Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan seluruh jajaran Sekretariat Panwaslu LN bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan anggarannya. Menurutnya, Anggaran yang didapatkan Panwas LN berasal dari negara, untuk itu harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
"Karena dana ini dari negara dan dari rakyat, tentu dana ini harus dapat di pertanggungjawabkan," ujarnya, di Bali, Sabtu (28/10/2023).
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memandang perlu melakukan koordinasi untuk mendudukkan kewenangan masing-masing instansi dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran netralitas anggota TNI-Polri, termasuk netralitas ASN dalam lingkungan lembaga TNI-Polri.
Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu Puadi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Netralitas TNI, Polri dan ASN dalam Pemilu 2024, di Bali, (28/10/2023).
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak para aktivis Pemuda yang ada di Bali terlibat aktif mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024. Bagi dia, keterlibatan aktifis sebagai 'agent of social control' sangat penting untuk menyukseskan hajatan perwujudan kedaulatan rakyat tersebut.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan Formulir Model A (Form A) menjadi barang yang sangat amat penting bagi jajaran pengawas pemilu, karena di dalamnya bukan hanya data hasil pengawasan. Tetapi juga dapat sebagai bukti ketika ada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menjabarkan manfaat dari netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dalam pemilu. Dia juga menyebutkan, adanya kendala dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN, khususnya dalam rekomendasi hasil penanganan oleh Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn mengungkapkan butuhnya peran serta masyarakat menjadi pengawas pemilu partisipatif sebagai mitra Bawaslu dalam mencegah dan menangkal pelanggaran pemilu. Menurutnya, peran masyarakat sangat strategis karena akan kesulitan bagi Bawaslu untuk mengawasi pemilu tanpa peran serta masyarakat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan Bawaslu mendorong Pemilu 2024 lebih responsif dan inklusif gender. Untuk saat ini, kata dia, telah ada kemajuan terkait keterwakilan perempuan, misalnya secara regulasi.
"Meskipun, sama-sama menyadari masih ada gap (celah) antara sesuatu yang tertulis dengan kenyataan atau realitanya," katanya dalam diskusi secara dari dengan tema Perempuan dalam Percaturan Politik Indonesia: Posisi dan Negosiasi Agenda Kepentingan, Jumat (27/10/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan pengawasan partisipasi kelompok pemuda memiliki tiga kekuatan di Pemilu 2024 yaitu kekuatan jumlah, karakter, dan prinsip. Hal tersebut dia sampaikan dalam Forum Pemuda Nasional ke 2 di Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak generasi muda dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) terlibat ikut mengawasi Pemilu 2024 mendatang. Salah satunya, dengan mengecek kebenaran setiap informasi yang diterima untuk mencegah hoaks.
Terlebih Generasi Z, Herwyn memahami jika pemilih muda akan sangat berkaitan erat dengan media sosial. Maka dia meminta untuk setiap pemilih muda perlu 'melek' terhadap lingkungan sekitar yang sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar.
Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan tugas dan wewenang Bawaslu dalam pemilu dan pemilihan (pilkada). Menurutnya tugas Bawaslu mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.
“Kami juga mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU, serta segala peraturan yang dikeluarkan KPU menjadi objek pengawasan Bawaslu,” kata Puadi dalam SINDO Goes To Campus seri Dialog Pemilu di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (26/10/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) bekerja penuh tanggung jawab dalam menjaga pemilu berkualitas. Menurutnya kerja hasil Pemilu 2024 ditentukan mulai dari kerja saat ini.
"Bagaimana hasil pemungutan Pemilu 2024 pada Februari 2024 apakah dimajukan untuk yang di luar negeri nanti ditentukan dari kerja-kerja pengawasan mulai saat ini," katanya saat memberikan sambutan dalam acara 'Gala Dinner' Bersama Panwas LN di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (26/10/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan sejumlah titik rawan dan jenis pelanggaran yang sering kali terjadi dalam gelaran pemilu. Dia pun memberikan penjelasan mengenai norma pidana pemilu dengan berbagai kendala yang ada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran Bawaslu di Provinsi hingga Kabupaten/Kota meningkatkan kapasitas diri. Hal ini dirasa Herwyn perlu dilakukan untuk melakukan percepatan dalam efektivitas kinerja jajaran di daerah.
Bahkan Herwyn menyampaikan untuk jajaran dapat melakukan tugas pemantauan pengawasan secara keseluruhan seperti layaknya intel untuk melihat pengawasan tahapan berjalan. Dia berharap insting jajaran di lapangan diperkuat dalam memantau dan mengawasi jalannya tahapan dengan baik.
Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan sejumlah titik rawan dalam pemilu 2024. Diantaranya, politik uang, politisasi SARA, pelanggaran netralitas ASN, data dan pemutakhiran data pemilih, kerumitan pungut hitung, hoaks, berita bohong, dan ujaran kebencian.
Untuk itu, Herwyn meminta mahasiswa turut membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024, sebab Bawaslu memiliki keterbatasan SDM. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang mengawasi proses pemilu dan pemilihan akan meminimalisir terjadinya pelanggaran.
Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengapresiasi tersusunnya Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Menurutnya ini menjadi langkah baik untuk Bawaslu meningkatkan pengelolaan keuangan.
