Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menilai banyaknya pasal pidana dalam Undang- Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang bisa multitafsir dan tidak aplikatif, jadi salah satu problematika dalam menangani tindak pidana pemilu. Dia menyampaikan itu kala menjadi narasumber di Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu, Selasa (20/6/2023) di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum-Penyusunan petunjuk teknis (juknis) penanganan pelanggaran pemilu, memiliki peran yang penting dalam menjaga integritas pemilihan. Anggota Bawaslu Puadi membeberkan beberapa alasan mengapa penyusunan juknis penanganan pelanggaran pemilu penting.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu daerah mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan Bawaslu.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu kabupaten/kota membantu Bawaslu provinsi melakukan pengawasan melekat (waskat) verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD. Dia juga meminta pengawas kabupaten/kota turut memastikan dokumen persyaratan bacaleg lengkap dan telah sesuai prosedur.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengimbau para calon anggota legislatif (Caleg) yang baru berkontestasi pemilu serta para kader partai politik (parpol) baru untuk memahami aturan main Pemilu 2024, khususnya mengenai tahapan sosialisasi dan kampanye.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Perbeedaan pengaturan 'in absentia' (pemeriksaan suatu perkara tanpa kehadiran pihak terlapor) dalam pemilu dan pemilihan, diprediksi mempersulit pembuktian ketika ada pelanggaran pidana di Pemilu Serentak 2024.
Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu senantiasa berkomitmen meningkatkan data dan informasi serta pelayanan publik di lingkungan Bawaslu. Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan salah satu bentuk komitmennya yaitu membuat 'command center'.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan kembali menggelar Lomba Debat Pemilu Antar Perguruan Tinggi 2023. Pada kesempatan itu, Anggota Bawaslu Puadi memberikan masukan tiga poin penting untuk penyelenggaraan lomba debat mahasiswa mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (Sigap Lapor) perlu mengakomodir pelaporan secara online dalam laman helpdesk. Ini sebagai upaya Bawaslu mempermudah masyarakat dalam melakukan laporan jika menemukan pelanggaran pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan prinsip-prinsip penanganan pelanggaran pemilu di hadapan Panwaslih Aceh dan Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra) masa jabatan 2023-2028.
Prinsip pertama, kata dia, harus berorientasi pada perlindungan hak memilih dan dipilih.
