Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan, Bawaslu melaksanakan program kerja pencegahan, pengawasan, dan penindakan untuk menjamin pemilu yang damai. "Pemilu damai adalah pemilu yang kita mimpikan," katanya dalam pembukaan Expo Bawaslu Aceh 2019 di Banda Aceh, Minggu (8/12/2019) malam.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap, modul bimbingan teknis (bimtek) untuk pengawas Ad hoc (sementara) pada Pilkada Serentak 2020 harus singkat dan jelas. Hal ini baginya agar mudah dimengerti oleh seluruh pengawas sebelum menjalankan tugas pada pilkada tahun depan.
"Kualitas bimtek nantinya tergantung dari penyusunan modul hari ini. Modul bimtek sangat fundamental maka susun sebaik-baiknya," katanya saat membuka Finalisasi Penyusunan Modul Bimtek Pengawas Adhoc di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/12/2019) malam.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Antusiasme menjadi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) rupanya digandrungi kalangan muda. Setidaknya banyak muda-mudi yang mendaftar Panwascam di berbagai tempat di tanah air.
Ketua Bawaslu Abhan menekankan, kriteria utama seorang Panwascam baik dari kalangan tua atau pun muda yang pasti harus berintegritas dan memiliki kapasitas. Panwascam terbuka untuk semua kalangan selama memenuhi syarat usia.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemiliham Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap seluruh daerah di tanah air memiliki kampung pengawasan partisipatif. Menurutnya, keberadaan kampung pengawasan partisipatif bisa menyadarkan peran masyarakat mengawasi hajatan Pilkada Serentak 2020.
"Kami dorong sebanyak-banyaknya adanya kampung pengawasan partispatif," ucapnya usai membuka kegiatan Kampung Pengawasan Partisipatif dan Senam Bersama Para Generasi Muda Peduli Pilkada tahun 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Minggu (8/12/2019).
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menggelorakan semangat ratusan mahasiswa yang ada di Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk meneriakkan tolak politik uang pada gelaran Pilkada 2020. Dia bahkan menantang keberanian kaum milenial sebagai agen perubahan itu menolak politik uang dan politik transaksional.
"Saya tantang, berani tidak menolak politik uang?" tanya Abhan kepada para mahasiswa dalam acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada 2020 di Banjarmasin, Sabtu (7/12/2019).
"Berani," jawab para mahasiswa dengan kompak.
Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, evaluasi menjadi kegiatan wajib dan penting yang dimaksimalkan di akhir tahun. Menurutnya, kegiatan evaluasi tidak hanya di pusat, melainkan juga di daerah guna membangun kualitas penanganan pelanggaran pada Pilkada Serentak 2020 maupun Pemilu Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu telah merampungkan Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu 2019 yang menghasilkan lima poin rekomendasi. Hasil evaluasi ini dilakukan untuk mendukung terciptanya iklim pemilu yang demokratis dan berintegritas di masa mendatang.
Hasil lima rekomenasi evaluasi Pemilu 2019 ini pun Bawaslu semakin meneguhkan eksistensinya sebagai lembaga yang melakukan aktivitas berdasarkan penelitian. Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi para pihak yang terlibat dalam konferensi tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan pertemuan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait syarat bebas narkoba untuk seleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, hal ini bisa meningkatkan kualitas para calon Panwascam.
Abhan yang didampingi Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin disambut langsung oleh Kepala BNN Komjen Heru Winarko. Abhan mengakui adanya sambutan positif dari BNN dalam memberikan kemudahan salah satunya soal biaya surat bebas narkoba.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo mengungkapkan harapannya agar Bawaslu meningkatkan intensitas pertemuan dengan KPU. Menurutnya hal ini bertujuan menyatukan pandangan antara dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, pengaturan sistem penegakan hukum di Indonesia sangat berbeda dengan praktik pemilu di negara-negara demokrasi lainnya. Bawaslu menurutnya sebagai pusat sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan memandang, solusi perbedaan kewenangan dalam pilkada dan pemilu bisa diselesaikan lewat kodifikasi UU. Terlebih, revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum saat ini masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun depan.
“Kodifikasi ini penting supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam pengawasan pilkada dengan pemilu,” sebutnya kepada wartawan disela-sela Acara Konferensi Nasional di Jakarta, Kamis (5/12/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin menyatakan, fungsi pencegahan dan penindakan Bawaslu harus sejalan. Hal ini menurutnya penting supaya tercipta keadilan pemilu bagi semua pihak.
"Makna keadilan pemilu sangat luas, tak sekadar diwujudkan melalui penegakan hukum. Kegiatan pencegahan yang dilakukan Bawaslu sejatinya merupakan keadilan pemilu," katanya dalam Konferensi Nasional di Jakarta, Kamis (5/12/2019).
Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, salah satu faktor penyumbang suksesnya Pemilu 2019 adalah proses penegakan hukum yang baik dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Namun, dia menegaskan dalam penegakannya masih terdapat berbagai kendala seperti norma regulasi yang multitafsir.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meluncurkan buku evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan tujuh topik utama. Buku tersebut disusun secara komperehensif mengenai seluk beluk Pemilu 2019 dan diluncurkan di sela-sela Konferensi Nasional: Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu 2019 di Jakarta, Kamis (5/12/2019).
Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai, penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 memiliki dinamika yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dinamika Pemilu 2019 menurutnya sangat terkait dengan dimensi keserentakan untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.
Abhan menjelaskan, perbedaan yang dimaksud meliputi aspek kerangka regulasi teknis, model pendaftaran peserta pemilu, pola kontestasi, pembiayaan pemilu, sistem penghitungan suara dan penentuan hasil pemilu, dan kelembagaan penyelenggara pemilu.
