Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan syarat-syarat dan pilar pemilu berkualitas. Syarat pertama, kata Bagja, ‘genuine’ atau kemurnian suara artinya pemilu jujur dan adil, tidak terdapat manipulasi, kecurangan, dan kekeliruan administrasi.

"Genuine artinya satu suara di TPS harus sama dengan satu suara saat rekapitulasi suara (hasil suara)," katanya dalam diskusi Ngobrol Pintar Pemilu; Menakar Prospek Pemilu 2024 dan Kualitas Demokrasi di Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan audiensi ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dalam rangka menguatkan sinergi kelembagaan. Dalam kesempatan itu, Bawaslu menyampaikan kesiapan penanganan disinformasi pada hajatan Pemilu Serentak dan Pemilihan Tahun 2024, Selasa (28/6/2022).

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengajak Bawaslu daerah (provinsi hingga kabupaten/kota) dapat memetakan potensi pelangggaran dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) mendatang. Untuk itu, dia meminta adanya pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menangani pelanggaran yang bakal muncul.

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong, perlu adanya dukungan administrasi yang memadai, untuk mengimplementasikan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dalam melakukan pengelolaan keuangan, yang meliputi, tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

"Itu semua, tidak akan mungkin tercapai, apabila tidak dibarengi dengan dukungan administrasi yang memadai," katanya saat membuka kegiatan pelatihan SAKTI Kelompok Modul Pelaporan bagi Satuan Kerja di Lingkungan Bawaslu, Selasa (28/6/2022) di Bali.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi berharap bahwa pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) Pemilu dapat dikelola dengan baik, secara tertib dan terbuka (transparan). Untuk itu menurutnya perlu ada kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya agar terjaga keamanannya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan arah kebijakan lembaga pengawas pemilu saat ini mengutamakan pengawasan dan pencegahan. Dalam dimensi penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024, Bawaslu juga bakal memprioritaskan upaya pencegahan guna meminimalisir permohonan sengketa proses.

Anggota Bawaslu Kabupaten Maros, Muhammad Gazali Hadis mengungkapkan, dari uji petik yang dilakukan sebagai upaya pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB) tahun 2022, mendapati sejumlah pemilih TMS (tidak memenuhi syarat) dalam DPB kategori meninggal yang tidak dapat dikonfirmasi.

Uji petik dilaksanakan dengan memastikan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Maros periode April 2022 dengan berkordinasi langsung pemerintah kelurahan/desa yang telah ditentukan.

Tangerang, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapan, Bawaslu berencana meningkatkan kualitas jajaran pengawas pemilu hingga tingkat paling terbawah melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan pemetaan potensi. Menurutnya, hal ini dilakukan dengan memaksimalkan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbdiklat) Bawaslu.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Totok Hariyono melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur untuk memonitoring kesiapan tim seleksi dalam pelaksanaan rekrutmen calon Anggota Bawaslu Jatim di sekretariat Tim Seleksi di Perkantoran SIER Lantai 2 Nomor 2-3 Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 10 Surabaya, Senin (27/06/2022).

Dalam kunjungan tersebut, Totok bertanya kepada timsel terkait ketersediaan sarana dan prasarana dalam proses pendaftaran. Ia ingin memastikan semua proses berjalan lancar dan tidak menemui kendala yang bisa mengganggu jalannya rekrutmen.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyatakan penanganan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu harus ditegakkan melalui cara pandang menyeluruh. Baginya, konsep penanganan netralitas ASN tidak hanya dari kaca mata hukum kepemiluan, tapi juga bisa dimaknai dari sisi hukum administrasi pemerintah.

Selama ini, menurut Puadi, Bawaslu masih dihadapkan dalam masalah teknis hukum, khususnya pemaknaan terhadap norma-norma penegakan netralitas ASN yang diatur dalam Undang Undang (UU) Pemilu, UU Pilkada dan UU ASN sendiri.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan dalam menjalankan kewenangannya, Bawaslu bakal memaksimalkan fungsi pencegahan menghadapi Pemilu Serentak dan Pemilihan (Pemilihan Pemerintah Daerah) tahun 2024. Dia memberikan apresiasi kepada pemantau pemilu dan generasi muda yang mau aktif terlibat mengawasi jalannya prosesi pesta demokrasi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan, revisi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS bertujuan untuk mengefisienkan waktu dan mengefektifkan anggaran.