Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melihat pentingnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pencegahan lewat sosialisasi pelanggaran politik uang dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Korupsi akan berkaitan dengan politik uang ke depan, jadi kita harapkan KPK dengan stakeholder pemerintah melakukan sosialisasi dan juga pencegahan terhadap praktik politik uang yang di hulu," terangnya di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi draft Komitmen Bersama Kampanye Politik Berintegritas di Media Sosial-Pemilu 2024 yang digagas Koalisi Damai. Hal itu disampaikan Bagja saat menerima Koalisi Damai di Kantor Bawaslu, Senin(11/12/2023).

"Draft yang disampaikan oleh Koalisi Damai yang menggagas komitmen bersama kampanye politik di media sosial sangat baik. Kita harapkan kampanye di media sosial dapat lebih terbuka sehingga mudah diawasi," kata Bagja.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, dan peserta Pemilu 2024 membahas draft keputusan bersama pengawasan dan pemantauan kampanye pemilu melalui media massa baik cetak, elektronik dan internet. Rapat dilakukan secara hybrid di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik sembilan Anggota Bawaslu kabupaten/kota dan Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) sekaligus mengambil sumpah jabatan Pengganti Antar Waktu (PAW). Pelantikan ini dilakukan luar jaringan (luring) di Kantor Bawaslu RI dan dalam jaringan (daring) dari Kantor Bawaslu setempat.

"Selamat, jaga performa dan kesehatan karena pengawasan sedang di tahapan kampanye, di tahapan ini kita dituntut kerja penuh waktu," jelasnya di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Banjarbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Netralitas kepala daerah selalu menjadi isu krusial dalam tiap perhelatan politik lima tahunan. Anggota Bawaslu Puadi menegaskan Bawaslu berhak menilai apabila kepala daerah maupun jajaran ASN diduga melanggar netralitas.

Hal itu disampaikan Puadi saat membuka acara Rapat Koordinasi Netralitas Kepala Desa se-Provinsi Kalimantan Selatan, yang diadakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Auditorium Kampus Universitas Lambung Mangkurat, Minggu (10/12/2023).

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengikuti program jalan sehat beserta pameran kepemiluan yang digelar Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) beserta 13 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalsel. Dia meminta masyarakat aktif mengawasi pemilu demi menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan melahirkan pemimpin berkualitas.

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan Car Free Day (CFD) bukan tempat untuk melakukan kegiatan politik. Pasalnya CFD adalah tempat umum dengan kepentingan untuk masyarakat berolahraga, sehingga aktifitas politik apapun berpotensi menggangu kegiatan warga.

Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta untuk seluruh peserta pemilu dapat memperhatikan lingkungan saat memasang Alat Peraga Kampanye (APK). Pasalnya, dia melihat masih ada saja yang memasang APK dengan asal-asalan.

"Mari bersama-sama menjadikan Pemilu 2024 yang ramah lingkungan, saya harap pemasangan APK bisa tertib," tuturnya dalam Sosialisasi Kelembagaan Pengawas Pemilu bagi Stakeholder Bawaslu di Balikpapan, Jumat (8/12/2023).

Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan pengawas pemilu untuk senantiasa menjaga prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Hal ini mengingat tahapan kampanye Pemilu 2024 semakin krusial.

"Saya berharap banyak hal yang kita (pengawas pemilu) kerjakan. Hati-hati salah langkah dalam mengambil keputusan, selamanya kita akan menyesal. Prinsip-prinsip penyelenggaraan harus tetap terjaga dengan baik," tegas Puadi dalam Rakernis Penanganan Pelanggaran Gelombang IV di Sulawesi Selatan, Kamis (7/12/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta masyarakat untuk menyikapi politisasi SARA dan politik uang sebagai musuh bersama. Bagja menyampaikan itu, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang diadakan Detik.com bekerjasama dengan Kemenkominfo bertajuk #DemiIndonesia, di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

"Kita harus sepakat menjadikan politisasi SARA dan politik uang sebagai musuh bersama," kata Bagja.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Pemeriksa Bawaslu tidak menemukan adanya unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilu dari tiga laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Putusan dibacakan oleh dua majelis pemeriksa Bawaslu; Puadi dan Herwyn JH Malonda di Ruang Sidang Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Ciwidey, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dua pimpinan Bawaslu, Totok Hariyono dan Lolly Suhenty berharap masyarakat di Kabupaten Bandung terlibat mengawasi dugaan pelanggaran pemilu, netralitas aparatur negara (ASN, TNI, dan Polri), netralitas aparatur desa, termasuk netralitas penyelenggara pemilu mulai dari tingkatan bawah. Keduanya 'seirama', bahwa pemilu sebagai pesta demokrasi rakyat  dan tahapan kampanye merupakan upaya mencari seluas-luasnya informasi para kandidat peserta Pemilu 2024.

Puadi Jabarkan PemIlu Damai Berbasis Budaya dalam Forum GNEJ

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan dalam konsep budaya pemilu yang harmonis, nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia dijadikan instrumen positif untuk mewujudkan pemilu yang damai dan harmonis. Sebab menurutnya Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai budaya, agama, dan suku yang bersatu untuk mencapai stabilitas politik demi tujuan nasional, kemajuan masyarakat, dan kesejahteraan.

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan kepada forum Global Network on Electoral Justice (GNEJ) Scientific Committee Meeting tentang berbagai macam pintu penegakan hukum pemilu di Indonesia dalam rangka melindungi hak konstitusonal warga negara Indonesia. Dia menyatakan, banyaknya pintu penegakan hukum pemilu merupakan upaya nyata penyelenggara pemilu untuk menegakkan demokrasi.