Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta kepada Tim Seleksi (timsel) Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mematuhi pedoman yang ada. Meski demikian, dia menjamin timsel akan diberikan keleluasaan dalam melakukan seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
Manado, Badan Pengawas Pemilu - Koordinator Divisi Pencegahan; Partisipasi Masyarakat; dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Lolly Suhenty berpesan ke Timsel Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk terbuka memberikan informasi kepada publik. Sebab menurutnya, ketika timsel telah dilantik nanti, maka mereka akan berada di ruang publik dan saat itu juga badannya milik publik.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyoroti pentingnya media sosial (medsos) dalam menyebarkan informasi tentang pengawasan pemilu kepada publik. Dia mengatakan hal ini dapat dilihat melalui interaksi yang terjadi di medsos sebagai tolak ukur efektivitas informasi yang diberikan oleh Bawaslu kepada masyarakat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja melantik tujuh anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan periode 2023-2028 pada Selasa (9/5/2023) di kantor Bawaslu. Dia menyampaikan anggota Bawaslu terlantik harus siap segera mengawasi hasil DPS dan Pencalonan.
Pasalnya menurut Bagja, anggota Bawaslu Provinsi Sulsel periode 2023-2028, dilantik di tengah-tengah tahapan Pemilu 2024. Oleh sebab tersebut, tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bersantai-santai.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mendapatkan hibah aset tanah dari Pemerintah Kota Tual, Provinsi Maluku. Penerimaan hibah ditandai dengan penandatanganan penyerahan sertifikat yang dilakukan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bersama Walikota Tual Adam Rahayaan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Adam menuturkan pemberian sertifikat ini sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus dukungan dari pemerintah daerah (Pemda) kepada Bawaslu RI maupun di Bawaslu Kota supaya bisa bekerja secara maksimal.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berkomitmen untuk memastikan terwujudnya kebijakan pemilu afirmatif bagi perempuan. Komitmen ini akan disampaikan dalam forum Tripartit penyelenggara pemilu, sebagai bentuk tindak lanjut dari banyaknya aspirasi mengenai penolakan aturan penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan KPU (PKPU) 10/2023.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam tahapan pencalonan jalur perseorangan bakal calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI, Bawaslu telah menangani sebanyak 81 permohonan sengketa proses pemilu. Jumlah permohonan tersebut tersebar di 18 provinsi yang terdiri dari tahap awal verifikasi dan tahap hasil penyelesaian pendaftaran bakal calon anggota DPD.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Hasil pengawasan tahapan pencalonan jalur perseorangan bakal calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI membuat sejumlah hasil catatan. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan, hasil pengawasan tersebut diantaranya mulai belum maksimalnya penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan beberapa kejadian khusus yang ditemui di lapangan yang telah diserahkan sebagai saran perbaikan kepada KPU.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta Tim Seleksi (Timsel) Calon Aanggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2023-2028 bekerja dengan memperhatikan petunjuk teknis (juknis). Tujuannya, menurut dia, agar timsel dapat melakukan seleksi dengan mengedepankan integritas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta pengawasan pemukhtahiran data pemilih (mutarlih) dilakukan secara cermat, berjenjang,, dan membuat saran perbaikan kepada KPU. Menurutnya, pembentukan daftar pemilih tetap (DPT) menjadi masalah krusial yang paling banyak sengketa, sehingga perlu diawasi secara ketat dan melekat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berharap KPU memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pendaftaran calon anggota legislatif (Caleg) DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota kepada pengawas pemilu. Hal ini penting agar Bawaslu dapat melakukan pengawasan kesesuaian dokumen dan kelengkapan berkas pendaftaran bakal calon legislatif baik tingkat nasional maupun daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta seluruh jajaran Bawaslu mulai daerah hingga tingkat pusat terus melakukan pengawasan melekat dalam proses pemutakhiran data pemilih (mutarlih). Menurutnya dalam pembentukan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHB) oleh KPU, jajaran pengawas pemilu dapat mengecek salinan DPS dan melakukan uji petik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap tiga lembaga dari unsur Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yakni Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan bisa menyamakan persepsi mengenai konteks kampanye di luar jadwal. Berkaca pada gelaran pemilu sebelumnya, dia menganggap terdapat perbedaan pandangan mengenai pelanggaran kampanye di luar jadwal.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar apel pasca Lebaran Idul Fitri 1444 H. Pada kesempatan itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta agar jajaran Bawaslu di semua tingkatan untuk bersiap menghadapi persoalan dalam tahapan pemilu, baik berupa penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa proses pemilu.
