Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemiihan Umum - Bawaslu sedang menyusun indikator pemetaan kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024dengan tema isu strategis yang mencakup lima hal, yakni: politik uang, politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan), kampanye media mosial, netralitas ASN dan penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjabarkan, hal ini menjadi antisipasi atas maraknya pelanggaran pada pemilu lalu dan perkembangan yang ada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan masukan sekaligus menyampaikan isu krusial terkait pencalonan legislatif yang meliputi calon DPR; DPRD; dan DPD dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, KPU, DKPP, dan Kemendagri. Agenda RDP kali ini yakni konsultasi dua rancangan Peraturan KPU (PKPU) yakni PKPU Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta perubahan kedua PKPU 10 Tahu 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menjabarkan upaya Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu melalui penyelesaian sengketa proses pemilu. Menurutnya, penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan bagian dari jenis penegakan hukum pemilu yang diatur dalam UU Pemilu demi memastikan adanya penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menjabarkan titik-titik rawan dalam tahapan pencalonan untuk Pemilu Serentak 2024. Dia mengingatkan agar para bakal calon untuk menaati aturan dan ketentuan karena ada sanksi administrasi yang dapat membatalkan pencalonan hingga sanksi pidana.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Hari ini, tercatat 15 tahun kiprah Bawaslu menjadi penjaga demokrasi di Indonesia. Perjalanan 15 Tahun Bawaslu ini, menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuju tingkat kedewasaan secara kelembagaan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyampaikan empat poin penguatan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang nantinya akan disahkan melalui nota kesepahaman (MoU) terkait dengan netralitas TNI pada Pemilu Serentak 2024. Empat poin tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat melakukan audiensi dan disambut oleh Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono di Mabes TNI, Jakarta, Kamis (6/4/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam peristiwa pembagian uang zakat dalam amplop berlogo partai politik yang terjadi di Sumenep, Jawa Timur pada Jumat, 24 Maret 2023 lalu. Bawaslu memandang terdapat potensi persoalan hukum dalam persitiwa tersebut, mengingat pembagian dilakukan di tengah berlangsungnya penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengajak Muhammadiyah untuk berperan aktif mengawasi pemilu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, saat ini belum memasuki tahapan kampanye, sehingga penindakan terkait larangan berkampanye pun sulit dilakukan, termasuk dalam media sosial.

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam Pemilu 2024. Menurutnya, warga negara yang telah memenuhi syarat berhak memilih dan dipilih dalam pemilu.

"Dari segi hak, warga negara bisa saja memiliki hak untuk menjadi pemilih, peserta, bahkan memiliki kesempatan jadi penyelenggara pemilu," katanya melalui daring saat menjadi narasumber yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri, Rabu (5/4/2023).

Kabupaten Tangerang, Badan Pengawas Pemiliham Umum - Bawaslu terus membangun konektivitas dan sinergisitas pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan seluruh elemen pemerintahan. Hal ini penting untuk meminimalisasi pelanggaran netralitas ASN yang kerap kali terjadi dalam setiap gelaran pemilu baik pemilu presiden, legislatif, maupun pemilihan kepala daerah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pembekalan bagi tim seleksi (timsel) anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi di 29 provinsi diharapkan menghadirkan proses perekrutan yang baik, sehingga dapat menentukan pemilihan sosok berkualitas dan berintegritas. Hal tersebut diungkapkan Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat menutup acara Pembekalan Bagi Tim Seleksi dan Tim Sekretariat Calon Anggota Bawaslu Provinsi di 29 Provinsi Masa Jabatan 2023-2028 yang berlangsung di Jakarta, Jumat (31/3/2023) malam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan bahaya politisasi identitas dalam pemilu. Menurutnya, bahaya politisasi identitas yang dimaksud seperti adanya kekerasan atau kerusuhan berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

Selain itu, kata dia, adanya penolakan terhadap calon berlatarbelakang etnis, suku, dan agama tertentu. "Ini adalah beberapa indikator bahayanya politik identitas dan sering terjadi pada saat kampanye oleh peserta pemilu," ujarnya saat menjadi narasumber, dalam rangkain Dies Natalis GMNI, Jumat (31/3/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pelaksana harian (Plh) Ketua Bawaslu Lolly Suhenty meminta tim seleksi untuk 29 Bawaslu Provinsi bekerja sesuai dengan ketentuan, mendengar tanggapan publik, dan bekerja sesuai tupoksi. Hal tersebut dia ungkapkan saat membuka acara Pembekalan Bagi Tim Seleksi dan Tim Sekretariat Calon Anggota Bawaslu Provinsi di 29 Provinsi Masa Jabatan 2023-2028 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (30/3/2023).

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Pelanggaran Administratif dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024 kepada komisioner KPU Kabupaten/Kota yang tersebar di 16 provinsi. Dia menyampaikan mengenai perbedaan penyelesaian sengketa pada Pemilu 2024 dengan pemilu sebelumnya, konsep mediasi yang ada di Bawaslu, serta meminta KPU untuk melaksanakan saran perbaikan dari Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Pelaksana harian (Plh) Ketua Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan Bawaslu menjamin keamanan data pribadi bagi pelapor dugaan pelanggaran pidana pemilu. Hal tersebut dikatakannya saat berdiskusi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan sejumlah aktivis anak di gedung KPAI, Kamis (30/3/2023).

"Jangan khawatir untuk melaporkan ke Bawaslu (jika mengetahui pelanggaran pidana pemilu), karena sebagai pelapor, Anda dilindungi data pribadinya," kata Lolly.