Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai Pemilu 2024 akan banyak dinamika utamanya banyak hal-hal tidak terduga seperti potensi pelanggaran. Maka dia melihat butuh kerja sama antar pemangku kepentingan untuk meminimalisir kemungkinan potensi konflik yang ada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan, Bawaslu selalu melibatkan kepolisian dalam melakukan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Menurutnya hal tersebut karena Bawaslu dan kepolisian sama-sama punya satu tujuan, yaitu ingin mencegah terjadinya gesekan atau konflik demi kelancaran pemilu dan pemilihan (pemerintah daerah).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mengimbau para kepala desa (kades) agar melakukan pengecekan data diri supaya namanya tidak dicatut partai politik (parpol) dalam proses pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyepakati untuk mengembangkan nilai-nilai pengawasan partisipatif pemilu dalam masyarakat desa. Bawaslu juga mengajak Kemendes untuk mengingatkan para kepala desa (kades) agar menjaga netralitasnya dalam ajang Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Arah baru kebijakan penanganan pelanggaran yang mengedepankan pencegahan, menjadi fokus Bawaslu jelang Pemilu Serentak 2024. Terkait itu, Anggota Bawaslu Puadi meminta arah kebijakan tersebut dapat dipahami dan dinternalisasi ke seluruh jajaran pengawas.
Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menekankan pentingnya pengawas pemilu untuk mewujudkan keadilan pemilu. Dia meminta agar pengawas pemilu meningkatkan pemahaman mengenai pengawasan agar konsep keadilan pemilu bisa dihadirkan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan koordinasi dengan Bawaslu tingkat provinsi serta kabupaten/kota dalam persiapan menghadapi verifikasi administrasi dan faktual partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta para pengawas pemilu bekerja sesuai aturan perundang undangan serta mengedepankan prinsip kolektif kolegial.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan keberadaan tim Bawaslu yang selalu ada mengawasi selama tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu Serentak 2024.
Kuta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Desain Pelatihan Pengawasan Masyarakat segera rampung. Pasalnya, saat ini sudah memasuki tahapan Pemilu Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak seluruh pimpinan KPU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk 'duduk bareng' melakukan gelar administrasi bersama dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik bakal calon peserta Pemilu 2024. Pasalnya, kata dia, Bawaslu periode ini mengutamakan pencegahan daripada penindakan.
Kuta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu merangkul pemantau pemilu, ahli dan akademisi dalam merancang grand design pelatihan pengawasan untuk masyarakat. Rancangan tersebut nantinya akan digunakan Bawaslu bersama masyarakat dan stakeholder dalam mengawasi tahapan Pemilu Serentak 2024.
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Bawaslu menyentuh level tiga untuk bisa ketahap zona integritas (ZI) yang di dalamnya mencakup wilayah bebas korupsi (WBK), dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Saat ini SPIP Bawaslu masih dilevel 2,9
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi memberikan edukasi ke calon pemilih pemula yaitu siswa siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jakarta. Anggota Bawaslu Puadi memberikan edukasi ke calon pemilih pemula yaitu siswa siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jakarta.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda berharap Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mendeteksi jajaran penyelenggara pemilu yang namanya dicatut di Sipol. Menurut Herwyn terdapat nama jajaran Bawaslu di kabupaten/kota yang namanya tercatat dalam Sipol. Bahkan pencatutan nama tersebut juga terjadi di jajaran KPU.
