Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Bawaslu menerima audiensi dari Perkumpulan Warga Muda dalam sebuah diskusi untuk memproyeksikan peran generasi muda di Pemilu 2029. Diskusi ini menyoroti perlunya penguatan literasi politik dan kesadaran demokrasi di kalangan Gen Z agar tidak sekadar menjadi pemilih, tetapi juga penjaga integritas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menekankan pentingnya fungsi pencegahan dengan memberikan pemahaman kepada anak muda bahwa pengawasan di tingkat TPS merupakan hal krusial. Ia berharap pemilih muda tidak datang ke TPS dengan tangan kosong, melainkan dibekali pengetahuan tentang latar belakang partai politik dan calon yang akan dipilih.
Seiring perkembangan media sosial saat ini, Bagja menekankan pentingnya pendidikan politik kepada generasi muda dalam menekan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait isu politik dan pemilu di media sosial. Refleksi dari Pemilu 2024, Bagja mencatat adanya kemajuan dalam penanganan isu media sosial dibandingkan Pemilu 2019.
“Di 2024, berkat kerja sama dan peningkatan kapasitas staf, polarisasi di medsos tidak separah dulu. Ke depan, fokus kita akan tetap di sana karena yang ditarik adalah generasi muda,” ujar Bagja saat menerima Perkumpulan Warga Muda di kantor Bawaslu, Selasa (10/2/2026).
Sepakat dengan Bagja, Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, Yusti Erlina, juga menyoroti perlunya pendekatan khusus berbasis karakter Gen Z. Ia melihat adanya tantangan bagi lembaga penyelenggara untuk menciptakan materi pendidikan politik yang sesuai dengan kebutuhan generasi masa depan sebelum tahun 2027 (masa tahapan).
“Kita harus menemukan forum seperti apa yang kira-kira nanti akan berdampak. Karena kebanyakan Gen Z pada tahun 2029 akan menjadi pemilih,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yusti membandingkan kesadaran politik di Indonesia dengan pengalamannya mengawasi pemilu di Belanda. Menurutnya, generasi muda di Belanda memiliki kesadaran tentang demokrasi yang lebih dominan dibandingkan sekadar isu pemilu.
“Di Indonesia, program partisipasi masyarakat mengawasi sudah berjalan, tetapi kesadaran pemilih dalam memaknai mengapa suara mereka berdampak itu yang belum sampai. Mereka masih cenderung hanya mengikuti apa yang ada di medsos,” jelas Yusti.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Warga Muda, I Putu Arya Aditia, memandang bahwa demokrasi harus hidup di ruang-ruang percakapan kecil dan komunitas, bukan hanya berakhir di bilik suara. Menurutnya, Bawaslu memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi lembaga yang lebih dekat dengan warga.
“Kita tidak sedang menciptakan generasi pengamat, tetapi generasi penjaga yang paham bahwa politik tidak harus tegang dan pengawasan tidak harus kaku. Bawaslu memiliki kesempatan besar untuk menjadi penjaga rasa percaya dan hadir di tengah keresahan warga,” ungkap Arya.
Melalui diskusi ini, diharapkan kolaborasi antara Bawaslu dan elemen muda dapat memperkuat keyakinan bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki harapan besar, selama ada warga yang peduli dan lembaga yang terbuka untuk mendengar.
Editor: Nofiar
Foto: BSW
