Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta pengawasan pencalonan perseorangan untuk DPD RI dilakukan secara melekat. Dia pun menyatakan harapan agar proses mediasi diutamakan sebagai perwujudan dari musyawarah mufakat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjabarkan potensi kerawanan pemilu di luar negeri (LN) sebelum pemungutan suara. Potensi kerawanan tersebut, kata dia, berdasarkan pengalaman penyelenggaran Pemilu 2019 silam.
Potensi kerawanan di LN yang kemungkinan terjadi, kata dia, politik uang. Potensi kerawanan politik uang ini, jelas Bagja banyak terjadi di daerah-daerah yang banyak WNI sebagai tenaga kerjanya baik perkebunan dan asisten rumah tangga seperti Hongkong, Jedah dan Malaysia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi memandang perlu dibentuk petunjuk teknis (juknis) guna memastikan penerapan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 sesuai dengan prinsip-prinsip yang melatarbelakangi penyusunannya. Hal tersebut dia sampaikan saat membuka Rapat Penyusunan Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu, di Jakarta, Rabu (22/2/2023).
"Mengingat mekanisme penanganan pelanggaran sangat kompleks, maka Bawaslu memandang perlu untuk menyusun juknis," tegasnya.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan evaluasi dan program kerja diperlukan dalam meningkatkan kinerja kelembagaan. Selain itu, dia menyatakan Bawaslu akan membuat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tematik.
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap integrasi dan sistem keamanan antar aplikasi Bawaslu akan semakin disempurnakan menjelang Pemilu serentak 2024 mendatang. Pasalnya, kata dia, akan banyak gangguan atau masalah sistem yang bisa saja terjadi.
Puadi menyatakan pelayanan data informasi ke depan akan semakin digunakan oleh masyarakat mengingat tahapan akan semakin banyak. Sehingga, dia meminta aplikasi yang sudah ada baik untuk menerima laporan maupun merespon laporan harus bekerja maksimal.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan masyarakat untuk menyiapkan dokumen saat pencocokkan dan penelitian (coklit). Kelengkapan dokumen tersebut, kata Puadi, akan memudahkan proses coklit yang dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
“Saya ajak kepada seluruh warga agar segera coklit sampai 14 maret 2023 nanti. Jika memang ada data yang kurang lengkap, langsung sampaikan kepada petugas,” ungkapnya usai coklit di kediamannya di Jakarta Barat, Selasa (21/2/2023).
Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna meningkatkan kapasitas saksi peserta Pemilu 2024, Bawaslu menyusun modul penguatan kapasitas saksi peserta pemilu. Herwyn menjelaskan pembuatan modul tersebut karena belum adanya mekanisme dan pedoman pelatihan saksi peserta pemilu dan pembuatan buku panduan peserta pemilu.
"Isu krusial mengenai saksi pemilu ialah belum adanya mekanisme dan pedoman pelatihan saksi pemilu," ujarnya saat diskusi kelompok terpumpun Identifikasi Kebutuhan Penyusunan Modul Penguatan Kapasitas Saksi Peserta Pemilu di Balikpapan, Selasa (21/02/2023).
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady menyatakan harapan, Bawaslu dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keangan (BPK). Untuk itu, dia berharap Bawaslu daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dapat membuat akuntabilitas dengan laporan keuangan yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi meminta jajaran pengawas tidak hanya fokus melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN saja, tetapi juga mengawasi netralitas TNI dan Polri.
“Berdasarkan perintah Undang-Undang 7/2017 ketentuan Pasal 93, pengawasan netralitas penting juga untuk TNI dan Polri”, ujarnya dalam Rapat Kerja Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan, di Jakarta, Senin (20/2/2023).
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta pimpinan Bawaslu daerah untuk terus bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, meskipun banyak yang akan habis masa jabatan tahun ini. Selain itu, Bawaslu daerah diminta mempersiapkan pelatihan bagi internal dan eksternal, termasuk pelatihan pengawas pemilu bagi peserta Pemilu 2024.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mendorong peserta pemilu menyediakan penerjemah bagi disabilitas tuna wicara setiap kampanye. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga meminta KPU dalam menentuan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) ramah terhadap akses disabilitas.
Selain itu, Rahmat Bagja menjelaskan Bawaslu juga mendorong setiap TPS yang terdapat penyandang tunanetra untuk menyediakan template braille.
Kota Sukabumi, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi melakukan pengawasan melekat (waskat) pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Kelurahan Dayeuh Luhur, Kecamatan Warung Doyong, Kota Sukabumi. Puadi menjelaskan pengawasan melekat coklit tersebut dalam rangka memastikan hak pilih warga terpenuhi.
Dia meminta Panwascam dan
Panwaslu kelurahan/desa (PKD) hati-hati dan lebih cermat dalam mengawasi proses coklit ini. Alasannya, kata dia, di sana terdapat hak pilih yang harus dilindungi.
