• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan akan ada 296 laporan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (PHPU Pileg) calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta seluruh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bisa bekerja lebih cepat dan tepat dalam menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (PHPU Pileg) calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Empat pimpinan Bawaslu meminta jajaran Bawaslu daerah bersiap dengan tugas sisa Pemilu 2024 sekaligus mempersiapkan pengawasan Pemilihan (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar puncak rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Bawaslu sekaligus peringatan Hari Kartini Tahun 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, Bawaslu mempunyai tekad tetap eksis dari pemilu ke pemilu dan Pilkada 2024.

Ditulis oleh : admin bawaslu
pada : Rabu, 27 Agustus 2014 - 11:15 WIB

Semarang, Bawaslu Jateng - Perusak surat suara Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 di tempat pemungutan suara (TPS) 01 Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Sukini, 54, pada sidang Rabu siang kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo memvonis Sukini dengan hukuman 1 tahun penjara dengan denda Rp 12 juta.

Ditulis oleh : admin bawaslu
pada : Selasa, 26 Agustus 2014 - 14:41 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dinilai sangat penting dalam membangun demokrasi di Indonesia, terutama dalam rangka mengawasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.  Namun, perannya selama ini masih bersifat parsial.

Ditulis oleh : admin bawaslu
pada : Senin, 25 Agustus 2014 - 20:00 WIB

Depok, Badan Pengawas Pemilu – Tidak dapat dipungkiri pada saat pelaksanaan Pemilu 2014 lalu, banyak suara partai yang masuk bukan dilihat dari visi dan misi yang diusung oleh partai tersebut, melainkan adanya sosok atau figur yang dipilih masyarakat, terlepas dari latar belakang apapun partai politik pendukungnya.

Ditulis oleh : admin bawaslu
pada : Senin, 25 Agustus 2014 - 19:11 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menjadi idaman bagi bangsa Indonesia yakni sistem pemerintahan yang demokratis dan kekuasaan sepenuhnya ada ditangan rakyat. Artinya, suara rakyatlah yang menentukan pemimpinnya untuk masa depan. Selain itu, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar tahun 1945.

Ditulis oleh : admin bawaslu
pada : Senin, 25 Agustus 2014 - 19:06 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Setelah sempat dilaporkan karena diduga melanggar kode etik, Ketua Bawaslu Muhammad ditetapkan tidak bersalah dan direhabilitasi namanya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ditulis oleh : admin bawaslu
pada : Sabtu, 23 Agustus 2014 - 12:32 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dewan kehormatan penyelenggra pemilu (DKPP) menyatakan bahwa ketua dan komisioner Bawaslu RI tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu serta merehabilitasi nama baik seluruh teradu, yaitu Muhammad (Ketua), Nelson Simanjuntak (Pimpinan), Endang Wihdatingtyas (Pimpinan), Nasrullah (Pimpinan), dan Daniel Zuhron (Pimpinan) dalam sidang Putusan DKPP, Kamis 21/8.

Ditulis oleh : admin bawaslu
pada : Kamis, 21 Agustus 2014 - 22:40 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Prabowo-Hatta dalam pembacaan putusan yang disampaikan oleh Sembilan Hakim Konstitusi, di Jakarta, Kamis (21/8) malam.

“Menolak permohonan yang diajukan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi.

Ditulis oleh : admin bawaslu
pada : Kamis, 21 Agustus 2014 - 22:38 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta menggugat Pemungutan Suara Ulang di 14 Kabupaten di Provinsi Papua yang menggunakan sistem noken. Mahkamah Konstitusi (MK) menilai sistem noken tidak bisa lagi diperdebatkan.

"Pemohon tidak dapat mempermasalahkan sistem yang berdasarkan nilai budaya asal yang dilakukan sesuai dengan sistem," ujar Hakim Konstitusi saat membacakan Putusan Gugatan PHPU Pilpres, di Jakarta, Kamis (21/8).

Ditulis oleh : admin bawaslu
pada : Kamis, 21 Agustus 2014 - 22:35 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum sidang perselisihan hasil pemilu di MK tidak melanggar. Penilaian MK ini membantah tuduhan bahwa KPU telah melakukan kecurangan.

Ditulis oleh : admin bawaslu
pada : Kamis, 21 Agustus 2014 - 11:08 WIB

Makassar, Bawaslu – Dunia mengakui bahwa Indonesia sebagai salah satu negara dengan kualifikasi demokrasi yang terbaik. Hal ini terbukti pada pelaksanaan Pemilu 2014 dengan 190 juta pemilih dapat berlangsung sukses.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text