Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat - Menggelar evaluasi terkait tata kelola kelembagaan dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi pasca pengawasan tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan tujuan memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas kerja di lingkungan Bawaslu.
“Jika terdapat masalah dalam sekretariat, maka akan berdampak langsung pada kinerja pimpinan,” ujarnya dalam Evaluasi Tata Kelola Kelembagaan dan Kesekretariatan Pasca Pengawasan Pemilihan 2024 di Pontianak. Kamis (20/3/2025).
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap, nominasi Award divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) mendapatkan hasil yang terbaik.
”Kami harap bisa mendapatkan hasjl yang terbaik dari yang paling baik. Semoga proses penilaian berjalan dengan lancar sebagai wujud penghargaan atas kinerja SDM Pengawas Pemilu,” ucapnya dalam Rapat Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2025 dan Penilaian Usulan Nominasi Award Divisi SDMO Bawaslu Tahun 2024, di Jakarta, Senin, (17/3/2025).
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong keterwakilan perempuan dalam UU baik pemilu dan pemilihan diperkuat. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan terciptanya keadilan pemilu bagi segenap warga bangsa, terutama bagi kaum perempuan.
Ditulis oleh : Nofiar pada :
Tarakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Memanfaatkan momentum Ramadan, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak jajarannya untuk melakukan refleksi dan evaluasi kinerja. Menurutnya, pengawasan pemilu yang bermartabat dan adil harus terus diperbaiki agar semakin kredibel, terutama setelah rangkaian pemilu dan pilkada usai.
Ditulis oleh : Nofiar pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemiihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan pengawasan PSU pasca putusan MK harus diperkuat karena ada bahwa hak rakyat yang harus dijaga.
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu menilai rekapitulasi ulang perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 telah sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi.
"Sampai saat ini semua proses yang telah dilaksanakan KPU RI telah sesuai dengan putusan amar MK," katanya dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan MK di Gedung KPU, Rabu (12/3/2025).
Ditulis oleh : Nofiar pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan 2024 hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan pentingnya memahami amar putusannya sebagai pedoman utama dalam pengawasan. Ia meminta jajarannya untuk mencermati setiap detail putusan guna mengantisipasi potensi sengketa dikemudian hari.
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan masukan terkait ketersediaan anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengatakan pembiayaan Bawaslu Kabupaten/kota yang akan melaksanakan pengawasan PSU tetapi pemerintah daerahnya tidak mampu untuk melakukan pembiayaan bisa dilakukan mekanisme cost sharing dengan Bawaslu Provinsi.
Ditulis oleh : deytri aritonang pada :
Manokwari, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Republik Indonesia Herwyn JH Malonda menekankan evaluasi penyelenggaraan pengawasan setiap tahapan pemilihan sangat penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Evaluasi tersebut juga penting untuk memperbaiki tata kelola dan strategi dalam pengawasan agar kepercayaan publik terhadap Bawaslu meningkat
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan ngabuburit pengawasan tidak sekadar meningkatkan spritualitas, melainkan meningkatkan literasi kepemiluan bagi seluruh jajaran Bawaslu.
"Ngabuburit pengawasan yang digagas Bawaslu RI, kemudian dilaksanakan oleh Bawaslu di masing-masing daerah bertujuan meningkatkan spiritualitas, sekaligus membangun literasi politik atau kepemiluan kita semua," katanya saat membuka kegiatan Ngabuburit Pengawasan yang digelar Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui daring, Jumat (7/3/2025).
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan jajaran Bawaslu bukan pekerja tahapan pemilu, melainkan pekerja demokrasi. Untuk itu, dia meminta jajaran tetap bekerja menguatkan demokrasi, meski tidak ada tahapan pemilu dan pemilihan.
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Samarinda, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi kinerja pengawasan pemilu yang dilakukan jajaran Bawaslu Kalimantan Timur (Kaltim) dalam Pemilu dan Pemilihan 2024. Terlebih Bawaslu Kaltim turut meluncurkan buku potret pengawasan pemilu yang berisi perjalanan para pengawas pemilu dalam mengawasi Pemilu dan Pemilihan 2024.
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak Bawaslu daerah untuk melakukan evaluasi terkait regulasi undang-undang pemilihan. Pasalnya Bagja mengungkapkan, pada saat proses tahapan yang dilakukan saat ini banyak keterbatasan yang berdasarkan regulasi.
Menurutnya regulasi tersebut dapat menjadi persoalan jika tidak kemudian diperbaiki. Salah satu tujuannya, kata dia, adalah untuk kepastian pada beberapa hal yang karena regulasinya ada ketidakpastian hukum di penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu akan menyiapkan 18.972 jajaran ad hoc dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan rekapitulasi pemilihan 2024. Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam wawancara siaran langsung Nusantara TV, Senin, (3/3)/2025).
“Sebanyak 10.056 untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 5.094. Mudah-mudahan bisa segera kami selesaikan,” terangnya.