Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi melakukan kunjungan ke Kantor Bawaslu Cianjur, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, dia memandang perlunya penambahan pegawai, terutama yang bertugas di bidang penanganan pelanggaran.
"Ini harus menjadi prioritas kedepan," kata dia, Sabtu (16/7/2022).
Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu, Puadi meyakinkan dalam pengelolaan maupun pelayanan informasi, Bawaslu secara secara aktif senantiasa mencoba membangun inovasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap jajaran Bawaslu daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dapat memetakan potensi pelangggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu sedang melakukan revisi dan evaluasi terhadap regulasi pengawasan guna menghadapi Pemilu Serentak 2024. Salah satu evaluasi, kata Bagja, soal sumber daya manusia (SDM) jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengatakan perlu membuat peta pencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat di bidang kepemiluan melalui suatu sistem berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas.
Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta jajaran Bawaslu Kabupaten Garut untuk memetakan potensi-potensi pelanggaran yang bakal terjadi dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikannya dalam kunjungan ke Bawaslu Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Sabtu, (2/7/2022).
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengajak Bawaslu daerah (provinsi hingga kabupaten/kota) dapat memetakan potensi pelangggaran dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) mendatang. Untuk itu, dia meminta adanya pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menangani pelanggaran yang bakal muncul.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi berharap bahwa pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) Pemilu dapat dikelola dengan baik, secara tertib dan terbuka (transparan). Untuk itu menurutnya perlu ada kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya agar terjaga keamanannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyatakan penanganan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu harus ditegakkan melalui cara pandang menyeluruh. Baginya, konsep penanganan netralitas ASN tidak hanya dari kaca mata hukum kepemiluan, tapi juga bisa dimaknai dari sisi hukum administrasi pemerintah.
