Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap integrasi dan sistem keamanan antar aplikasi Bawaslu akan semakin disempurnakan menjelang Pemilu serentak 2024 mendatang. Pasalnya, kata dia, akan banyak gangguan atau masalah sistem yang bisa saja terjadi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan masyarakat untuk menyiapkan dokumen saat pencocokkan dan penelitian (coklit). Kelengkapan dokumen tersebut, kata Puadi, akan memudahkan proses coklit yang dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi meminta jajaran pengawas tidak hanya fokus melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN saja, tetapi juga mengawasi netralitas TNI dan Polri.
Kota Sukabumi, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi melakukan pengawasan melekat (waskat) pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Kelurahan Dayeuh Luhur, Kecamatan Warung Doyong, Kota Sukabumi. Puadi menjelaskan pengawasan melekat coklit tersebut dalam rangka memastikan hak pilih warga terpenuhi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umun- Anggota Bawaslu Puadi berharap anggota partai politik (parpol) ikut memantau perkembangan kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) KPU. Dalam hal ini, dia meminta anggota parpol ikut memastikan keluarga atau tetangga sekitarnya sudah masuk dalam daftar pemilih.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi berharap penentuan daerah pemilihan (dapil) Pemilu Legislatif 2024 dilakukan secara adil dan transparan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan potensi masalah hukum dalam penentuan dapil.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengapresiasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meluncurkan buku saku pelaporan penanganan pelanggaran pemilu. Menurutnya hal ini berkesinambungan dengan prinsip Bawaslu yang ingin lebih transparan dan lebih dipercaya oleh publik.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu, Puadi menyampaikan tantangan dalam penanganan tindak pidana sesuai UU Pemilu maupun UU Pemilihan (pilkada). Menurutnya, setidaknya ada lima tantangan dalam penanganan tindak pidana pemilu.
Sidoarjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu kabupaten/kota memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana penanganan pelanggaran dilakukan Bawaslu. Hal itu perlu dilakukan, alasannya kata dia, banyaknya laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran pemilu dan memunculkan asumsi masyarakat, Bawaslu belum bekerja secara maksimal.
Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengimbau partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 untuk memahami dengan jeli aturan kepemiluan, serta sering berkoordinasi dengan Bawaslu terkait apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh.
