Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap para stakeholder seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), saling berbagi data dan pandangan terkait peta keamanan nasional. Menurutnya, kolaborasi dan komunikasi yang erat antar instansi bisa menekan gangguan keamanan.
”Keterbukaan pertukaran data dan analisis potensi kerawanan merupakan kunci utama untuk mengantisipasi serta memitigasi gangguan keamanan sejak dini,” ucapnya saat membuka Evaluasi Implementasi dan Kualitas Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 di Jakarta, Selasa malam, (28/7/2026).
Bagja menambahkan, seluruh jajaran Bawaslu khususnya yang mengampu divisi pencegahan, diharapkan mengikuti evaluasi secara penuh. Sebab, sambungnya, jajaran Bawaslu di provinsi dan kabupaten/kota yang menghadapi kondisi di lapangan.
”Seluruh jajaran Bawaslu harus bisa antisipasi terkait potensi masalah, serta merumuskan langkah mitigasi kerawanan di daerahnya masing-masing,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu Roy Maryuna Siagian menuturkan, evaluasi IKP 2024 tidak hanya bertujuan mengevaluasi implementasi IKP yang telah dilaksanakan, tetapi juga menjadi ruang bersama untuk menghimpun berbagai perspektif dalam rangka memperkuat konsep, metodologi, tata kelola data, serta arah pengembangan IKP pada masa mendatang.
“Evaluasi ini diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen Bawaslu untuk terus melakukan penyempurnaan melalui pendekatan continuous improvement, sehingga IKP semakin akurat, kredibel, dan relevan sebagai instrumen pengawasan berbasis risiko,” terangnya.
Editor: Reyn Gloria
Foto: Baguz Dwi Pradana
