Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu sempurnakan enam rancangan peraturan Bawaslu (Perbawaslu) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui forum tripartid. Pertemuan yang diinisiasi oleh Bawaslu tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Bawaslu antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, KPU, dan DKPP beberapa waktu silam.

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan SosialisasI Pencegahan Sengketa Proses Pemilu 2024 kepada 24 partai politik yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pejabat Fungsional Sub Koordinator Persidangan Bawaslu Muhammad Zarwan mengatakan, Bawaslu mempunyai kewenangan untuk mencegah dan menindak pelanggaran dan sengketa proses pemilu

"Diharapkan kepada calon peserta pemilu untuk mengikuti semua peraturan yang telah kita sepakati bersama," ucapnya Jumat, (09/09/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memprediksi politik identitas akan digunakan oleh oknum politisi pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, Bawaslu mengharapkan dukungan dari tokoh-tokoh agama dalam mencegah politik identitas. Perihal pertama yang harus disepakati kedua belah pihak adalah defenisi tentang politik identitas.

"Pertama, kita (Bawaslu dengan Tokoh Agama), harus menyepakati defenisi tentang politik identitas dan politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan)," katanya di Jakarta, Kamis, (8/9/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali menggelar sidang pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan Partai Kedaulatan dengan nomor 014/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2022 dan Partai Reformasi nomor 015/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2022. Dalam sidang ini, majelis memeriksa tiga saksi fakta dari Partai Kedaulatan sedangkan Partai Reformasi tidak menghadirkan saksi. Sedangkan pihak terlapor yaitu KPU RI tak menghadirkan saksi fakta maupun saksi ahli.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu harus memerhatikan pembaharuan penelitian Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Lolly mengusulkan analis Bawaslu menggunakan data internal dalam memperkaya sumber data penelitian IKP.

"Yang penting data internal Bawaslu digunakan seutuhnya, yaitu data hasil pengawasan, penanganan pelanggaran maupun sengketa," katanya di Jakarta, Senin, (5/9/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu kembali menggelar sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 dengan agenda Pembacaan Laporan Pelapor dan Jawaban Terlapor. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Sidang Puadi dan didampingi Herwyn J.H. Malonda dengan nomor laporan 011/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 dari Partai Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) dengan pelapor Farhat Abbas.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam penyusunan Redesain Konstruksi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu bisa meningkatkan tingkat validitas data IKP.

Untuk diketahui, Puslitbangdiklat bawaslu tengah merencanakan pembaharuan dalam menentukan dimensi temporal, unit analisa, dan tingkat pengukuran IKP. "Validitasnya katakan lah 99 persen," terangnya saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun Puslitbangdiklat Bawaslu di Jakarta, pada Minggu (4/9/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dua tahun usia Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu merupakan waktu yang cukup untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawas pemilu. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan, Puslitbangdiklat seperti Sekolah Tinggi Pengawasan Pemilu. Untuk itu, Puslitbangdiklat harus mempercepat standar pelatihan dan pendidikan untuk seluruh pengawas pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu sedang merampungkan metode perekrutan jajaran pengawas Ad hoc (sementara) khususnya untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyatakan pelaksanaan tes tertulis akan dilakukan serentak dengan dilakukan menggunakan dalam jaringan (daring) seperti CAT (computer assisted test) atau luar jaringan (luring) untuk daerah yang daerahnya belum terjangkau internet dengan menghimpun soal dari seluruh Bawaslu Provinsi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Pimpinan Bawaslu bersama jajaran beraudiensi dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Jumat (2/9/2022). Pertemuan ini membahas mengenai sinergi Bawaslu-Kemlu serta persiapan dan tantangan pengawasan Pemilu 2024 khususnya di luar negeri.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan tantangan Pemilu 2024 di luar negeri tidak mudah. Apalagi jika melihat permasalahan Pemilu 2019 seperti masalah di Kuala Lumpur, Hongkong dan wilayah lainnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum –Bawaslu melakukan sidang pemeriksaaan lanjutan atas laporan dugaan pelanggaran adminitrasi yang diajukan Partai Kedaulatan Rakyat dengan nomor 006/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 dan Partai Kongres yang diajukan Partai Kongres dengan nomor laporan 007/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022. Agenda sidang kali ini pemeriksaan saksi dengan mendengar keterangan tujuh saksi dari Partai Kedaulatan Rakyat yang terdiri lima saksi fakta dan dua saksi ahli. Sedangkan Partai Kongres hanya mengadirkan dua saksi fakta.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan konsultasi bersama Komisi II, Kemendagri, KPU, dan DKPP, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Sidang Komisi II DPR RI, Kamis (1/9/2022). Dalam RDP tersebut Bawaslu membahas enam Rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali menggelar sidang pemeriksaan untuk laporan yang register nomor: 009/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2022, di Jakarta, Rabu (30/8/2022. Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi meminta pelapor, yakni Partai Pandu Bangsa tidak terlalu banyak menghadiri saksi fakta yang dihadirkan apabila dirasa akan memiliki keterangan yang sama.

"Saya minta saksi fakta yang dihadirkan, jangan terlalu banyak karena khawatir jawaban saksi fakta yang terlalu banyak, tidak menambah keterangan malah akan sama saja," kata Puadi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membahas tindak lanjut pasca-pembentukan daerah otonom baru (DOB) di wilayah Papua dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Bawaslu merekomendasikan dua pilihan terkait eksistensi pengawas pemilu di tiga DOB wilayah Papua.