Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Kamis, 9 September 2021 - 19:56 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan memastikan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh siap menyelenggarakan pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 berdasarkan tahapan, program, dan jadwal yang ditetapkan KPU.
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Kamis, 15 April 2021 - 17:31 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan penetapan rekapitulasi hasil keputusan KPU Sabu Raijua pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu Raijua tahun 2020. MK pun memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang tanpa pasangan calon (paslon) nomor urut 2 yakni Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly.
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Senin, 22 Maret 2021 - 22:51 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan 13 permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 pada Senin (22/3/2021). Dari jumlah putusan tersebut, sepuluh permohonan dikabulkan dan tiga permohonan ditolak.
Ditulis oleh Rama Agusta pada Jumat, 19 Maret 2021 - 18:14 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai perlunya dekriminalisasi untuk untuk pasal-pasal pidana dalam UU Pemilihan sebagai proses penegakan hukum pemilu atau pemilihan. Perlu diketahui, dekriminalisasi berarti mengurangi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana untuk dicarikan formula sanksi yang lebih efektif.
Ditulis oleh Bawaslu Provinsi pada Jumat, 19 Maret 2021 - 12:14 WIB
Atambua, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan apresiasi atas pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya jajaran pengawas, khususnya Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) telah bekerja keras dengan baik sehingga sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi mengacu hasil pengawasan Bawaslu.
Ditulis oleh Reyn Gloria pada Jumat, 5 Maret 2021 - 21:16 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi diluncurkannya laporan hasil pemantauan Pilkada Serentak 2020 oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurutnya laporan ini dapat dimasukkan menjadi sudut pandang atas pemenuhan hak politik dan kesehatan berdasarkan nilai-nilai prinsip HAM 'free and fair elections'.
Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Rabu, 27 Januari 2021 - 14:17 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edwrad Siregar memastikan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah menyiapkan keterangan tertulis dalam sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan lengkap.