Bawaslu Tak Terima Laporan Partai Republik Satu karena Tak Penuhi Syarat Materil
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Majelis sidang Bawaslu memutuskan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 yang diajukan Partai Republik Satu. Laporan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materiil.

"Menyatakan laporan tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti," cetus Ketua Majelis Sidang Herwyn JH Malonda didampingi anggota Majelis Totok Hariyono di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Selasa (01/11/2022).

Luncurkan Aplikasi SiGapLapor, Bagja: Semoga Mampu Jawab Kebutuhan Masyarakat
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Mudahkan masyarakat dalam hal melapor penanganan pelanggaran pemilu, Bawaslu luncurkan aplikasi SiGapLapor (Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap SigapLapor mampu memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat, dan mudah diakses oleh  masyarakat pada umumnya dalam penanganan pelanggaran.

Lanjutkan Sidang Sengketa Proses, Bawaslu Dengarkan Saksi Ahli dan Minta Tambahan Alat Bukti
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melanjutkan sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024 dari empat partai politik dengan agenda pembuktian dan pembacaan jawaban termohon yaitu KPU. Empat partai politik yang menjadi pengadu dalam sidang sengketa tersebut yakni Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik.

Uji Persentasi KIP, Bawaslu akan Integrasikan e-PPID Hingga Seluruh Daerah
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menjabarkan inovasi Bawaslu dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik (KIP) dengan cara integrasi kelembagaan dan pemanfaatan digitalisasi. Menurutnya, Bawaslu akan mengintegrasikan e-PPID (elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Bawaslu RI (pusat), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Masyarakat Sipil Harapkan Bawaslu Miliki Standar Pencegahan untuk Pengawasan Data Pemilih
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby mengajak Bawaslu untuk menyusun standar pengawasan dan desain pencegahan demi memenuhi hak konstitusi warga negara untuk terdata dalam daftar pemilih.
Hal demikian ungkap Alwan, guna mengantisipasi masalah daftar pemilih yang kerap berulang setiap pemilu.

Tingkatkan Layanan Pendataan Pemilih, KPU Siapkan Pembaharuan Fitur Sidalih
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan saat ini KPU sedang menyiapkan pembaharuan fitur dalam aplikasi sistem pendaftaran pemilih (Sidalih). Menurutnya, Sidalih akan berguna dalam layanan untuk pendataan pemilih.

"Sebentar lagi Sidalih akan lebih baik hadir dengan pembaharuan sistem yang mempermudah KPU melayani masyarakat menjaga hak pilihnya," ujar Betty melalui aplikasi rapat berbasis zoom saat menjadi narasumber Rakornas Partisipasi Masyarakat dan Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih, Minggu (30/10/2022).

Rakornas Pengawasan Pemilih, Totok Minta Jajaran Lakukan Pengawasan Melekat Data Pemilih
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak pengawas pemilu, melakukan pengawasan melekat pada tahapan pemilu, khususnya tahapan pendataan pemilih.

Totok menyampaikan itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Partisipasi Masyarakat dan Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih, Sabtu (29/10/2022).

Dalam mengawasi pemutakhiran data pemilih, Totok melanjutkan, diharapkan pengawas pemilu tidak lagi menemukan data yang seharusnya tidak ada atau tercantum kembali namun masih terdata dalam pendataan.

Lanjutan Sidang Sengketa Tiga Parpol, Bawaslu Periksa Saksi Pemohon dan Sahkan Alat Bukti
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melanjutkan sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024 tiga partai politik (parpol); Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Republiku Indonesia (PRI), dan Partai Rakyat Adil Makmur. Sidang kali ini beragenda pembacaan jawaban KPU dan pembuktian.

Amanat Pembina Upacara, Bagja: Sumpah Pemuda Ajarkan Kita Sikapi Perbedaan
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pimpinan, pejabat, dan jajaran Bawaslu melakukan upacara pengibaran bendera dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 di Halaman Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (28/10/2022). Bertindak selaku pembina upacara, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.

Dalam amanatnya, Bagja menyampaikan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam peringatan hari sumpah pemuda dengan tema bersatu bangun bangsa. Pidato tiga halaman itu juga berisi tentang refleksi sumpah pemuda yang dilakukan 94 tahun yang lalu oleh para pemuda dan pemudi.

Puadi Harap Pengelolaan Informasi Makin Andal dengan Pemanfaatan Teknologi Terintegrasi
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi berharap pengelolaan informasi publik dapat dikelola secara andal dengan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Untuk itu, dia menegaskan, Bawaslu akan melakukan 'monitoring' dan evaluasi (monev) ke Bawaslu Provinsi guna melakukan pengecekan dan dapat menghasilkan pengelolaan informasi publik lebih baik.

Bawaslu Ajak Kejaksaan Cegah Hoaks, Politik Uang, SARA, dan Ketidaknetralan ASN
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak jajaran kejaksaan menyukseskan Pemilu 2024 dengan turut mencegah terjadinya pelanggaran. Menurutnya berdasarkan hasil mitigasi ada empat konsentrasi pencegahan oleh Bawaslu yang meliputi hoaks atau berita bohong, politik uang, politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), dan
ketidaknetralan ASN, TNI, serta Polri.

Lolly Ingatkan Jajaran Tingkatkan Kepercayaan Publik
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengimbau untuk seluruh jajaran Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kabupaten/Kota dapat meningkatkan kepercayaan publik. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi terkait pengawasan dan pencegahan.

“Pengawasan, pencegahan dan kehumasan menjadi garda terdepan untuk kepercayaan publik dan pengawasan partisipatif,” ungkap Lolly saat membuka Rakornas Hubungan Antar Lembaga dan Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (26/10/2022) malam.

Bawaslu Gelar Sidang Perdana Permohonan Sengketa dari Lima Parpol yang Tak Lolos Verifikasi Administrasi
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu secara maraton menggelar sidang perdana permohonan penyelesaian sengketa dari lima partai politik (parpol) yang tak lolos dalam pendaftaran dan verifikasi administrasi yang ditetapkan KPU. Kelima parpol yang mengajukan sengketa ini yakni Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Republik, Partai Partai Republik Indonesia, dan Partai Swara Rakyat Indonesia Indonesia (Parsindo).

Di Hadapan Para Hakim TUN, Totok Jelaskan Penyelesaian Sengketa Proses Oleh Bawaslu
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menjadi pengajar para hakim dalam kegiatan Pelatihan Singkat Sengketa Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) Seluruh Indonesia, di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI di Megamendung, Bogor, Selasa (25/10/2022). Dalam kegiatan tersebut Totok menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa proses yang dilakukan oleh Bawaslu.

Puadi: Penanganan Pelanggaran Afirmatif Jadi Arah Kebijakan Strategi Pengawasan
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menerangkan salah satu arah kebijakan dan strategi pengawasan Bawaslu yaitu penanganan pelanggaran yang afirmatif. Hal tersebut kata Puadi sebagai komitmen Bawaslu mengawal pemilu berintegritas.

"Kaitannya dalam penanganan pelanggaran ke depan, kita mengenal penanganan pelanggaran yang afirmatif," kata Puadi dalam agenda yang bertajuk 'Merawat Pemilu Dalam Dimensi Restorasi' yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Nasdem MPR, Selasa (25/10/2022).