Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono meyakini Pemilu 2024 akan berjalan lebih baik apabila semua pihak baik penyelenggara, peserta, dan masyarakat menggunakan 'mindset' gotong royong. Bawaslu sendiri bakal terus mengupayakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono berharap masyarakat dapat menjadikan Bawaslu sebagai solusi dalam penyelesaian sengketa proses selama tahapan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memberikan sertifikat pemantauan kepada Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) dan Pemuda Muslimin Indonesia. Artinya, kedua lembaga pemuda tersebut telah resmi menjadi lembaga pemantau.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta partai politik (parpol) tidak gunakan isu politik identitas saat melakukan kampanye pada tahun depan. Sebab, isu identitas sangat berimbas buruk terhadap harmonisai kehidupan sosial masyarakat. Bahkan tidak jarang terjadi perpecahan bahkan gesekan antar pendukung parpol dan peserta pemilu.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota KPU M Afifuddin menjabarkan mengenai pendaftaran, verfikasi, dan penetapan partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu Serentak 2024. Dalam pemaparannya dia menjelaskan hal-hal krusial. Anggota Bawaslu Puadi menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota harus memperkuat koordinasi dalam melakukan pengawasan tahapan ini.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan pengawasan dalam tahapan pendaftaran dan verfikasi partai politik (parpol) sebagai momentum pertaruhan pertama untuk Pemilu Serentak 2024.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Puadi membeberkan adanya reorientasi dalam menangani pelanggaran. Menurutnya ke depan pemidanaan sebagai jalan terakhir, meskipun hal ini tak berlaku terhadap tindak pidana tertentu seperti politik uang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menilai film penanganan pelanggaran pemilu dan pilkada yang diselenggarakan Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) merupakan gagasan yang luar biasa dan menarik perhatian. Dirinya menyebut metode yang digunakan kali ini berbeda dibandingkan sebelumnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta para pengawas pemilu di seluruh Indonesia untuk memperhatikan serta mengawasi dengan seksama tahapan pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Menjelang dua hari pendaftaran partai politik (parpol) Pemilu 2024, Bawaslu menggelar rapat dalam jaringan Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk partai politik, menjadi strategi kelembagaan Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan hal demikian dalam Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas), PDI Perjuangan, di Jakarta, Jumat (29/7/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan, Bawaslu mempunyai kepentingan besar dalam menggaet pemilih muda guna menghadirkan keadilan pemilu. Dia menegaskan, Bawaslu terus berupaya meningkatkan program literasi kepemiluan kepada generasi muda.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyatakan kewenangan pencegahan Bawaslu harus dioptimalkan secara maksimal serta dilakukan sedini mungkin. Pasalnya, dia melihat gelaran Pemilu dan Pemilihan 2024 memiliki kerawanan dari sisi keamanan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan Bawaslu akan menjaga hak partai politik (parpol) apabila merasa dirugikan atau haknya diabaikan dalam tahapan pendaftaran dan verfikasi parpol.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu tengah menyusun pedoman dan alat kerja pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu 2024. Hal ini merupakan upaya penerjemahan pencegahan dalam tataran teknis dengan menyesuaikan kompleksnya pelaksanaan Pemilu 2024, terlebih kali ini pencegahan merupakan 'leading sector' kerja kelembagaan.
