Dikirim oleh Bintang Ayudia pada

 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi terus berupaya memperkuat kapasitas pengawasan sekaligus membangun konsistensi dalam penegakan hukum pemilu. Upaya tersebut diwujudkan melalui forum Diskusi Kamis Manis bertema refleksi penanganan pelanggaran administratif.

Dikirim oleh Robi Ardianto pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Hari ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) genap berusia delapan belas tahun. Sejak dibentuk pada 9 April 2008 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu hadir dengan semangat mengawal proses demokrasi agar tetap berjalan jujur, adil, dan berintegritas.

Dikirim oleh Nofiar pada

 

 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait meminta seluruh jajaran pengawas memperkuat peran pengawasan karena ada kepercayaan publik yang harus dijaga dan ditingkatkan. Keberhasilan pengawasan tidak semata ditentukan oleh sistem dan regulasi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

Dikirim oleh Robi Ardianto pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan kelompok muda memiliki posisi strategis dalam menjaga proses demokrasi. Sebab menurutnya, secara kuantitatif, pemilih muda memiliki jumlah yang sangat besar dalam komposisi pemilih pada pemilu.

Dikirim oleh Robi Ardianto pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, mengatakan pengawasan pemilu memiliki peran strategis sebagai arsitektur integritas demokrasi. Pasalnya, pengawas pemilu tidak hanya memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai aturan, tetapi juga menjaga legitimasi proses demokrasi secara keseluruhan.

Dikirim oleh Nofiar pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mendorong penanganan pelanggaran pemilu dilakukan secara berkeadilan dengan mengedepankan keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Menurutnya, penegakan hukum pemilu tidak cukup berhenti pada pemenuhan prosedur, tetapi harus mampu menjaga integritas demokrasi elektoral.

Berlangganan