Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Arah baru kebijakan penanganan pelanggaran yang mengedepankan pencegahan, menjadi fokus Bawaslu jelang Pemilu Serentak 2024. Terkait itu, Anggota Bawaslu Puadi meminta arah kebijakan tersebut dapat dipahami dan dinternalisasi ke seluruh jajaran pengawas.
Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menekankan pentingnya pengawas pemilu untuk mewujudkan keadilan pemilu. Dia meminta agar pengawas pemilu meningkatkan pemahaman mengenai pengawasan agar konsep keadilan pemilu bisa dihadirkan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta partai politik (parpol) tidak gunakan isu politik identitas saat melakukan kampanye pada tahun depan. Sebab, isu identitas sangat berimbas buruk terhadap harmonisai kehidupan sosial masyarakat. Bahkan tidak jarang terjadi perpecahan bahkan gesekan antar pendukung parpol dan peserta pemilu.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota KPU M Afifuddin menjabarkan mengenai pendaftaran, verfikasi, dan penetapan partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu Serentak 2024. Dalam pemaparannya dia menjelaskan hal-hal krusial. Anggota Bawaslu Puadi menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota harus memperkuat koordinasi dalam melakukan pengawasan tahapan ini.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Puadi membeberkan adanya reorientasi dalam menangani pelanggaran. Menurutnya ke depan pemidanaan sebagai jalan terakhir, meskipun hal ini tak berlaku terhadap tindak pidana tertentu seperti politik uang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan, Bawaslu mempunyai kepentingan besar dalam menggaet pemilih muda guna menghadirkan keadilan pemilu. Dia menegaskan, Bawaslu terus berupaya meningkatkan program literasi kepemiluan kepada generasi muda.
Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se - Riau untuk terus menerus berkoordinasi dengan Bawaslu RI, maupun dengan Komisi Informasi Provinsi Riau agar kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik semakin baik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Puadi menyampaikan agar penggunaan internet dapat diatur dan diperkuat secara baik guna mendukung penggunaan aplikasi dan berbagai kebutuhan lain yang menggunakan jaringan internet di Bawaslu.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengatakan saat ini ada empat rancangan peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang dikonstruksi ulang penormaannya, serta satu rancangan Perbawaslu baru terkait penanganan pelanggaran. Salah satu rancangan Perbawaslu baru itu, ujar dia terkait investigasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menyambut baik rekomendasi dari tim Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan (DPIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Undip) terkait Case Management Information System (CIMS) sebagai pangkalan data dan informasi menyeluruh.
