Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda berharap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029 diperbarui secara berkala. Tujuannya, kata Rifqi, agar para stakeholder dan masyarakat bisa memprediksi yang akan terjadi pada saat hari pemungutan suara.
”Saya kira IKP itu harus dilakukan berkala, agar kita bisa melihat indeks ini dengan lebih presisi,” katanya saat memberikan sambutannya dalam Evaluasi Implementasi dan Kualitas Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 di Jakarta, Selasa malam, (28/7/2026).
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini mengkritik IKP sebelumnya yang sudah dirilis oleh Bawaslu. Menurutnya, peluncuran IKP yang dilakukan beberapa bulan sebelum pemungutan suara, menyulitkan stakeholder dan masyarakat.
“Kita memang harus melihat bagaimana potensi kerawanan itu hingga ke tingkat paling kecil. Bukan hanya pada level kabupaten, tetapi pada waktu dan momentum tertentu, kita harus mampu memetakan IKP itu sampai dengan ke titik TPS,” ujarnya.
Rifki ingin IKP bisa antisipasi ancaman ranah digital dan disinformasi. Terutama dalam konteks digital yaitu hoaks dan disinformasi, manipulasi informasi pemilu, kampanye SARA dan ujaran kebencian, serta konflik antar pendukung yang menggunakan media digital. Sebab, sambugnya, saat ini persoalan tersebut bisa menjadi salah satu pemicu gangguan keamanan.
”Saya harap IKP 2029 juga bisa memberikan gambaran dan rekomendasi bukan sekadar pemberitahuan ini dan itu masalah. Tetapi saya kira juga memberikan rekomendasi yang konkret agar kami di DPR RI bisa melakukan perbaikan,” katanya.
Editor: Reyn Gloria
Fotografer: Baguz Dwi
