Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady mengukuhkan dan mengambil sumpah delapan jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di lingkungan Bawaslu, Kamis (26/6/2025). Prosesi ini digelar secara langsung (luring) dan daring.

Dalam sambutannya, Ichsan menegaskan pentingnya peningkatan kinerja dan kedisiplinan. Alasannya, kata dia, pejabat yang dikukuhkan telah menduduki jabatan tersebut selama lima tahun dan kembali dipercaya untuk melanjutkan peran strategisnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menerima audiensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Papua. Kedua belah pihak membicarakan kesiapan PSU yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025 dan terkait kondisi terkini di Papua dan sekitarnya.

Kutai Kartanegara, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengevaluasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 2024. Menurutnya, evaluasi ini merupakan upaya Bawaslu dalam memastikan setiap tahapan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menerima empat aset barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/6/2025). Secara simbolik, diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu, Ichsan Fuady.

Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Bawaslu Provinsi Papua mengingatkan KPU Provinsi Papua mengenai potensi keterlambatan dalam proses rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua yang akan digelar 6 Agustus mendatang. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Hardin Halidin meminta KPU Provinsi Papua melakukan mitigasi serius demi memastikan pelaksanaan rekap tidak melewati batas waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan rekapitulasi berjalan transparan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan Pendidikan Pengawas Partisipatif direnanakan dimulai 7 Juli 2025 di 13 daerah. Maka dari itu, dia meminta fasilitator pendidikan harus mempunyai kompetensi yang mumpuni.

Lolly menjelaskan fasilitator harus paham tujuan pendidikan pengawas partisipatif dan bisa menguasai forum. Fasilitator juga harus memastikan, tidak hanya substansi tetapi juga soal prosesnya.

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Bawaslu terus mendorong penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan layanan informasi publik di daerah. Anggota Bawaslu Puadi berharap Bawaslu tetap menjadi lembaga yang responsif terhadap kebutuhan informasi publik, meski tidak adanya tahapan pemilu dan pemilihan.
 

“Lembaga ini harus tetap hidup melalui kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kapasitas dan memperkuat layanan informasi publik,” ujar Puadi saat memimpin rapat di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (18/6/2025).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebaiknya tidak dilakukan di tahun yang sama. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, adanya tahapan yang berimpitan.

Bagja menjelaskan belum sepenuhnya Pemilu 2024 selesai, lalu tahapan pilkada serentak sudah dimulai. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan fokus penyelenggara dengan beban yang berat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Totok Hariyono menghadiri dan mendampingi jalannya sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap tiga perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (17/6/2025), sebagai bagian dari komitmen dalam menjaga integritas pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyosialisasikan Surat Edaran (SE) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui rapat daring. Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI La Bayoni menyebut SE tersebut sebagai pedoman Bawaslu dalam memastikan akurasi dan validitas data pemilih.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang persidangan kembali di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga daerah yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Pesawaran dan Kota Palopo. Anggota Bawaslu Totok Haryono berharap jajaran pengawas memberikan kinerja yang maksimal dalam persidangan di MK. Berdasarkan Registrasi MK, persidangan yang akan di mulai dari Hari Selasa tanggal 17 Juni 2025.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono berharap calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagian Hukum Bawaslu memahami isu-isu demokrasi. Sebab menurutnya, Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk memperkuat demokrasi.

“Karena itu, tidak boleh ada ASN Bawaslu yang tidak paham soal isu-isu demokrasi. Bangun tidur itu yang diomongkan soal demokrasi, penguatan demokrasi, dan memfasilitasi penguatan dari isu-isu demokrasi,” tegasnya saat menyambut CPNS Bagian Hukum di Gedung Bawaslu pada Senin (16/6/2025).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady, secara resmi melantik 146 pejabat di lingkungan Bawaslu, Jumat (13/6/2025). Dalam arahannya, Ichsan menekankan pentingnya menjaga integritas dan soliditas dalam menjalankan tugas di posisi yang baru.

“Jabatan adalah amanah. Karena itu, saya minta kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas, menjaga soliditas tim, serta segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab yang baru,” tegas Ichsan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ke-13 Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap DKPP dapat konsisten menjaga integritas penyelenggara pemilu. Sebab, dia menjelaskan etika adalah hal yang penting untuk membangun kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu.

Hulu Sungai Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja tekankan pengawasan partisipatif sebagai elemen penting dalam demokrasi. Sebab menurutnya, dengan pengawasan partisipatif memungkinkan masyarakat ikut terlibat dalam mengawasi jalannya pemilu, mencegah pelanggaran, serta membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.