Palopo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitasnya. Pasalnya, kata dia, netralitas ASN merupakan pondasi demokrasi.
"Dalam konteks PSU, netralitas ASN bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral untuk memastikan proses demokrasi berjalan adil dan berkualitas," katanya saat Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara di Palopo, Selasa (20/5/2025).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyampaikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (20/5/2025). Kehadiran Bawaslu merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam mengawal penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bersama Anggota Bawaslu Totok Hariyono hadir langsung dalam sidang yang mengagendakan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti Para Pihak.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi kehadiran Pemerintah Daerah Bone yang diwakili Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin. Dia menyebutkan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat untuk mencegah pelanggaran pada pemilu mendatang.
Bagja menyampaikan, Bawaslu telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengawasan yang bersifat transparan, contohnya program antipolitik uang. Menurutnya, hal itu menjadi keprihatinan Bawaslu karena praktik ini kerap kali dilakukan oknum-oknum di tengah masyarakat itu sendiri.
Palopo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengecek kesiapan jajaran Bawaslu se-Kota Palopo, Sulawesi Selatan jelang menghadapi pemungutan suara ulang (PSU) pada 24 Mei 2025 mendatang. Herwyn mengatakan pentingnya semangat kebangkitan nasional sebagai landasan dalam pelaksanaan pengawasan PSU yang berkualitas.
Menurutnya, tugas pengawasan saat ini merupakan hal yang krusial dan menuntut perjuangan serta tekad yang kuat dari seluruh jajaran. Untuk itu, dia meminta kejujuran, keteguhan, dan keteladan seluruh jajaran pengawas pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, dalam redesain fungsi pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu, perlu penguatan dasar hukum terhadap kewenangan pencegahan seperti: peringatan tertulis, instruksi perbaikan prosedural, sistem peringatan dini atau early warning system.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 di halaman kantor Bawaslu, Jakarta. Dalam amanatnya, Ichsan membacakan sambutan dari Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid.
Dalam sambutannya, Ichsan mengatakan Bangsa Indonesia berhasil bangkit berdiri di atas kekuatan kita sendiri, namun kebangkitan itu bukanlah sebuah peristiwa yang selesai dalam satu masa. Kebangkitan adalah ikhtiar yang terus hidup.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu membentuk Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2025, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan Serentak.
Pasaman, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda melaksanakan pembinaan dan evaluasi sumber daya manusia (SDM) bagi jajaran pengawas pemilu di wilayah Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat. Pembinaan dan evaluasi dilakukan untuk perbaikan kebijakan kapasitas dan integritas pengawas pemilu dalam pelaksanaan pemilihan berikutnya.
Peswaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan dalam mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran mendatang, pentingnya netralitas dan integritas seluruh pengawas pemilu di semua tingkatan.
Palopo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta seluruh jajaran pengawas pemilu se-Kota Palopo bersiaga penuh. Dia meminta pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) mendatang dapat dilakukan secara tepat, cepat, mudah.
Pasalnya, kata dia, meski penyelenggara pemilihan telah melaksanakan tugasnya dengan baik, berbagai potensi bisa saja terjadi. Termasuk, ujar dia, potensi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menghadiri sidang pembacaan putusan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Mahkamah Konsitusi (MK). Putusannya, MK menolak permohonan pemohon untuk Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud dengan nomor perkara 317/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilkada di Kepulauan Talaud.
Sementara itu, perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Pilkada Barito Utara MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak putusan dibacakan.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyusun laporan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara komperhensif (menyeluruh). Laporan tersebut diharapkan memuat seluruh tahapan pengawasan, termasuk proses pembentukan badan ad hoc di setiap tingkatan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, Bawaslu memiliki usul terkait desain mekanisme penegakan hukum pemilu dan pemilihan. Salah satunya, fungsi quasi peradilan di Bawaslu dalam perkara pemilu atau pemilihan (tidak membedakan rezim), sehingga memperkuat putusan Bawaslu yang memiliki binding power secara langsung.
Pesawaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU), Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan seluruh kepala desa (kades) se-kabupaten Pesawaran agar memiliki peran strategis dalam menjaga netralitas aparatur desa.
Pesawaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meninjau kesiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pesawaran Mei mendatang. Dia memastikan para jajaran Bawaslu siap melakukan tugasnya mengawasi secara profesional.
Dia menegaskan pentingnya koordinasi jajaran secara berjenjang dalam seluruh tahapan pengawasan PSU. Terlebih perihal komunikasi, dia berharap mulai dari tingkat desa hingga provinsi, harus saling terhubung agar pengawasan dapat berjalan efektif.
