Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyatakan perlu pembaharuan pengaturan tata kelola mengenai perlakuan dan status barang dugaan pelanggaran pemilu atau pemilihan. Menghadapi Pemilu 2024, dia mengungkapkan perlunya perumusan konsep ideal aturan hukum dan petunjuk teknis dalam menata barang dugaan pelanggaran.
Solo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Nasional Gelombang II Tahun 2022 di Solo, Jawa Tengah menghasilkan Deklarasi Solo. Dalam kesempatan itu, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berpesan agar deklarasi ini menjadi momentum untuk seluruh pihak siap kerja bersama menyukseskan Pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan Bawaslu butuh berkolaborasi dengan banyak pihak dalam menangkal isu hoaks yang terjadi di media sosial selama tahapan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mendorong seluruh jajaran divisi hukum Bawaslu untuk gotong royong membangun layanan Advokasi Hukum Bawaslu.
Solo Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty ingin Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) bisa memberikan dampak untuk masyarakat agar tergugah melakukan pengawasan secara mandiri. Minimal saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masyarakat bisa memastikan tidak ada suara yang dimanipulasi.
Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam memaksimalkan peran pengawasan pemilu, Bawaslu dan media massa mendeklarasikan Jurnalis Media Kawal Pemilu Damai 2024. Deklarasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan Forum Pewarta Pemilu Indonesia.
Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyatakan wartawan merupakan mitra strategis Bawaslu dalam mewujudkan keadilan pemilu. Melalui kerja-kerja jurnalistik, dia meyakini, pers mampu membangun kepercayaan masyarakat hingga nantinya terpilih para pemimpin yang terlegitimasi melalui proses pemilu yang aman, jujur, dan adil.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan tentang praktik politik uang dan politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang menjadi isu serius dalam pemilu dan pemilihan (pilkada) tahun 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menuturkan, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya menurut dia untuk menjamin bahwa negara melalui Bawaslu hadir untuk melindungi hak-hak konstitusional pemilih dan peserta pemilu.
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan kolaborasi Bawaslu dengan masyarakat, khususnya peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Nasional sangat dibutuhkan. Dia berharap kolaborasi tersebut dapat berjalan maksimal, syaratnya, membutuhkan keterbukaan dalam bekerja sama antara Bawaslu dengan stakeholder.
Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu provinsi untuk memperbanyak membuat model pelatihan dan simulasi untuk Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan (Panwascam). Pelatihan dan simulasi yang dimaksud yaitu untuk memperbanyak praktik-praktik langsung bagi jajaran Panwascam terkait tugas dan fungsinya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umun- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak boleh jadi tim kampanye saat Pemilu 2024 mendatang.
Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan, kesuksesan Bawaslu dalam mengawasi tahapan Pemilu Serentak 2024 harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang baik. Dua hal tersebut harus diwujudkan kembali pada pesta demokrasi tahun depan.
Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum-
Tiap daerah miliki kekhasan tersendiri dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mencontohkan, Sulawesi Tengah (Sulteng) memiliki kerawanan tersendiri seperti karena letak geografis, serta relasi politik lokal yang kuat terkait adanya sumber daya alam.
