganan pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pelaksana Harian (PLH) Ketua Bawaslu Puadi menyampaikan potensi pelanggaran menjelang Pemilihan 2024. Diantaranya meliputi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Politik Uang dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan potensi pelanggaran dalam Pemilihan 2024 tidak terjadi,” ucap Puadi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pemilihan 2024 Wilayah Jawa yang digelar Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Yogyakarta, Rabu (21/08/2024).
Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan Panwascam bekerja keras melakukan pencegahan terjadinya pencurian atau pergerseran suara. Sebab, kata dia, pencurian atau pergeseran suara merupakan kejahatan terbesar dalam demokrasi.
Totok mengatakan berkaca pada hasil sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi pergeseran suara biasanya terjadi di tingkat kecamatan, bukan di kabupaten atau kota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu tengah melakukan validasi data seluruh jajaran pengawas ad hoc Pemilu tahun 2024. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan hasil dari integrasi data ini akan dilakukan kajian dan evaluasi ke depannya terkait efektivitas kinerja pengawas ad hoc.
