Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu merilis sepuluh provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebutkan tertinggi pertama yakni Maluku Utara (Malut), kedua, Sulawesi Utara (Sulut), dan ketiga Banten.

Lalu, keempat Sulawesi Selatan (Sulsel), kelima Nusa Tenggara Timur (NTT), keenam Kalimantan Timur (Kaltim), ketujuh Jawa Barat, kedelapan Sumatera Barat (Sumbar), kesembilan Gorontalo, dan kesepuluh Lampung.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mendengarkan penyampaian Kemendagri terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, KPU, dan DKPP. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyatakan, sebagai pelaksana Undang-Undang, Bawaslu siap melaksanakan apapun perintah Undang-Undang.   

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Komisi II DPR RI menyetujui dua rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bawaslu, KPU, DKPP, dan Kemendagri. Selain itu, ada pula tiga rancangan Peraturan KPU (PKPU) dan dua Peraturan DKPP.

Dua rancangan Perbawaslu itu tentang Pengawasan Kampanye dan rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu.

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengajak mahasiswa mengawasi tahapan Pemilu 2024 untuk melaporkan pelanggaran. Dia mengatakan, berdasarkan UU 7 tahun 2017 pasal 454, mahasiswa yang mayoritas sudah memiliki hak pilih, maka mereka bisa menjadi pintu masuk penanganan pelanggaran melalui laporan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan tidak mempermasalahkan atas rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang mempercepat jadwal pencalonan peserta pemilu calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, hal itu tidak menjadi persoalan, asalkan tidak melanggar aturan undang-undang (UU).

"Selama itu tidak melanggar UU saya pikir tidak ada masalah. Bagi Bawaslu asal tidak melanggar UU patokannya ya dalam konteks 8 bulan itu," jelasnya dalam diskusi bersama Media di Gedung Media Center DPR RI, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Cisarua, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap, seluruh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota bisa memberikan keterangan yang baik, jika nantinya diminta memberikan keterangan oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024.

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak masyarakat untuk menjaga hak pilihnya dalam Pemilu 2024 dengan berkolaborasi bersama Bawaslu dalam pengawasan partisipatif. Tujuannya guna menciptakan pesta demokrasi yang aman dan jauh dari pelanggaran.

"Masyarakat mau jadi penonton atau aktor di pemilu nanti? Kalau mau jadi aktor, ayo bersama Bawaslu jaga hak pilih pemilu," kata Lolly saat menjadi narasumber di Forum Warga Pengawasan Partisipatif bersama sejumlah Organisasi Masyarakat di Bandung, Selasa (19/9/2023).

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang tahapan pemilu pendaftaran Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyerukan jajaran pengawas pemilu berani dan tegas dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pemilu.

“Sebentar lagi tahapan pendaftaran capres, suasana makin tegang. Jangan takut selama Bawaslu lakukan tugas dan fungsi dengan baik,” ungkapnya saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Penguatan Kompetensi Anggota Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Periode 2023 - 2028 di Ciawi, Bogor, Senin (18/9/2023) malam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan tidak ada keterlambatan dalam distribusi logistik di Pemilu 2024. Hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya petugas TPS (Tempat Pemilihan Suara) kelelahan hingga meninggal dunia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meyakini platform digital Tiktok bakal gerak cepat (gercep) dalam menindaklanjuti kajian Bawaslu terkait dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Hal ini usai Bawaslu-Tiktok Indonesia meneken perjanjian kerja sama untuk mewujudkan Pemilu 2024 berintegritas.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu-Tiktok Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk menciptakan Pemilu 2024 berintegritas, khususnya di media sosial. Salah satu bentuk MoU ini, Bawaslu mendapatkan kanal khusus untuk melawan penyebaran hoaks dan misinformasi pemilu di platform Tiktok.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menginginkan KPU agar ada sinkronisasi pemahaman dengan Bawaslu, terhadap draft PKPU terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024. Langkah ini dirasa perlu agar tidak ada lagi kendala terulang, serta tidak terprediksi.

"Forum temu gagasan dan informasi terkait pungut hitung ini sangat penting. Maka kita harus maka mendengarkan pandangan KPU," kata Lolly saat memimpin Rapat Persiapan dan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu bersama jajaran, Senin (18/9/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi berharap mahasiswa ikut melakukan sosialisasi penanganan pelanggaran pemilu dah pemilihan. Penyebaran informasi yang masif akan memperkecil ruang gerak peserta pemilu yang ingin melakukan kecurangan.

"Bawaslu membutuhkan peran dari mahasiswa dalam memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan baik, tetapi juga memastikan keadilan pemilu tetap terjaga," katanya saat Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024, di Kantor Bawaslu Jakarta Utara, Jumat, (15/9/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta catatan evaluasi proses perekrutan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang digelar serentak seluruh Indonesia. Dia berharap adanya perbaikan di masa mendatang mulai dari jadwal, pembentuk tim seleksi (timsel), hingga proses tahapan perekrutan hingga terlantik yang tertib administrasi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jendral Bawaslu Ichsan Fuady ingatkan agar rambu-rambu kampanye tidak dilanggar kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Daerah Istimewah Yogyakarta.

“Sosialisasi dilakukan sampai 28 November 2023, setelah itu tahapan kampanye jangan sampai ada menyalahin aturan yang berlaku,” ungkap Ichsan Fuady dalam Audiensi DPRD DIY di lantai 5 kantor Bawaslu, Jakarta hari Jumat (15/9/2023).