Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berpesan kepada 16 Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota pengganti antar waktu (PAW) untuk memperhatikan segala hal yang berkaitan tentang verifikasi faktual, sebagai bentuk kesiapan Bawaslu dalam tahapan Pemilu Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Anggota Bawaslu Puadi menyatakan Bawaslu bakal menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan tak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam pemilu. Apabila ada pelanggaran HAM, menurutnya Bawaslu akan menangani dengan ketentuan penanganan pelanggaran pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu sesuai UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu lantik 110 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Bawaslu. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro berpesan kepada para pejabat terlantik agar melaksanakan tugas dengan baik dan mendukung ketua dan anggota Bawaslu provinsi, kabupaten/kota dalam melakukan kerja pengawasan.
Kupang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan pengumpulan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat valid dan komperehensif. Untuk itu, dia menekankan pentingnya ketepatan metodologi pengumpulan data dan pemetaan berbagai potensi pelanggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan bahwa anggaran terkait pembiayaan Bawaslu daerah hingga pengawas ad hoc (sementara) dalam pemilihan (pilkada) melalui hibah dari APBD. Anggaran tersebut menurutnya dikeluarkan kepala pemerintahan daerah (gubernur dan bupati/wali kota) melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang telah disetujui DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengimbau agar seluruh jajaran Bawaslu Kalimantan Tengah (Kalteng) dapat bergotong royong memberikan rasa nyaman kepada anggota partai politik (parpol) saat mengawasi tahapan Verifikasi Faktual (Verfak) Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 saat ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjabarkan beberapa permasalahan dalam proses tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik (parpol). Menurutnya perlunya persamaan persepsi antar-penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dalam mengantisipasi persoalan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan menyelenggarakan seleksi calon anggota Bawaslu Kalbar periode 2023-2028. Kepada tim seleksi (timsel), Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda meminta agar memprioritaskan sosialisasi perekrutan kepada tiga kelompok masyarakat yakni perempuan, disabilitas, dan kelompok marjinal atau masyarakat adat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) mampu memformulasikan (jadi rumusan) strategi pengawasan pemilu. Strategi tersebut, kata Lolly, sebagai rujukan kerawanan pengawasan pemilu, yang tidak hanya menyasar pihak eksternal, melainkan internal Bawaslu itu sendiri.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta jajaran dari tingkat pusat hingga Bawaslu kabupaten/kota dapat bekerja sama ikut membantu mengevaluasi tiga Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. Dia ingin Bawaslu bekerja dengan cepat dan tepat.
"Kita diskusikan dan evaluasi tiga Perbawaslu ini sehingga harapannya bahasa Perbawaslu nanti kompatibel dan pas itu yang kita harapkan," jelasnya dalam Rakor Evaluasi tiga Perbawaslu Gelombang II di Jakarta, Selasa (18/10/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan perlunya pembentukan satuan tugas dalam menangani serangan 'cyber', khususnya dalam menangkal dan menindak politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), hoaks, dan ujaran kebencian.
Hal tersebut dia ungkapkan saat menghadiri Rapat Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta, Selasa (18/10/2022).
Sumatera Barat - Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terus berupaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu upaya yang dilakukan yakni melakukan penandatanganan pakta integritas bersama dengan Kepala Daerah se-Sumatera Barat untuk menjaga Netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam memaksimalkan pengawasan partisipatif dan pencegahan praktik politik uang pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Bawaslu Provinsi Jambi melakukan penandatanganan kerja sama nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi. Penandatanganan berlangsung di Balairung Sari Gedung LAM Jambi di Kawasan Telanipura Kota Jambi, Selasa (18/10/2022).
