Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik sekaligus mengambil sumpah janji anggota Bawaslu Papua dan Tiga Bawaslu Daerah Otonom Baru (DOB); Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan periode 2023-2028. Dia meminta para terlantik harus menjadi pribadi yang kuat dan berani.

"Papua ini harus dikawal oleh orang-orang berani, kalau tidak berani mundur saja. Kondisinya Pemilu 2024 kita tidak tahu akan seperti apa, kami berharap saat pungut hitung baik suasananya," jelasnya saat sambutan di Jakarta, Sabtu (1/7/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan konsolidasi pengawasan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat provinsi yang bersumber dari data pengawasan tingkat kabupaten/kota. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mewanti-wanti agar melakukan sinkronisasi data sehingga hasilnya menggambarkan laporan hasil pengawasan dengan jelas dan aktual.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar pemotongan hewan kurban. Sebanyak lima ekor daging sapi hasil kurban tersebut rencananya akan dibagikan kepada seluruh staf di lingkungan Bawaslu juga warga sekitar, sebagai bakti nyata kepedulian Bawaslu terhadap sesama.

Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap semangat Idul Adha dapat dijadikan momentum gotong-royong dalam bekerja dan melaksanakan tanggung jawab.

"Kami berharap, Idul Adha kali ini dapat meningkatkan semangat gotong-royong dalam bekerja," kata Bagja, Jumat (30/6/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik tujuh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat masa jabatan 2023-2028. Bagja meminta anggota baru untuk fokus mengawasi tahalan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Kawan-kawan hari ini telah resmi menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, tahapan sekarang yaitu bersangkutan dengan DPT oleh karena itu teruskan pengawasan dan fokus ke tahapannya," ungkap Bagja saat pelantikan yang berlangsung di Gedung Bawaslu Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengantisipasi paduan antara politisasi identitas, disinformasi dan ujaran kebencian yang memungkinkan menjadi ancaman nonmiliter di Pemilu 2024. Menurutnya, ancaman nonmiliter pada tiga aspek tersebut di penyelenggaraan pemilu, mengacu pada risiko dan gangguan yang bukan berasal dari sektor militer, namun dapat membahayakan integritas dan keberhasilan proses pemilihan umum.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan masalah sumber daya manusia (SDM) ad hoc (sementara) dan kendala teknis masih menjadi tantangan dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Persoalan SDM yang dimaksud Herwyn yakni kesulitan merekrut SDM ad hoc yang berpengalaman dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu tengah menyusun alat kerja pengawasan kampanye Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Puadi berharap alat kerja tersebut nantinya mempermudah pengawas pemilu dalam melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran.

Hal tersebut dia sampaikan saat membuka focus group discussion (FGD) bertajuk Finalisasi Penyusunan Alat Kerja Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, Kamis (22/6/2023).

Bawaslu menandatangani komitmen bersama ciptakan Pemilu damai 2024. Penandatanganan tersebut dilakukan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bersama sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Damai, perwakilan tingkat tinggi PBB, dan platform media sosial.

Bagja menjelaskan pada 2019 menjadi pelajaran berharga dalam pelaksanaan pemilu silam. Pasalnya terjadinya eskalasi ujaran kebencian dan rasisme di media sosial saat Pemilu 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memandang penyelenggara pemilu dan partai politik perlu mulai memikirkan proses daur ulang sampah yang diakibatkan dari jalannya proses pemilu, seperti surat suara atau kotak suara. Dia menilai sejauh ini belum ada klausul yang jelas dan tegas dalam regulasi kepemiluan yang mengatur terhadap kepedulian lingkungan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar sidang temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL/00.00/VI/2023 yang terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (21/6/2023). Dalam hal ini pelapor sekaligus yang melakukan temuan adalah Bawaslu Provinsi Kaltim yang melaporkan KPU Provinsi Kaltim.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengajak Bawaslu untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian melalui kampanye mereka yang berjudul Social Media 4 Peace. Diungkapkan Kepala Unit Komunikasi dan Informasi, Kantor Wilayah Multisektoral UNESCO, Ana Lomtadze, saat ini hingga akhir siklus pemilu, ujaran kebencian, disinformasi, dan konten menghasut yang tersebar secara online berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemilu dan memfasilitasi kekerasan di dunia nyata.

Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menilai banyaknya pasal pidana dalam Undang- Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang bisa multitafsir dan tidak aplikatif, jadi salah satu problematika dalam menangani tindak pidana pemilu. Dia menyampaikan itu kala menjadi narasumber di Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu, Selasa (20/6/2023) di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menjelaskan keberadaan Perbawaslu 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh jajaran pengawas pemilu dalam bekerja. Selama, kata dia, jajaran pengawas tersebut bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Meski begitu, kata Totok, bukan berarti Bawaslu membela yang salah. Jika melakukan tindakan di luar tugas dan fungsinya, ujar dia,, Bawaslu tidak memberikan layanan advokasi hukum.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengimbau calon peserta pemilu yang memiliki kelebihan dana atau memiliki media harus mengikuti aturan berkampanye sesuai peraturan perundangan. Dia berpesan, jangan sampai calon peserta pemilu semena-mena mengkampanyekan dirinya di media, tanpa mengikuti aturan yang berlaku.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menerima keluhan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait persoalan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan berdasarkan penuturan KPU, nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) tidak bisa diberikan kepada Bawaslu atau partai politik.