• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak pegiat anti-korupsi dari Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) untuk mengawal pelaksanaan Pilkada tahun 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu siap ikut berpartipasi dalam merumuskan frasa serentak dalam pelaksanaan pemilu bersama DPR dan pemerintah. Rumusan ini penting dibahas oleh lembaga legislatif, eksekutif dan stakeholder terkait sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membeberkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 kepada jajaran Pengamanan dan Pengawalan (Pamwal) 'Very Important Person' (VIP) jajaran Polri.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Keseluruhan sembilan provinsi yang menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) masuk kategori dalam kategori rawan dari hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020. Hasilnya menunjukkan, dari 261 kabupaten/kota yang menggelar pilkada, terdapat 15 daerah dengan tingkat kerawanan tinggi.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Sabtu, 17 Mei 2014 - 05:33 WIB
Dilihat : 1,002 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ahli Hukum Tata Negara Uviversitas Andalas, Saldi Isra mengatakan persaingan antara anggota calon legislatif dalam sebuah partai politik dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 akan muncul dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyebutkan bahwa sengketa ini merupakan sengketa kanibalisme politik.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 16 Mei 2014 - 18:31 WIB
Dilihat : 1,972 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan bahwa keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya meningkat derajatnya tiga kali lipat dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya, MK akan mempertimbangkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu dan jajarannya.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 16 Mei 2014 - 18:01 WIB
Dilihat : 1,030 kali

altJakarta, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu dianggap mempunyai pandangan yang sama dengan Komisi Pemilihan Umum terkait banyaknya gugatan atau kritikan yang menganggap KPU dan  Bawaslu tidak berhasil mengawal posisinya sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu 2014. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Bawaslu RI Muhammad saat audiensi dengan Mahkamah Konstitusi terkait persiapan sidang sengketa pemilu legislatif di Kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat (16/5).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 14 Mei 2014 - 14:24 WIB
Dilihat : 1,162 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengundang para pimpinan Bawaslu RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat, Selasa (13/5) terkait kinerja tugas pengawasan selama proses Pemilu legislatif 2014. Rapat yang dilaksanakan di Gedung sidang DPD RI tersebut di pimpin langsung oleh Ketua Komite I DPD RI, Alirman Sori dan dihadiri pimpinan Bawaslu, Muhammad dan Nelson Simanjuntak. Turut hadir  asisten operasi Kepolisian RI Irjen. Arif Yunadi dan DT  Sidabutar dari bagian Teknis Gakkumdu Kejaksaan Agung.  

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 13 Mei 2014 - 09:51 WIB
Dilihat : 958 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Penyelenggaraan  pemilu 2014 disadari   begitu banyak pelanggaran yang terjadi, hal ini diakibatkan sistem proposional dalam pemilu, praktik politik uang yang dilakukan oleh partai  politik atau peserta pemilu dengan pemilih, dan yang paling banyak dilakukan itu dengan panitia di tingkat TPS dan PPK untuk mendapatkan suara.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Minggu, 11 Mei 2014 - 07:07 WIB
Dilihat : 2,360 kali

altDenpasar,Badan Pengawas Pemilu – Kepala Sekretariat (kasek) dan bendahara memiliki peran strategis terhadap suksesnya pelaksanaan Pemilu khususnya pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya, oleh karena itu uang negara yang notabene adalah uang rakyat harus dikelola dengan baik dan benar. Selain itu Kasek dan bendahara wajib mengetahui tupoksi pengawasan Pemilu karena dia yang menfasilitasi komisioner dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengawas Pemilu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Sabtu, 10 Mei 2014 - 16:55 WIB
Dilihat : 990 kali

altJakarta, Badan Pengawas PemiluKoordinator Pokjanas Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) Yusfitriadi, menyampaikan evaluasi gerakan sejuta relawan pengawas pemilu dalam  kegiatan focus grup discussion di Hotel Golden Jakarta, Sabtu (10/5). Dalam acara tersebut dibahas persiapan gerakan relawan pengawas Pemilu untuk mensukseskan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli 2014.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Sabtu, 10 Mei 2014 - 07:07 WIB
Dilihat : 1,329 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu - Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Saldi Isra menyatakan bahwa kehadiran Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan dalam proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) akan membantu majelis hakim mempercepat mengambil putusan yang validitasnya tidak diragukan.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 9 Mei 2014 - 19:58 WIB
Dilihat : 1,428 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan suara sah nasional perolehan suara partai politik, calon anggota legislatif, dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Jakarta, Jumat (9/5) pukul 23.35 WIB. Keputusan penetapan tersebut dilakukan melalui proses panjang dan alot serta terbatas waktu deadline.

Keputusan penetapan suara sah nasional diambil setelah melalui perdebatan panjang dan beberapa catatan serta keberatan yang disampaikan oleh saksi partai politik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Walaupun banyak catatan dan masalah, namun apresiasi yang tinggi terhadap KPU dan jajarannya tetap dilayangkan atas usaha dan kinerjanya.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 9 Mei 2014 - 19:54 WIB
Dilihat : 971 kali

alt

Jakarta , Badan Pengawas Pemilu– Anggota Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Toto Sugianto  menilai banyaknya pelanggaran  menjadi permasalahan oleh penyelenggara Pemilu. Menurutnya Hal menjadi hambatan penyelenggara dalam proses Pemilu yang sedang berjalan.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text