Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI kali ini, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memaparkan pagu anggaran Bawaslu RI dan usulan penambahan anggaran tahun 2023 mendatang. Dalam pemaparannya, Bagja menjelaskan dengan rinci perkiraan penggunaan anggaran yang ditetapkan.

"Kiranya yang kami sampaikan dapat ditelaah lebih lanjut oleh Ketua dan Anggota Komisi II," ungkap Bagja di Gedung Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang digagas Bawaslu kali ini menjadi momentum diskusi agar dapat menghadirkan kepastian hukum dalam menangani pelanggaran pidana pemilu. Upaya penafsiran hukum dan berbagai kajian menjadi salah satu cara dalam menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang muncul.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap adanya penguatan eksistensi kelembagaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melalui redesain pola kerja dan kesepahaman. Keberadaan Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu ini dapat terbangun pola hubungan yang bersifat koordinatif dengan tetap menjaga kemandirian masing-masing kelembagaan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi, menjadi salah satu potensi yang bisa menimbulkan masalah. Beban kerja yang dimaksud Bagja, adalah salah satu persoalan yang dialami penyelenggara tingkat ad hoc.

Semisal, dia mencontohkan, terkait daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang sudah ditetapkan oleh KPU berdasarkan hasil rekapitulasi berjenjang, bisa saja diubah kembali ke DPTHP-2 per-TPS, menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 bisa menggali informasi lebih dalam terkait berbagai macam isu yang berkembang di masyarakat.

"Maka dalam diskusi ini kami akan gali informasi, pengalaman serta masukan dari narasumber dan peserta dalam proses tarik data IKP," ucapnya dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penyusunan Variabel Dalam Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, di Jakarta, Sabtu (17/9/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda berharap rancangan induk pelatihan pengawas ad hoc terkonsep secara efektif dan efisien. Menurutnya, rancangan ini harus mampu menemukan solusi dari persoalan yang selama ini terjadi.

"Rancangan induk juga harus menghasilkan pengawas yang bisa mengemban tugas dengan baik," ucapnya saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun Inventarisir Kebutuhan Pelatihan Pengawas Ad Hoc, di Jakarta, Sabtu (17/9/2022).

Nias Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik pejabat administrator dan pejabat pengawas sebanyak lima orang di lingkungan sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Jumat (16/9/2022). Dia mengingatkan pentingnya menjaga pakta integritas untuk membangun jiwa integritas, membangun komunikasi, dan kinerja yang baik dengan para pemangku kepentingan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak mahasiswa Indonesia di luar negeri untuk menjadi mitra Bawaslu dalam mengawasi Pemilu 2024. Hal tersebut dikatakannya dalam diskusi dalam jaringan (daring) yang digelar Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) bertema Partisipasi Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri dalam Menghadapi Pemilu, Kamis, (15/9/2022).

Kota Batu, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menegaskan, soliditas merupakan salah satu nilai dan juga syarat yang wajib diimplementasikan oleh pengawas pemilu. Itu disampaikannya dalam Rapat Pemantapan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 (15/9/2022).

"Soliditas dalam arti memperkuat kerjasama dan saling belajar dalam rangka meningkatkan pemahaman dan menunjang pelaksaan tugas," katanya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menolak tujuh laporan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 yang melaporkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU dalam sidang administrasi di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa, (13/09/2022).

"Mengadili, menyatakan terlapor (KPU) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Sidang Puadi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bawaslu semakin meningkatkan pelayanan permintaan data dan informasi. Sebab, dia melihat menjelang Pemilu 2024 publik akan menyorot kerja-kerja Bawaslu secara masif. Maka perlu diperhatikan kembali informasi yang akan keluar untuk publik mana yang dapat diekspos dan tidak.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Komisi II DPR menyetujui enam Rancangan Perbawaslu yang diajukan oleh Bawaslu dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senin (12/09/2022). Enam Perbawaslu yang disampaikan adalah hasil pembahasan dalam Rapat Konsinyering pada 9 September 2022 lalu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Humas Bawaslu tengah merancang konsep komunitas digital pengawasan partisipatif untuk Pemilu Serentak 2024. Komunitas digital pengawasan partisipatif ini merupakan konsorsum/forum multi pihak untuk melakukan pencegahan dan penanganan disinformasi di dunia digital yang berkaitan dengan Pemilu 2024.

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mengatakan, Bawaslu terus berupaya memperkuat pengawasan Pemilu Serentak 2024. Salah satunya dengan melalukan analisis beban kerja Bawaslu kabupaten/kota dan pengawas Adhoc.

"Analisis tersebut merupakan langkah awal Bawaslu melaksanakan pengawasan Pemilu Serentak 2024," katanya dalam Focus Group Discussion (FGD) Desain Kelembagaan dan Analisis Beban Kerja Pengawas Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas Adhoc di Tangerang, Jumat malam (9/9/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menolak dua laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 Partai IBU dengan Laporan Nomor 003/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2022 dan Partai Pelita Nomor: 002/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2022.

"Memutuskan Terlapor (KPU) secara sah tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu 2024," kata Ketua Majelis Sidang Rahmat Bagja, di Jakarta, Jumat (8/9/2022).