Bawaslu Susun Alat Kerja Pengawasan Kampanye
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang tahapan kampanye Pemilu tahun 2024, Bawaslu prioritaskan alat kerja pengawasan cegah salah persepsi saat pengawasan kampanye.

"Alat kerja pengawasan menjadi prioritas memasuki masa kampanye agar tidak salah persepsi." Ungkap Anggota Bawaslu Puadi saat membuka Focus Group Discussion Penyusunan Alat Kerja Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Jakarta. Jumat (19/5/2024).

Bahas Pengaturan Penghitungan Keterwakilan Bacaleg Perempuan, Kesimpulan RDP: PKPU 10/2023 Tak Diubah
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Komisi II DPR RI, Bawaslu, KPU, DKPP, dan Kemendagri menyepakati untuk tidak mengubah Peraturan KPU (PKPU) 10/2023. Hal ini merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPR RI, Bawaslu, KPU, DKPP, dan Kemendagri di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Perkuat Koordinasi Pengawas Pemilu, Bawaslu Akan Buat Command Center
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu senantiasa berkomitmen meningkatkan data dan informasi serta pelayanan publik di lingkungan Bawaslu. Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan salah satu bentuk komitmennya yaitu membuat 'command center'.

Bagja Jabarkan Progam Strategis Bawaslu dalam Forum Konsolidasi Yanmas Fungsi Intelkam
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memaparkan sejumlah program strategis Bawaslu pada Pemilu 2024. Dia menuturkan, salah satunya membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan lembaga penyelenggara pemilu serta lembaga lainnya seperti kepolisian.

Kerawanan Pencalonan DPR dan DPRD, Bawaslu Lakukan Mitigasi Pencegahan Pelanggaran
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta dalam tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota jajaran pengawas pemilu melakukan mitigasi risiko kerawanan sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran. Menurutnya, diperlukan empat hal yang dapat memperkuat pengawasan tahapan yang tengah berlangsung ini.

Bawaslu Akan Kembali Gelar Lomba Debat Pemilu Antar Perguruan Tinggi
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan kembali menggelar Lomba Debat Pemilu Antar Perguruan Tinggi 2023. Pada kesempatan itu, Anggota Bawaslu Puadi memberikan masukan tiga poin penting untuk penyelenggaraan lomba debat mahasiswa mendatang.

Pertama, Puadi meminta adanya pedoman berkualitas untuk menjadi panduan peserta dalam melakukan debat. Tidak hanya berkualitas ungkapnya, namun dapat konsisten dijadikan panduan dalam penyelenggaraan debat di tahun berikutnya.

Puslitbangdiklat Bawaslu Susun Standardisasi Pelatihan Guna Tingkatkan Kompetensi Pengawas Pemilu
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu sedang menyusun standardisasi pelatihan guna meningkatan kompetensi khusus dan tematik bagi pengawas pemilu. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan, hal itu sebagai langkah penting untuk memastikan terciptanya penyelenggara pemilu yang berkompeten.

Bawaslu Waspadai Kerawanan Verifikasi Administrasi Bacaleg
Ditulis oleh : Baguz Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Bawaslu kabupaten/kota hingga RI melakukan pengawasan melekat verifikasi administrasi (Vermin) bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang dilakukan KPU. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan pada tahun 2019, tahapan pencalonan menjadi tahap yang rawan terjadinya pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu.

Sentra Gakkumdu Diharapkan Bangun Pemahaman yang Sama Soal Pidana Pemilu
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umun- Anggota Bawaslu Puadi berharap adanya 'chemistry' (cocok atau senyawa) di Sentra Gakkumdu. Untuk itu, kata dia, penting untuk membangun pemahaman yang sama antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan tentang tindak pidana pemilu.

Pasalnya, kata dia, masih terdapat norma-norma dalam UU Pemilu maupun UU Pemilihan yang menimbulkan beda penafsiran.

Cegah Pelibatan Anak dalam Kegiatan Pemilu, Bawaslu-KPAI Akan Jalin Kerja Sama
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu berupaya melakukan pencegahan terhadap pelibatan anak dalam kegiatan Pemilu 2024. Salah satu upaya pencegahan tersebut dengan menjalin kerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

"Pekan ini Bawaslu upayakan untuk lakukan kerja sama dengan KPAI terkait perlibatan anak dalam kegiatan Pemilu." Ungkap Anggota Bawaslu Lolly Suhenty di ruang rapat lt 2 Gedung Bawaslu hari Senin (15/5/2023).

Rapat Bersama Komite TPPU, Bawaslu Jabarkan Potensi Tindak Pencucian Uang dalam Pemilu 2024
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan beberapa isu krusial terkait pencucian uang saat Pemilu 2024 kepada Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme, Senin (15/5/2023) di Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta. Herwyn menyampaikan, berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017, setidaknya ada dua hal yang patut menjadi perhatian bersama terkait pencucian uang di Pemilu 2024.

Pengawasan Melekat Pengajuan Bacaleg Pemilu 2024, Bawaslu: Perbaiki Jika Diperlukan
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu pada semua tingkatan telah mengawasi secara melekat pengajuan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Pemilu 2024 oleh partai politik (parpol) selama 14 hari. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berpesan apabila ada perbaikan dokumen pendaftaran, maka diperbaiki sesuai dengan tahapannya, namun apabila tidak ada perbaikan maka akan menjadi daftar calon tetap (DCT) Pemilu Legislatif 2024.

Beri Pembekalan Diklat Jaksa Terpadu Pidana Pemilu, Bagja Minta koordinasi Penegakkan Hukum Pemilu Diperkuat
Ditulis oleh : nurisman pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta para jaksa yang hadir dalam Diklat Terpadu Pidana Pemilu untuk memperkuat koordinasi dalam hukum penegakkan pidana pemilu 2024. Supaya ada keselarasan dan jiwa yang sama tentang hukum penegakan pidana pemilu

"Koordinasi selama ini sudah baik. Tetapi dalam pelatihannya kita jarang ketemu bersama baik kejaksaan dan kepolisan," kata Bagja saat membuka Diklat Terpadu Pidana Pemilu Angkatan IV di gedung Diklat Kejaksaan agung, Jumat (12/5/2023).

Perkuat Laman Helpdesk SigapLapor, Puadi Harap Laporan Secara Daring Bisa Diakomodir
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (Sigap Lapor) perlu mengakomodir pelaporan secara online dalam laman helpdesk. Ini sebagai upaya Bawaslu mempermudah masyarakat dalam melakukan laporan jika menemukan pelanggaran pemilu.

Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan, Bawaslu Upayakan Semangat Gotong-Royong
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengungkapkan, Bawaslu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mengawasi terpenuhinya hak pilih, termasuk kelompok rentan. Menurutnya, dengan semangat gotong-royong, maka pemenuhan hak pemilih dapat terpenuhi secara maksimal.