Sidang Pemeriksaan Laporan Partai Pelita dan Partai Ibu, Pelapor dan Terlapor Saling Sanggah Konstruksi Dalil
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melaksanakan sidang pemeriksaan atas dua laporan dugaan pelanggaran adminitrasi. Pihak pelapor dari Partai Pelita dan Partai Indonesia Bangkit Bersatu (Ibu) membeberkan konstruksi dalil-dalil dugaan pelanggaran. Hal ini kemudian mendapat sanggah dalil hukum oleh terlapor yakni KPU RI.

Bagja Sampaikan Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2024
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan strategi dan tantangan keterwakilan perempuan dalam pemilu serentak 2024. Dia menegaskan perempuan dan laki-laki di Indonesia memiliki hak yang sama dalam pemilu 2024.

Dua Sidang Pendahuluan, Bawaslu Tindak Lanjut Empat Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi ke Sidang Pemeriksaan
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Selama dua hari, sejak Kamis (25/8/2022) dan Jumat (26/8/2022), Bawaslu menggelar sidang pendahuluan atas delapan laporan dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan partai politik. Hasilnya, dalam kedua sidang tersebut, empat laporan akan ditindaklanjuti dalam sidang pemeriksaan yang dimulai pekan depan.

Herwyn Harap Penyusunan Kurikulum Penjaminan Mutu Pelatihan Pengawas Pemilu Rampung Tahun Ini
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Penyusunan Kurikulum Penjaminan Mutu Pelatihan Pengawas Pemilu Rampung Tahun Ini. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Penyusunan Kurikulum Penjaminan Mutu Pelatihan Pengawas Pemilu Rampung Tahun Ini. Pasalnya, waktu tahapan Pemilu 2024 terus berjalan dan rekrutmen pengawas akan segera dibuka.

Bedah Buku Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Bagja: Sarana Perlindungan Hak Pilih
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan dua fungsi penyelesaian sengketa proses pemilu. Pertama, kata dia, sarana perlindungan hak politik untuk dipilih (right to be elected).

Pemda Maros Beri Hibah Tanah dan Bangunan, Gunawan: Ini Bentuk Dukungan Kerja Demokrasi
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal Gunawan Suswantoro menerima langsung hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk Bawaslu Kabupaten Maros. Menurutnya, Pemda Maros sudah ikut memberikan sumbangsih dalam kerja-kerja demokrasi yang dilakukan Bawaslu.

Cegah Pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Perkuat Sinergi dengan Kemendagri, Kemenpan RB, BKN, dan KASN
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memperkuat sinergisitas dengan beberapa lembaga negara guna mencegah pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mendatang.

Herwyn Harap Ada Sinkronisasi Pengawasan antara Bawaslu dengan Lembaga Pemantau Pemilu
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap antara Bawaslu dan lembaga pemantau pemilu dapat sinkron dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024. Selain itu lembaga pemantau pemilu yang telah terakreditasi oleh Bawaslu dapat memberikan kontribusi dalam melakukan pengawasan.

Resmi Jadi Pemantau Pemilu 2024, Netfid Indonesia Fokus Pantau Pembiayaan Politik dan Dana Kampanye
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Netfid Indonesia secara resmi telah menjadi lembaga pemantau pemilu untuk Pemilu 2024. Bawaslu mengakreditasi Netfid Indonesia serta 150 orang anggotanya sebagai pemantau nasional. Netfid Indonesia akan fokus melakukan pemantauan dalam pembiayaan politik dan dana kampanye Pemilu 2024.

Lantik Delapan PAW Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Bagja: Segera Adaptasi dengan Cepat
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik delapan penggantian antar waktu (PAW) Anggota Bawaslu di enam kabupaten/kota. Pacsa pelantikan Bagja berpesan agar delapan Anggota Bawaslu kabupaten dan kota yang baru ini dapat segera menyesuaikan diri di tempat bekerjanya masing-masing.

Mudahkan Masyarakat, Bawaslu Integrasikan Sistem Layanan
Ditulis oleh : Anonymous pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menilai kehadiran aplikasi Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu), Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (Sigap Lapor), membantu permudah Bawaslu dalam menjalankan tugas.

Herwyn Ingin Pemilu dan Pengelolaan Keuangan Bawaslu Berjalan Sukses
Ditulis oleh : Mustofa pada :

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J. H Malonda mengatakan suksesnya penyelenggaraan pemilu harus dibarengi dengan suksesnya Bawaslu mengelola keuangan. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik kepada masyarakat.

Herwyn Nilai Batas Usia Panwascam Minimum 25 Tahun Akan Menyulitkan Seleksi
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menilai, batas usia minimal 25 tahun dalam seleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) akan menyulitkan Bawaslu dalam menyeleksi calon Panwascam untuk Pemilu 2024. Direncanakan pada September 2022 Bawaslu akan mulai melakukan seleksi.

Hadiri Peluncuran Caritau.com, Bagja Imbau Peserta Pemilu Tak Gunakan Politik Identitas
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahapan Pemilu sudah berjalan sejak 14 Juni lalu, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja melihat politik identitas masih menjadi polemik dalam pemilu di masyarakat. Dia mengimbau kepada peserta pemilu untuk tidak menggunakan politik identitas dalam menjatuhkan kandidat lawan politik.

Bawaslu Masih Temukan Data Bermasalah dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan oleh KPU
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu masih menemukan data bermasalah dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan KPU. Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu Lolly Suhenty berdasarkan hasil pengawasan yang dihimpun Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.