Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggelar sidang pembacaan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu 2024 yang diajukan oleh A Irwan Bola (Calon DPD Dapil Jawa Barat) dengan terlapor KPU. Agenda sidang ini diregistrasi dengan laporan nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2023.
Sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis Pemeriksa Puadi dan Anggota Majelis Pemeriksa Totok Hariyono di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Selasa (5/9/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menghadiri sidang yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pengadu mengenai KPU yang diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait pembatasan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan KPU yakni tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan Pengaduan ini diajukan masih terjadi.
Manila, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali melantik pengawas Luar Negeri (Panwas LN) di Manila, Filipina, Minggu (3/9/2023) secara hybrid. Beberapa daerah Panwas LN yang terlantik antara lain Afrika Selatan, Namibia, Timor Leste, dan Fhilipina serta Penggantian Antar Waktu (PAW) untuk yang berkedudukan di Jeddah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memprediksikan puncak penyebaran hoaks di media sosial akan terjadi di bulan Februari 2024. Hal ini becermin pada fenomena yang terjadi di 2019 yang mana puncak hoaks terjadi di bulan April menjelang tahapan Pemungutan Suara
Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menguatkan pemahaman terkait kompetensi pengawasan pemilu, mengingat tahapan Pemilu 2024 semakin krusial. Hal ini disampaikan Lolly dalam Pelatihan Penguatan Kompetensi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 2023-2028 Gelombang Ketiga di Jawa Barat pada Sabtu (2/9/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan peserta pemilu ataupun bakal calon presiden dan wakil presiden yang belum terdaftar di KPU namun sudah ditetapkan oleh partai pendukungnya, tetap harus menaati batasan-batasan yang terdapat dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye.
Batasan sosialisasi yang dimaksud Bagja, semisal boleh memasang alat peraga baliho atau spanduk dengan tidak ada muatan ajakan di dalamnya. Kemudian partai politik juga dapat melakukan pendidikan politik di internal masing-masing dengan tidak ada ajakan memilih.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menerima kunjungan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengenai upaya menciptakan ruang aman perempuan dalam Pemilu 2024 mendatang. Hal ini disambut baik oleh Lolly, sehingga dia berharap ada kerja sama seperti penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai hal ini.
Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut kerja pengawasan pemilu merupakan kerja idealisme. Hal ini diingatkannya bagi para Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota Periode 2023-2028.
"Kenapa teman-teman harus menjadi penyelenggara? Ini pekerjaan idealisme, ini bukan pekerjaan yang setelah selesai, usai sudah. Jadi kalau anda berkhianat maka akan ada masalah besar," cetus dia dalam Pelatihan Penguatan Kompetensi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2023-2028 di Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan Bawaslu berkomitmen meningkatkan keterbukaan informasi publik. Salah satunya dengan cara mempertahankan predikat informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
“Saya berharap Bawaslu Provinsi yang sudah Informatif dapat mempertahankan predikat Informatif tersebut dan untuk Bawaslu Provinsi yang masih menuju Informatif dapat meningkatkan predikatnya di tahun ini,” ungkap Puadi.
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan strategi Pengawasan Bawaslu dalam menegakkan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Isu tersebut selalu menjadi isu dan pemberitaan yang banyak mendapat sorotan publik, khususnya pada saat menjelang pelaksanaan, hingga berakhirnya pemilu, baik pemilu presiden, legislatif, maupun pemilihan pemerintah daerah (pilkada).
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menjelaskan terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Diantaranya politisasi identitas, politik uang, netralitas ASN/TNI/POLRI yang dilarang terlibat kampanye, dan penyebaran berita hoaks.
“Tantangan dan hambatan dalam pemilu, tentu banyak dan itu juga amerupakan bagian dari tantangan kita (Bawaslu),” ujar Totok saat menjadi narasumber dalam acara Fisipol Leadership Forum yang diselenggarakan FISIPOL UGM, Kamis (31/8/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Malaysia menjadi negara paling rawan terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan hak pilih dan kualitas daftar pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum 2024. Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Herwyn Malonda saat Launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri dalam Pemilu Serentak 2024 oleh Puslitbangdiklat Bawaslu, Kamis (31/8/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak penyelenggara dan lembaga-lembaga untuk duduk bersama membuat peraturan yang sesuai dengan kondisi pelaksanaan pemilu di luar negeri. Hal ini dia katakan dalam Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri dalam Pemilu Serentak 2024 oleh Puslitbangdiklat Bawaslu, Kamis (31/8/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong KPU melakukan revisi Peraturan KPU (PKPU) kampanye yang berkaitan dengan tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah secara detail. Misalnya, metode kampanye seperti apa yang cocok dilakukan baik di tempat pendidikan atau fasilitas pemerintah.
Selain itu, sambung Bagja, soal pembatasan tempat satuan pendidikan yang bisa dilakukan kampanye terbatas. Pasalnya, untuk satuan pendidikan mulai dari Paud, TK sampai SMP tidak boleh dijadikan tempat kampanye, karena siswanya belum memiliki hak pilih.
