Berita

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan apa saja faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya polarisasi di tengah masyarakat saat Pemilu 2024. Dia mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan polarisasi yaitu: media sosial, netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan politik identitas.

Menurutnya, media sosial dapat memperkuat pembagian antara kelompok-kelompok politik yang berbeda. Lebih lanjut, komentar yang bersifat provokatif atau polarisasi dapat memicu reaksi yang lebih emosional dan memperdalam jurang antar kelompok.

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Hal tersebut dia ungkapkan dalam forum Scientic Comitte and The Goverment Council of the Global Network Electoral Justice (GNEJ) 2023 di Bandung, Selasa (5/12/2023).

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai Global Network Electoral Justice (GNEJ) yang berfokus kepada perlindungan efektif terhadap hak-hak politik-pemilihan dan sistem perwakilan, jaringan ini telah berfungsi sebagai mercusuar kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Hall ini menurutnya merupakan bukti komitmen negara-negara di seluruh dunia untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan isu kebocoran data pemilih bukan bersumber data daftar pemilih tetap (DPT) yang diberikan KPU kepada Bawaslu. Menurutnya, KPU harus segera merespon (menindaklanjuti) sumber kebocoran data pemilih yang kini marak menjadi pemberitaan di media massa.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan pelaksanaan dana kampanye pemilu menjadi salah satu fokus utama pengawasan Bawaslu. Hal itu diatur dalam Pasal 93 huruf D butir 5 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Dalam UU Pemilu, tugas Bawaslu dalam hal mengawasi salah satunya adalah mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye," kata Bagja saat menjadi narasumber dalam giat yang diadakan DPP Partai Golkar di Jakarta, Senin (4/12/2023).

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan pemilih pemula harus jadi aktor (memastikan tidak ada pelanggaran)
dalam Pemilu 2024. Ini disampaikannya dalam program Bawaslu Ngampus bertajuk peran mahasiswa dalam pengawasan partisipatif menuju sukses Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, hari Senin (4/12/2023).

“Pemilih pemula harusnya jadi sesuatu, seperti aktor yang memastikan tidak ada pelanggaran (Pemilu) yang terjadi,” ungkap Lolly dalam pembukaannya.

Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak para warga supaya tidak sungkan bertanya kepada jajaran pengawas pemilu terkait pengawasan pemilu. Bagi dia, hal ini sangat penting untuk membuka sekaligus menumbuhkan semangat pengawasan partisipatif supaya masyarakat bisa terlibat mengawasi Pemilu 2024.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu terus berupaya menekan jumlah pelanggaran saat masa kampanye Pemilu 2024. Salah satu yang dilakukan Bawaslu adalah membentuk tim fasilitasi pengawasan kampanye.

Anggota Bawaslu Puadi mengatakan, untuk menunjang tim pengawasan kampanye, maka dia meminta jajaran Bawaslu di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memahami betul pasal 280 Undang-undang 7 Tahun 2017. Menurutnya hal ini sangatlah penting karena memuat apa saja yang dilarang dalam tahapan kampanye Pemilu 2024.

Minahasa Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan masyarakat harus cerdas dalam memilah informasi yang diterima agar tidak termakan hoaks. Khususnya saat tahapan kampanye, dia menyampaikan masyarakat perlu cek fakta atas setiap informasi yang datang.

Di masa kampanye, Herwyn melihat akan ada potensi pelanggaran seperti kampanye hitam, hoaks hingga disinformasi. Terlebih menurut dia, di jaman digitalisasi saat ini yang mana semua informasi semakin cepat tersebar.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memutuskan tidak ada pelanggaran administrasi pemilu dari tujuh laporan dugaan pelanggaran admnistrasi pemilu. Putusan tersebut diputuskan berdasarkan rapat pleno oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Puadi, Totok Hariyono, dan Herwyn JH Malonda.

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan kehadiran Bawaslu sebagai pengawas pemilu, justru mempermudah seluruh tahapan pemilu. Alasannya, menurut dia, Bawaslu bekerja memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan ketentuan regulasi yang ada.

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta agar seluruh Pejabat dan staf Sekretariat dapat aktif untuk berkoordinasi dengan Ketua/Anggota Bawaslu di semua tingkatan terkait pengawasan tahapan Pemilu ke depannya yang saat ini memasuki tahapan kampanye.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan pentingnya menjaga netralitas TNI yang pada akhirnya akan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, sebagai institusi negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban serta pertahanan dan kedaulatan negara, maka TNI dan Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan mahasiswa untuk tidak terpecah belah, hanya karena berbeda pilihan dalam pemilu atau pemilihan (pilkada) mendatang. Apalagi, kata dia, sampai merusak sendi-sendi persaudaraan berbangsa dan bernegara.

"Pemilu merupakan alat untuk memilih pemimpin, maka jangan sampai merusak sendi-sendi persaudaraan kita," katanya dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Pemeriksa Bawaslu memutuskan terlapor KPU RI melakukan pelanggaran administrasi pemilu dalam perkara Nomor REG 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023. Dalam putusannya, Majelis Pemeriksa menyatakan KPU melanggar ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu.

"Menyatakan terlapor (KPU RI) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," cetus Ketua Majelis Pemeriksa Puadi di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Rabu (29/11/2023).