• English
  • Bahasa Indonesia

Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, pengaturan sistem penegakan hukum di Indonesia sangat berbeda dengan praktik pemilu di negara-negara demokrasi lainnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan memandang, solusi perbedaan kewenangan dalam pilkada dan pemilu bisa diselesaikan lewat kodifikasi UU.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin menyatakan, fungsi pencegahan dan penindakan Bawaslu harus sejalan. Hal ini menurutnya penting supaya tercipta keadilan pemilu bagi semua pihak.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan mengembangkan sistem penegakan hukum pemilu yang menjadi ranah kewenangan Bawaslu.

Tarakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan membuka proses perekrutan tiga calon anggota Bawaslu Kalimantan Utara (Kaltara) yang akan segera habis masa jabatannya pada Mei 2020 tahun depan. Ketua Bawaslu Abhan berharap dapat menemukan calon anggota Bawaslu yang berintegritas.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 11 Februari 2014 - 07:28 WIB
Dilihat : 2,330 kali

Jakarta, Bawaslu – Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu, Nelson Simanjuntak mengatakan, dalam menangani sengketa Pemilu, Pengawas Pemilu harus mengambil langkah cepat serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 11 Februari 2014 - 06:39 WIB
Dilihat : 1,337 kali

Jakarta, Bawaslu – DPRD Kabupaten Buru melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan M. H. Thamrin, Jakarta, Selasa (11/2). Pimpinan Bawaslu, Nasrullah menerima langsung kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru, La Ali Husni Tomia, dan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Buru, Bambang Riyadi.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 10 Februari 2014 - 09:16 WIB
Dilihat : 2,511 kali

Bogor, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar penyusunan Standar Operasional Procedur (SOP) mengenai tata cara penanganan unjuk rasa (demonstrasi) di lingkungan Bawaslu. Penyusunan SOP tersebut berlangsung di Bogor, Jawa Barat, selama tiga hari yang dimulai Jumat (7/2).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 10 Februari 2014 - 07:05 WIB
Dilihat : 1,126 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Rencana pendanaan saksi dari partai membuat sebagian anggota PPS telah mengancam mundur karena honor yang terlalu kecil daripada honor PPS pada Pemilu 2009 dan Pemilu kada. KPU boleh saja mengklaim animo masyarakat terhadap Pemilu 2014 cukup tinggi. Namun, apabila penyelenggara Pemilu mengeluarkan manuver-manuver yang bertolak belakang dengan kehendak publik, misalnya menyetujui pendanaan saksi partai politik oleh negara, itu dikhawatirkan justru menurunkan animo masyarakat menggunakan hak pilih.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 10 Februari 2014 - 06:48 WIB
Dilihat : 1,092 kali

strong>Jakarta, Awaslupadu.Com - Beberapa anggota/komisioner Bawaslu di daerah memberi sinyal menolak mengelola Dana Saksi Pemilu, diantaranya Komisioner Bawaslu Sumatra Utara, Aulia Andri. Menurutnya, pengelolaan dana saksi untuk partai politik dalam Pemilu 2014 sebesar Rp. 700 miliar bisa menimbulkan kerumitan dan beresiko tinggi pertanggungjawabannya yang diiringi fungsi pengawasan yang harus dilakukan. Apalagi dengan keterbatasan personel yang dimiliki, Bawaslu justru harus menjalankan fungsi baru dalam penyaluran dan pemantauan penggunaan dana saksi itu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Minggu, 9 Februari 2014 - 06:12 WIB
Dilihat : 1,393 kali

Jakarta, Bawaslu – Setelah sukses menggelar sosialisasi dan Training of Trainers (ToT) bagi Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi di Yogyakarta baru-baru ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu secara marathon membahas materi pelatihan untuk Pokja Kabupaten/Kota dan materi sosialisasi berupa buku panduan untuk relawan. Pembahasan materi selama tiga hari dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) itu berlangsung di Jakarta, dan berakhir Minggu (9/2).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 7 Februari 2014 - 17:43 WIB
Dilihat : 1,224 kali

Jakarta, Bawaslu – Ketua Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Jakarta, Umar Idris, secara resmi menyerahkan laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2014 yang dilakukan caleg dan partai politik (parpol) kepada Bawaslu. Laporan tersebut diterima Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak di gedung Bawaslu, Jl. M. H. Thamrin, Jakarta, Jumat sore (7/2).

Laporan dugaan pelanggaran Pemilu itu dihimpun dari aplikasi software matamassa.org. Matamassa merupakan program pemantauan Pemilu 2014 untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Program tersebut dilaksanakan melalui kerjasama AJI Jakarta, ICT Laboratory for Social Change (Ilab), dan Southeast Asia Technology and Transparancy (SEATTI). Aplikasi software itu dapat diunduh di telepon selular berbasis iOS, Android, BlackBerry, dan sms gateway.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 7 Februari 2014 - 09:39 WIB
Dilihat : 1,080 kali

Jakarta, Bawaslu – Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menggelar simulasi pengamanan Pemilu 2014. Lokasinya di sekitar bundaran Hotel Indonesia sampai di depan gedung Bawaslu, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta. Simulasi itu berlangsung Jumat (7/2), mulai pukul 07.30 - 13.00 WIB, sehingga sebagian ruas jalan di lokasi simulasi itu akan ditutup.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 7 Februari 2014 - 00:54 WIB
Dilihat : 1,154 kali

Jakarta, Bawaslu – Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menggelar simulasi pengamanan Pemilu 2014. Lokasinya di sekitar bundaran Hotel Indonesia sampai di depan gedung Bawaslu, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta. Simulasi itu berlangsung Jumat (7/2), mulai pukul 07.30 - 13.00 WIB, sehingga sebagian ruas jalan di lokasi simulasi itu akan ditutup.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 4 Februari 2014 - 16:00 WIB
Dilihat : 1,096 kali

Jakarta, Bawaslu - Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) diharapkan dapat menjerat para pelanggar pidana Pemilu dalamn waktu relatif cepat. Karena itu, tiga institusi dalam Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dituntut bekerja dengan cepat dan koordinasi yang optimal.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Minggu, 3 November 2019 WIB
Tempat :
Lombok
Waktu:
Jumat, 25 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 22 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Batam
Waktu:
Rabu, 30 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 29 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu
Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text