Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Lima pimpinan Bawaslu bersilaturahmi sekaligus berkonsultasi terkait hukum kepemiluan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga menyampaikan persiapan pengawasan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang akan dimulai dengan pendaftaran peserta pemilu pada akhir Juli 2022.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta adanya pemetaan masalah atau kendala dalam proses perekrutan Anggota Bawaslu Provinsi. Hal ini menurutnya bisa membuat langkah antisipasi sehingga sistem penjaringan secara baik sehingga mendapatkan kader penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan independen.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Bawaslu menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, dan DKPP yang membahas tahapan dan jadwal Pemilu Serentak 2024. Forum RDP menyepakati rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Jadwal Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang mana tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum Totok Hariyono mengajak seluruh pengawas pemilu untuk tertib hukum. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, tertib hukum merupakan kewajiban agar Bawaslu bisa menciptakan keadilan pemilu.
"Saya mengajak kita semua tertib hukum karena Bawaslu lembaga hukum khusus pemilu, ini untuk menciptakan keadilan pemilu," katanya dalam Rapat Koordinasi Bantuan Hukum yang digelar secara dalam jaringan (daring) oleh Bawaslu Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (6/7/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan dukungan bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan dimensi etik penyelenggaraan pemilu di tanah air. Bagi dia, masa depan martabat pemilu ada di tangan DKPP.
“Martabat pemilu ke depan ada di tangan DKPP. Kami (Bawaslu) akan terus mendukung DKPP sesuai dengan undang-undang,” tuturnya dalam kegiatan Pemantapan dan Optimalisasi Kinerja Sekretariat DKPP di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Senin (6/6/2022) malam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Haryono berharap penyelesaian sengketa proses dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta pemilu yang berkompetisi. Menurutnya Bawaslu perlu lebih aktif lagi dalam memberikan ruang keadilan bagi pencari keadilan seperti melakukan koreksi atas putusan atau rekomendasi Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan Bawaslu harus memiliki standar sistem manajemen keamanan informasi untuk melindungi kerahasian data seperti informasi yang dikecualikan. Menurutnya pedoman ini perlu dirancang dengan sebaik mungkin dengan dukungan sistem elektronik handal dan kerja sama dengan lembaga lain.
Kabupaten Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengecek kesiapan jajaran pengawas pemilu dalam menghadapi Pemilu 2024. Tak tanggung-tanggung, dia melakukan pengecekan kesiapan para pengawas pemilu hingga tingkat kabupaten, kali ini bertempat di Bawaslu Kabupaten Bandung.
Dalam agenda supervisi dan monitoring ini, Puadi turut memperkuat soliditas jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung. Baginya, momen ini penting dilakukan guna mengetahui kondisi SDM dan sarana prasarana dalam rangka persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta penerimaan laporan pelanggaran pemilu didesain menjadi satu pintu. Di mana semua jenis dugaan pelanggaran pemilu menggunakan cara yang sama.
Puadi menyebutkan, saat ini terdapat tiga mekanisme penerimaan laporan yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2018, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan Bawaslu terus melakukan pengawasan ketat terhadap pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB) salah satunya melalui uji petik. Hal tersebut dikatakannya saat Rapat Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang diselenggarakan Bawaslu Bali, Kamis (2/6/2022).
Jakarta, Badan Pengawas pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi memaparkan data pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2019 lalu. Total temuan pelanggaran netralitas ASN Pemilu 2019, kata Puadi terdapat 914 temuan. Dia pun menyebutkan tiga faktor penyebab maraknya pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu maupun pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota (pemilihan).
