Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data pemilih, Bawaslu menemukan sebanyak 94.956 orang yang masih di bawah umur dan belum menikah masuk dalam daftar pemilih. Untuk itu, Pelaksana harian (Plh) Ketua Bawaslu Lolly Suhenty mengajak masyarakat mengecek datanya dan keluarga melalui aplikasi Sistem Data Informasi Pemilih (Sidalih).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memberikan penjelasan mengenai alur dan kronologis putusan sidang penanganan pelanggaran administrasi nomor: 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023 yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Dalam putusan yang memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan Partai Prima tersebut, Bawaslu mencoba memberikan penjelasan mengenai kedudukan hukum yang ada dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU, DKPP, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dalam rangka melakukan pencegahan Politisasi SARA di Pemilu 2024, Bawaslu menggelar diskusi lintas iman bersama para tokoh agama di Jakarta, Sabtu, (25/3/2023). Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menganggap perlu persamaan makna politisasi SARA dan politik identitas sebagai mitigasi bagi Bawaslu lakukan pencegahan.
"Diharapkan, diskusi kali ini menghasilkan persamaan definisi guna membantu Bawaslu membuat strategi menangkal politisasi SARA dan politik identitas," kata Lolly saat membuka diskusi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu meluncurkan ngabuburit pengawasan partisipatif 2023. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan ini adalah upaya Bawaslu dalam meningkatkan literasi pengawasan pemilu pada Bulan Ramadhan 1444 H.
Dia bercerita ngabuburit ini merupakan pengembangan inovasi dari Tadarus Pengawasan yang dilakukan Bawaslu sejak 2020. Menurut Lolly, tadarus pengawasan ketika masa pandemik covid-19 mampu mengisi ruang ruang kosong untuk literasi demokrasi dan pemilu di Indoensia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk mewaspadai adanya potensi pemilih ganda. Hal ini didasari oleh hasil pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) sebelumnya yang telah dilakukan jajaran Bawaslu daerah.
Berdasarkan hasil pengawasan coklit melalui alat kerja A3.DP-3, dari 16.683.903 pemilih yang diuji petik, ada trend Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih masuk ke dalam daftar pemilih. Berdasarkan angka tersebut, dia mengungkap trend yang paling banyak ditemukan adalah pemilih yang salah penempatan TPS.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak kaum zillenial tidak hanya ikut pemilu, melainkan ikut mengawasi konten-konten pemilu di media sosial. Pasalnya, kata dia, pemilih Pemilu 2024 akan didominasi pemilih muda atau zillenial yang banyak memanfaatkan teknologi informasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) hati-hati saat melakukan foto bersama dengan bakal calon atau pasangan calon dan partai politik peserta Pemilu Serentak 2024. Sebab, jika mengikuti gerakan tangan tertentu yang bisa dikaitkan dengan peserta pemilu, akan dijatuhi sanksi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Ichsan Fuady secara simbolis menandatangani penerimaan dana hibah dari Bupati Kaimana Freddy Thie di lantai 5 Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Hibah berupa tanah seluas 5000 meter persegi rencana akan dibangun gedung kantor Bawaslu Kabupaten Kaimana demi menunjang kerja pengawasan pemilu.
Ichsan menyatakan ucapan terima kasi atas bantuan hibah yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaimana, Provinsi Papua Barat tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemillihan Umum- Bawaslu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Perintah tersebut berdasarkan Putusan Sidang Penanganan Dugaaan Pelangaran Administrasi Pemilu 2024 dengan Laporan Nomor: 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023.
"Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh PRIMA," kata Ketua Sidang Bawaslu Rahmat Bagja, Senin (20/3/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady menghadiri Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Senin (20/3/2023) di Jakarta.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia dan dihadiri berbagai kementerian lembaga negara dan kepala daerah se-Indonesia.
Palembang, Bawaslu Sumsel - Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja bersama Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan ruang serba guna dan rehab kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Lubuklinggau pada hari Minggu (19/3/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta partai politik tidak membuat 'jebakan batman' terhadap penyelenggara pemilu, misalnya mengajak berdua saja di warung kopi. Hal itu kata dia, dapat menjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yaitu pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan untuk menahan diri tidak menyosialisasikan orang yang akan mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu 2024. Dia mengatakan saat ini merupakan masa sosialisasi hanya bagi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024, belum ada peserta pemilu dari calon legislatif, maupun calon presiden.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan kepada seluruh jajaran Bawaslu untuk hati-hati saat menggunakan anggaran. Sebab, kata dia, penggunaan dana hibah yang tidak transparan bisa menimbulkan masalah, setiap anggaran yang dipakai harus ada rincian yang jelas.
