Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan peserta pemilu dilarang berkampanye di tempat ibadah sebagaimana amanat Pasal 280 Undang Undang Pemilu. Dalam lampiran penjelasan Pasal 280 huruf (h) UU Pemilu, peserta pemilu hanya boleh menggunakan tempat ibadah ketika diundang oleh pihak penanggung jawab tempat ibadah dan tidak memakai atribut kampanye pemilu,
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menganggap pola komunikasi antara KPU-Bawaslu yang sering 'naik-turun' dalam tahapan pemilu, sebagai pertanda baik pemilu masih terus berjalan. Menurutnya, komunikasi Bawaslu tidak selalu sejalan dengan KPU.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan kehadiran Bawaslu tidak hanya untuk menegakan aturan pemilu ataupun pemilihan. Menurutnya, Bawaslu juga menyediakan ruang agar konflik baik perbedaan pendapat atau pertentangan dalam pemilu baik antar peserta atau peserta dan penyelenggara tidak melebar.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta para pengawas pemilu untuk menyamakan persepsi serta mengintegrasikan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran netralitas TNI-Polri. Menurutnya hal ini penting dilakukan supaya Bawaslu bisa mengejawantahkan perintah undang undang dalam menangani dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan prajurit TNI atau Polri.
Dia mengungkapkan saat ini Bawaslu belum mempunyai aturan teknis dan sedang menyusun aturan teknis tindaklanjut pengawasan terkait netralitas TNI-Polri.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR dan KPU bersama DKPP, Rabu (15/3/2023). RDP tersebut menyoalkan wacana penundaan pemilu akibat putusan perdata pengadilan negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
Kota Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Puslitbangdiklat Bawaslu menggelar pelatihan investigasi bagi 80 Anggota Bawaslu provinsi yang belum lama terlantik. Anggota Bawaslu Puadi mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya Bawaslu dalam meningkatkan kapasitas pengawas pemilu. "Pelatihan ini penting bagi anggota Bawaslu provinsi karena saat ini Bawaslu tengah menyusun Perbawaslu tentang investigasi. Pengawas pemilu juga perlu mendapatkan pelatihan investigasi," katanya saat menjadi narasumber pada FGD Investigasi bagi Pengawas Pemilu, Rabu Malam (15/03/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mendengarkan keterangan saksi dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dalam sidang penanganan dugaan pelanggaran administrasi nomor: 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023, di Ruang Sidang Bawaslu, Rabu (15/3/2022). Prima sebagai pihak pelapor menghadirkan dua orang saksi, yaitu Farhan Abdhilah Dalimunthe dan Bin Bin Firman Tresnadi.
Saksi Farhan mempertanyakan profesionalitas dan akurasi dari pihak terlapor, yakni KPU. Menurutnya, KPU melanggar prinsip undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan sembilan pelanggaran pemilu yang sering terjadi. Dia mengkritisi banyaknya pengaturan sanksi pidana dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak kriminalisasi berlebihan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Ichsan Fuady melantik sekaligus mengambil sumpah sebanyak 411 orang sebagai pegawai negeri sipil (PNS) organik angkatan kelima tahun 2021. Ichsan berpesan agar para PNS yang baru terlantik segera bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar sidang penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dengan terlapor KPU. Agenda sidang kali ini yakni pembacaan laporan dengan Laporan Nomor: 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023 oleh Agus Priyono dan Dominggus Oktavianus Tobi.
Sidang kali ini dipimpin oleh Majelis Sidang Bawaslu selalu Ketua Sidang Puadi dan Anggota Totok Hariyono di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Sumedang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjabarkan isu strategis dan permasalahan dalam mengawasi pelaksanaan setiap tahapan Pemilu Serentak 2024 dalam peringatan 'dies natalis' ke-67 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurutnya perlu memperkuat upaya pencegahan dan pengawasan dengan pelibatan dari masyarakat.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap seluruh jajaran Bawaslu bisa menuntaskan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Hal ini menurutnya demi menciptakan transparansi kepada publik dan upaya mencapai zona bebas korupsi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan KPU agar bisa menyusun jadwal pengadaan logistik Pemilu 2024 dengan baik. Hal yang disoroti Herwyn yakni terkait dengan ketepatakan waktu dan jumlah dalam memproduksi hingga mendistribusikan logistik Pemilu 2024.
Berkaca pada penyelenggaraan Pemilu 2019 serta Pilkada 2020, dia mengungkapkan karena keterlambatan surat suara, sebanyak 30.733 TPS memulai pemungutan suara lebih dari pukul 07.00 waktu setempat. Ini berdasarkan hasil pengawasan Pemilu 2019 yang dilakukan Bawaslu.
