Berita

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan jajaran Bawaslu tingkat kabupaten/kota untuk selalu menjaga etika dan hukum dalam melaksanakan tupoksi sebagai pengawas pemilu.

"Jajaran pengawas pemilu harus bisa dan mampu menjaga etika dan hukum, apalagi menghadapi Pilkada 2020 di Provinsi Jambi," ingatnya saat menjadi narasumber kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM tentang Hukum dan Etika bagi Jajaran Pengawas Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu Jambi, Minggu (24/11) malam.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochamad Afifuddin meminta identifikasi masalah dalam Pilkada Serentak 2020. Hal ini guna menyukseskan pengawasan pilkada yang diharapkan bisa mempertahankan nilai positif saat mengawasi Pemilu 2019.

"Ini titik krusial ujian kelembagaan kita. Performa pengawasan akan diuji," katanya saat menjadi pembicara Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penetapan Kursi dan Penetapan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Batam, Minggu (24/11/2019) malam.

Yogyakarta. Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Di hadapan sejumlah mahasiswa hukum, Ketua Bawaslu Abhan meyakinkan, tujuan pengawasan pilkada untuk menegakkan integeritas, kredibilitas, dan transparansi penyelenggaraan pemilihan. Hal tersebut demi mewujudkan pilkada yang demokratis atas kedaulatan rakyat menentukan pilihan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu tengah mengkaji kedudukan hukum Bawaslu tingkat kabupaten/kota dalam Pilkada Serentak 2020. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, Bawaslu tingkat kabupaten/kota bisa mengawasi hajatan pilkada tahun depan.

"Kita sudah mempunyai beberapa dasar atau petunjuk yang mendukung kenapa Bawaslu kabupaten/kota dapat melakukan pengawasan (Pilkada 2020)," ucapnya saat menjadi narasumber dalam FGD Analisis Kedudukan Hukum Bawaslu Kabupaten Kota dalam Pilkada 2020 di Jakarta, Jumat (22/11/2019) malam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) lebih sempurna dalam gelaran Pilkada Serentak 2020. Karena itu, dia menegaskan, kelemahan SIPS yang pernah terjadi sebelumnya tidak terulang pada pilkada yang berlangsung 23 September tahun depan.

"SIPS ini berbeda dengan yang kemarin. Meskipun prinsipnya sama, tetapi dalam akses dan konten harus lebih baik lagi," katanya saat menjadi narasumber kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Uji Coba dan Simulasi SIPS, Jumat (22/11/2019) di Jakarta.

Banjar Baru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap Pilkada Serentak 2020 menghasilkan pemilihan berkualitas. Menurutnya, perlu meningkatkan partisipasi pemilih dan membumikan gerakan antipolitik uang.

Saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Kepada Kelompok Masyarakat Rentan di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (22/11/2019), Dewi berharap terwujudnya pemilihan berkualitas. Ada dua hal penting yang baginya menjadi penentu keberhasilan Pilkada Serentak 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menteri Kesehatan (Menkes) dr Terawan Agus Putranto menyatakan, pihaknya siap membantu Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Dia menjelaskan, salah satu bentuk bantuannya dengan membuat surat edaran(SE) kepada puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD) untuk memberikan pemeriksaan kesehatan tahap awal secara gratis kepada calon anggota Panwascam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta seluruh jajaran Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota mempertahankan kinerja dalam memberikan informasi kepada publik. Menurut dia, prestasi yang ditorehkan Bawaslu tidak lepas dari kerja keras bersama dalam jangka waktu yang panjang antara Bawaslu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali meraih anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2019 Kategori Lembaga Negara Nonstruktural terbaik dengan predikat informatif. Anugerah ini merupakan kali kedua setelah tahun lalu juga mendapatkan predikat informatif.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebagai yang perdana, Bawaslu akan menggelar kompetisi debat penegakan hukum pemilu antarperguruan tinggi se-Indonesia tahun 2019. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menegaskan, hal ini
menjadi langkah baik sebagai saluran sosialisasi, edukasi para mahasiswa, dan mendatangkan kepercayaan publik terhadap kinerja Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan pentingnya koordinasi antardivisi pengawasan dan penyelesaian sengketa Bawaslu guna mengakomodir keterbukaan informasi publik.

Hal itu dia sampaikan guna mengantisipasi potensi sengketa yang mungkin terjadi apabila Bawaslu dianggap tidak terbuka dengan keterbukaan informasi publik karena tak berjalannya koordinasi antardua divisi tersebut.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu belajar dari pengalaman pengawasan Pilkada tahun2017 dan 2018 serta Pemilu Serentak 2019. Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, dari pembelajaran tersebut ditemukan kelemahan kesadaran hukum para pemangku kepentingan pemilu dan masyarakat. Untuk itu, akan dibentuk kader demokrasi desa yang bertugas menggelorakan kapasitas pengawasan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu memaparkan rencana strategis (renstra) periode 2020-2024 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, KPU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Salah satunya tentang penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meyakini, langkah Bawaslu menerima laporan administrasi pasca penetapan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara Pemilu Serentak 2019 oleh KPU pada 21 Mei lalu sudah tepat.

Hal itu disampaikannya saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) bertema Prototype Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPSS) di Jakarta, Selasa (19/11/2019) malam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, sinkronisasi hasil pengawasan Pemilu 2019 bisa mengacu laporan pengawasan yang dibuat oleh Bawaslu tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, dalam laporan tersebut, hasil pengawasan Bawaslu telah valid.

Abhan menjelaskan, data-data yang terkumpul memang sebaiknya menjadi literasi dan rujukan bagi publik dalam melihat pengawasan Pemilu 2019. Dia pun mengapresiasi laporan pengawasan yang direncanakan akan dibuat dalam bentuk buku.