• English
  • Bahasa Indonesia




Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan percepatan dalam  kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan Bawaslu harus mencapai target 100 persen dalam pengisian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan perlunya melakukan evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu 2024 guna mencari solusi atas berbagai kendala dari pengalaman yang ada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Sidang Bawaslu memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyampaikan evalusi hasil kerja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR RI.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Sidang Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor register 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024.

Ditulis oleh : falcao
pada : Jumat, 13 Februari 2015 - 19:08 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Proses penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh sentra penegakkan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) kerap terganjal dan tersendat. Oleh karena itu, Bawaslu berharap agar DPR dan Pemerintah memberikan kewenangan penanganan pelanggaran pidana pemilu secara utuh kepada Bawaslu.

Ditulis oleh : falcao
pada : Rabu, 11 Februari 2015 - 15:17 WIB

Semarang, Bawaslu Jateng- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Muhammad bersilaturohmi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Selasa (10/2) dalam rangka persiapan Pemilihan Bupati dan Walikota di Provinsi Jawa Tengah.

Ditulis oleh : falcao
pada : Rabu, 11 Februari 2015 - 14:26 WIB

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Sujito mengatakan bahwa pemilih belum sepenuhnya dijadikan subjek dalam proses Pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong Bawaslu untuk terus memberikan ruang bagi pemilih, untuk menjadi kritis dan memiliki nilai moral dalam memilih.

Ditulis oleh : falcao
pada : Selasa, 10 Februari 2015 - 21:24 WIB

Jambi, Badan Pengawas Pemilu – Prinsip utama seorang Pengawas Pemilu adalah integritas yang tinggi. Tidak hanya itu moral dan etika adalah hal penting sebagai modal dasar dan menjadi sasaran utama untuk menjadi Penyelenggara Pemilu.

Ditulis oleh : falcao
pada : Selasa, 10 Februari 2015 - 21:04 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro menargetkan laporan keuangan Bawaslu RI Tahun 2014 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini disampaikan saat bertemu dengan seluruh  Kepala Sekretariat, operator SAKPA dan operator SIMAK-BMN Bawaslu Provinsi pada kegiatan Konsolidasi Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan Bawaslu RI Tahun 2014, di Jakarta, Kamis (5/2).

Ditulis oleh : falcao
pada : Kamis, 5 Februari 2015 - 16:44 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro yakin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, tambahan kewenangan akan diberikan kepada Bawaslu dan jajaran di bawahnya dan memperkuat tugas dan fungsi pengawasan Pemilu.

Ditulis oleh : falcao
pada : Rabu, 4 Februari 2015 - 15:20 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemilu serentak dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang dilangsungkan dalam satu waktu bersamaan. Oleh karena itu pemilu serentak 2019 tidak hanya pada tataran desain pemilu saja, namun proyeksi kedepan untuk menentukan bagaimana tingkatan praktiknya.

Ditulis oleh : falcao
pada : Rabu, 4 Februari 2015 - 14:13 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi II DPR RI menerima laporan realisasi pelaksanaan APBN Tahun 2014 Bawaslu RI. Terhadap anggaran Bawaslu RI pada RAPBN Perubahan 2015, Komisi II DPR RI dapat memahaminya dan akan membahasnya secara mendalam pada RDP yang mendatang.

Ditulis oleh : falcao
pada : Selasa, 3 Februari 2015 - 18:09 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -  Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan sistem proporsional daftar terbuka dengan mekanisme suara terbanyak perlu dievaluasi. Pasalnya problematika kerap muncul di balik berlakunya sistem proporsional daftar terbuka tersebut adalah mengakibatkan konflik antar calon anggota legislatif di dalam internal parpol dengan cara membeli dukungan dari para pemilih.

Ditulis oleh : falcao
pada : Senin, 2 Februari 2015 - 18:02 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sebagai badan publik yang fungsi pokoknya adalah berkaitan dengan penyelenggara negara disebutkan bahwa di dalam Undang – Undang  No.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text