Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan fenomena kenaikan calon tunggal dalam gelaran Pilkada Serentak 2020 meningkat drastis. Hal tersebut menurutnya berdasarkan data yang dipaparkan Bawaslu dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2020 bersama Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin melihat Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 menjadi tahun transisi untuk persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebab, banyak aturan dasar yang semakin dipertegas walau belum sepenuhnya efektif pelaksanaanya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memberikan catatan penting persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, terutama terkait penyediaan data pemilih. Catatan ini didasarkan hasil pengawasan gelaran pemilihan pada tahun sebelumnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap, dalam menyusun rancang bangun atau strategi pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu harus bisa menciptakan terobosan dan inovasi pengawasan. Menurut dia hal tersebut dikarenakan pengawasan pesta demokrasi juga harus mengimbangi perkembangan teknologi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan daftar pemilih kerap menjadi persoalan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada. Untuk itu, dia meminta dalam merumuskan daftar pemilih Pemilu 2024 perlu dilakukan identifikasi persoalan dari daftar pemilih Pemilu 2019 dan daftar pemilih Pilkada Serentak 2020 lewat penguatan sinergi antara penyelenggara pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengharapkan rekrutmen pengawas ad hoc Bawaslu minimal berusia 17 tahun. Berkaca dari gelaran pemilihan sebelumnya, Bawaslu mengalami kesulitan dalam merekrut pengawas ad hoc lantaran syarat usianya 25 tahun.
Selain itu, menurut Bagja, syarat minimal usia 17 tahun sama dengan rekrutmen jajaran ad hoc KPU.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai perempuan memiliki beberapa andil besar dalam gelaran Pilkada Serentak 2020 lalu.Dia menyebutkan, pelibatan tersebut di antaranya dari segi penyelenggara perempuan menjamin terlaksananya pemilihan yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) sebagaimana amanah UU.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi diluncurkannya laporan hasil pemantauan Pilkada Serentak 2020 oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurutnya laporan ini dapat dimasukkan menjadi sudut pandang atas pemenuhan hak politik dan kesehatan berdasarkan nilai-nilai prinsip HAM 'free and fair elections'.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan tidak ada negara di dunia ini yang melakukan pengawasan partisipatif pemilu sebagaimana yang dilakukan Bawaslu. Hal ini dungkapkannya dalam acara Foccus Group Discussion (FGD) Penyusunan Standar Pelaksanaan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Jakarta, Jumat (5/03/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggelar kegiatan diskusi untuk menyusun standar pelaksanaan pusat pendidikan pengawasan partisipatif. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta rencana program tersebut dilakukan secara terstruktur dan terukur.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebagai Wakil Presiden Global Network on Electoral Justice Network (GNEJ), Bawaslu menyampaikan hasil evaluasi pengawasan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Salah satunya penyesuaian pengawasan dengan standar protokol kesehatan (prokes) pencegahan penyebaran covid-19.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lebih baik dan tak banyak pelanggaran seperti kampanye hitam, fitnah, atau hoaks seperti pada pemilu sebelumnya. Maka dari itu, dia meyakinkan perlu adanya evaluasi secara mendalam terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada.
Jakarta, The General Election Supervisory Agency (BAWASLU) - The member of Bawaslu Fritz Edward Siregar mentioned five potential problems of Simultaneous Elections in 2024. He mentioned it when he was the speaker of the National Webinar of the Association of Teachers of Constitutional Law and State Administrative Law (APHTN-HAN) in Jakarta, Wednesday (03/03/2021).
