Herwyn: SiGapLapor Perpendek Jarak, Waktu, dan Permudah Pengecekan Penanganan Pelanggaran Pemilu
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor) memperpendek jarak dan waktu bagi pelapor sekaligus koordinasi Bawaslu RI (pusat) dengan Bawaslu daerah.

Lanjutan Sidang Sengketa, Bawaslu Periksa Alat Bukti Rekaman Kamera Pemantau Pemohon
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali melanjutkan sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024 tiga partai politik (parpol) Partai Republiku Indonesia, Partai Republik, dan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo). Agenda sidang kali ini yaitu pembuktian dengan menghadirkan para saksi dari pemohon dan termohon sekaligus pengesahan alat bukti.

Bawaslu Tak Terima Laporan Partai Republik Satu karena Tak Penuhi Syarat Materil
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Majelis sidang Bawaslu memutuskan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 yang diajukan Partai Republik Satu. Laporan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materiil.

Luncurkan Aplikasi SiGapLapor, Bagja: Semoga Mampu Jawab Kebutuhan Masyarakat
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Mudahkan masyarakat dalam hal melapor penanganan pelanggaran pemilu, Bawaslu luncurkan aplikasi SiGapLapor (Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu).

Lanjutkan Sidang Sengketa Proses, Bawaslu Dengarkan Saksi Ahli dan Minta Tambahan Alat Bukti
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melanjutkan sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024 dari empat partai politik dengan agenda pembuktian dan pembacaan jawaban termohon yaitu KPU.

Uji Persentasi KIP, Bawaslu akan Integrasikan e-PPID Hingga Seluruh Daerah
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menjabarkan inovasi Bawaslu dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik (KIP) dengan cara integrasi kelembagaan dan pemanfaatan digitalisasi. Menurutnya, Bawaslu akan mengintegrasikan e-PPID (elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Bawaslu RI (pusat), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Masyarakat Sipil Harapkan Bawaslu Miliki Standar Pencegahan untuk Pengawasan Data Pemilih
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby mengajak Bawaslu untuk menyusun standar pengawasan dan desain pencegahan demi memenuhi hak konstitusi warga negara untuk terdata dalam daftar pemilih.
Hal demikian ungkap Alwan, guna mengantisipasi masalah daftar pemilih yang kerap berulang setiap pemilu.

Tingkatkan Layanan Pendataan Pemilih, KPU Siapkan Pembaharuan Fitur Sidalih
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan saat ini KPU sedang menyiapkan pembaharuan fitur dalam aplikasi sistem pendaftaran pemilih (Sidalih). Menurutnya, Sidalih akan berguna dalam layanan untuk pendataan pemilih.

Rakornas Pengawasan Pemilih, Totok Minta Jajaran Lakukan Pengawasan Melekat Data Pemilih
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak pengawas pemilu, melakukan pengawasan melekat pada tahapan pemilu, khususnya tahapan pendataan pemilih.

Totok menyampaikan itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Partisipasi Masyarakat dan Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih, Sabtu (29/10/2022).

Lanjutan Sidang Sengketa Tiga Parpol, Bawaslu Periksa Saksi Pemohon dan Sahkan Alat Bukti
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melanjutkan sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024 tiga partai politik (parpol); Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Republiku Indonesia (PRI), dan Partai Rakyat Adil Makmur. Sidang kali ini beragenda pembacaan jawaban KPU dan pembuktian.

Amanat Pembina Upacara, Bagja: Sumpah Pemuda Ajarkan Kita Sikapi Perbedaan
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pimpinan, pejabat, dan jajaran Bawaslu melakukan upacara pengibaran bendera dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 di Halaman Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (28/10/2022). Bertindak selaku pembina upacara, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.

Puadi Harap Pengelolaan Informasi Makin Andal dengan Pemanfaatan Teknologi Terintegrasi
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi berharap pengelolaan informasi publik dapat dikelola secara andal dengan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Untuk itu, dia menegaskan, Bawaslu akan melakukan 'monitoring' dan evaluasi (monev) ke Bawaslu Provinsi guna melakukan pengecekan dan dapat menghasilkan pengelolaan informasi publik lebih baik.

Bawaslu Ajak Kejaksaan Cegah Hoaks, Politik Uang, SARA, dan Ketidaknetralan ASN
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak jajaran kejaksaan menyukseskan Pemilu 2024 dengan turut mencegah terjadinya pelanggaran. Menurutnya berdasarkan hasil mitigasi ada empat konsentrasi pencegahan oleh Bawaslu yang meliputi hoaks atau berita bohong, politik uang, politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), dan

Lolly Ingatkan Jajaran Tingkatkan Kepercayaan Publik
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengimbau untuk seluruh jajaran Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kabupaten/Kota dapat meningkatkan kepercayaan publik. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi terkait pengawasan dan pencegahan.

Bawaslu Gelar Sidang Perdana Permohonan Sengketa dari Lima Parpol yang Tak Lolos Verifikasi Administrasi
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu secara maraton menggelar sidang perdana permohonan penyelesaian sengketa dari lima partai politik (parpol) yang tak lolos dalam pendaftaran dan verifikasi administrasi yang ditetapkan KPU.