Palopo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta seluruh jajaran pengawas pemilu se-Kota Palopo bersiaga penuh. Dia meminta pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) mendatang dapat dilakukan secara tepat, cepat, mudah.
Pasalnya, kata dia, meski penyelenggara pemilihan telah melaksanakan tugasnya dengan baik, berbagai potensi bisa saja terjadi. Termasuk, ujar dia, potensi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menghadiri sidang pembacaan putusan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Mahkamah Konsitusi (MK). Putusannya, MK menolak permohonan pemohon untuk Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud dengan nomor perkara 317/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilkada di Kepulauan Talaud.
Sementara itu, perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Pilkada Barito Utara MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak putusan dibacakan.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyusun laporan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara komperhensif (menyeluruh). Laporan tersebut diharapkan memuat seluruh tahapan pengawasan, termasuk proses pembentukan badan ad hoc di setiap tingkatan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, Bawaslu memiliki usul terkait desain mekanisme penegakan hukum pemilu dan pemilihan. Salah satunya, fungsi quasi peradilan di Bawaslu dalam perkara pemilu atau pemilihan (tidak membedakan rezim), sehingga memperkuat putusan Bawaslu yang memiliki binding power secara langsung.
Pesawaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU), Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan seluruh kepala desa (kades) se-kabupaten Pesawaran agar memiliki peran strategis dalam menjaga netralitas aparatur desa.
Pesawaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meninjau kesiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pesawaran Mei mendatang. Dia memastikan para jajaran Bawaslu siap melakukan tugasnya mengawasi secara profesional.
Dia menegaskan pentingnya koordinasi jajaran secara berjenjang dalam seluruh tahapan pengawasan PSU. Terlebih perihal komunikasi, dia berharap mulai dari tingkat desa hingga provinsi, harus saling terhubung agar pengawasan dapat berjalan efektif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal proses hukum Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) dengan menghadiri sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (8/5/2025). Anggota Bawaslu, Totok Hariyono, hadir langsung dalam sidang tersebut sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya persidangan, memastikan setiap tahapan berjalan sesuai regulasi dan menjunjung tinggi asas keadilan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan Bawaslu tengah merancang Formulir Model A pengawasan (Form-A) online untuk mengawasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB). Form-A online ini akan diatur dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu, bersamaan dengan draf Perbawaslu Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan yang tengah dibuat pengawas pemilu.
Lolly menjelaskan Form-A online ini merupakan ikhtiar Bawaslu dalam bekerja mengawasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang merupakan amanat Undang Undang Pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan hasil pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan 2024 kepada DPR RI. Bagja menjelaskan, Bawaslu mencatat daerah yang telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang dan PSU terlaksana dengan cukup baik. Meski demikian, terdapat beberapa evaluasi pengawasan yang dilakukan di lapangan.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta masyarakat memberikan catatan terhadap kinerja Bawaslu dan perbaikan pemilu dan pemilihan yang akan datang. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi kelembagaan Bawaslu bersama stakeholder dalam pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Provinsi Sulut, Jumat (2/5/2025).
"Jika ada catatan yang perlu diperbaiki, Bawaslu membuka diri terhadap masukan masyarakat guna perbaikan pemilu maupun pilkada mendatang," katanya.
Mahakam Ulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Mahakam Ulu merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Hal ini dikatakannya saat memberikan arahan kepada pengawas pemilu di Mahakam Ulu dalam persiapan pengawasan kampanye PSU pasca-putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 di Ujoh Bilang Mahakam Ulu, Jum'at, (2/5/2025).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta 21 pejabat yang telah dilantik segera melakukan koordinasi dengan jajaran struktural di daerah masing-masing. Sehingga, dia mengatakan para pejabat terlantik dapat segera bekerja sesuai tempat dan jabatan yang baru.
”Setelah ini harus segera menjalin komunikasi. Saya harap bapak ibu terlantik bisa menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab dengan baik,” ucap dia usai pelantikan di Gedung Bawaslu secara hybrid, Rabu, (30/4/2025).
Denpasar, Badan Pengawas Pemiluhan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, menegaskan pentingnya urgensi revisi Undang-Undang Pemilu, khususnya dari sudut pandang lembaga pengawas pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dua pimpinan Bawaslu, Puadi dan Totok Hariyono menghadiri sidang gugatan sengketa hasil tujuh daerah yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (25/4/2025). Sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan dalil permohonan ini terbagi dalam tiga panel, masing-masing panel dipimpin tiga majelis hakim MK.
Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak jajaran Bawaslu untuk menciptakan Pemilu 2029 menjadi lebih baik melalui penguatan demokrasi. Menurutnya, penguatan demokrasi adalah tugas wajib Bawaslu yang harus dilakukan saat masa non-tahapann.
