Ditulis oleh Rama Agusta pada Rabu, 15 September 2021 - 13:32 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemiliha Umum - Ketua Bawaslu Abhan menerima kunjungan Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Yalimo. Kunjungan tersebut membahas terkait pengawasan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) jilid 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020.
Ditulis oleh Reyn Gloria pada Selasa, 14 September 2021 - 13:56 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan kepada seluruh mahasiswa untuk tidak antipati terhadap proses demokrasi yang terjadi di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat mengisi kuliah umum di Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (14/9/2021).
Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Kamis, 9 September 2021 - 19:56 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan memastikan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh siap menyelenggarakan pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 berdasarkan tahapan, program, dan jadwal yang ditetapkan KPU.
Ditulis oleh Reyn Gloria pada Kamis, 9 September 2021 - 16:40 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Adanya Penggantian Antar-Waktu (PAW), Ketua Bawaslu Abhan melantik seorang Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat (Papbar) dan sembilan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Dia menyatakan langkah ini dilakukan agar proses persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Serentak Tahun 2024 dapat lebih maksimal.
Ditulis oleh Bawaslu Provinsi pada Selasa, 7 September 2021 - 20:28 WIB
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Membuka Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan bisa melahirkan kader-kader pengawas pemilu. Hal tersebut menurutnya guna membangun kesadaran pentingnya keterlibatan elemen masyarakat mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan (pilkada).
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Selasa, 7 September 2021 - 15:57 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan parameter integritas penyelenggara pemilu telah diatur dalam kode etik penyelenggara pemilu. Hal itu menurutnya menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara dalam bekerja.
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Senin, 6 September 2021 - 16:55 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan masukan terhadap rancanangan Peraturan KPU (PKPU) mengenai pendaftaran dan verifikasi faktual (verfak) partai politik. Bawaslu menilai akan ada potensi masalah hukum yang muncul dalam melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik baik secara administrasi maupun faktual.
Webmail
