Ambon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan bahwa nilai kearifan lokal, pela gandong, dapat menjadi fondasi penting bagi keberadaaan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS). Menurutnya, Pokja PPKS tidak hanya menjadi instrumen penting bagi lembaga, melainkan dapat membangun ekosistem yang aman dan bebas dari kekerasan di lingkungan kerja Bawaslu.
“Semangat pela gandong, saling menghormati, saling menjaga, saling bertanggung jawab satu sama lain supaya nir-kekerasan benar-benar ada di lingkungan kerja Bawaslu,” ujar Lolly saat memberikan arahan dalam acara Peluncuran Pokja PPKS di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Ambon, Kamis (16/7/2026).
Lolly mengatakan, masih ada anggapan bahwa isu kekerasan seksual dan perlindungan perempuan bukan merupakan urusan serius di lingkungan penyelenggara pemilu. Namun, Bawaslu melakukan pencegahan karena merupakan langkah terbaik untuk menghindari munculnya persoalan di kemudian hari.
“Sebaik-baiknya upaya untuk menghindari kerusakan adalah melakukan pencegahannya terlebih dahulu,” tegasnya.
Lolly menjelaskan, meskipun data kasus kekerasan seksual di lingkungan penyelenggara pemilu di Maluku relatif minim, bukan berarti potensi persoalan tersebut tidak ada. Berdasarkan data yang diluncurkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), persoalan yang berkaitan dengan kekerasan di lingkungan kerja masih ditemukan di sejumlah daerah.
Ia menilai keberadaan Pokja PPKS menjadi bagian dari upaya mitigasi Bawaslu untuk memiliki mekanisme menghadapi persoalan kekerasan. Selain itu, kehadiran Pokja PPKS diharapkan mampu membangun kepercayaan bagi korban atau pihak yang mengalami kekerasan untuk berani mencari bantuan dan melaporkan peristiwa yang dialaminya.
“Mudah-mudahan dengan adanya Pokja PPKS kita bisa jadi teman bicara mencari solusi, mengatasi masalah, menghentikan kekerasan sehingga kekerasan itu tidak terjadi lagi” ucapnya.
Lolly menegaskan bahwa tugas Bawaslu tidak hanya menjaga demokrasi di ruang publik, tetapi juga memastikan demokrasi hidup di lingkungan internal lembaga. Baik pada masa tahapan maupun nontahapan pemilu, ruang kerja yang bebas dari kekerasan harus terus dijaga.
“Jangan sampai kita bicara demokrasi di luar, tetapi kita lupa ada teman di dalam yang sulit bercerita ketika mengalami kekerasan. Ada rekan kerja yang tidak punya keberanian melaporkan saat dia mengalami kekerasan. Jangan pernah terjadi hal seperti itu,” katanya.
Ia mengapresiasi Bawaslu Provinsi Maluku atas inisiasi meresmikan Pokja PPKS dan berharap langkah tersebut dapat menginspirasi Bawaslu kabupaten/kota di Provinsi Maluku untuk melakukan upaya serupa. Sebagai lembaga yang bekerja secara hierarkis, penguatan budaya nir-kekerasan harus diwujudkan melalui kerja-kerja kelembagaan di seluruh jajaran.
“Upaya yang kita lakukan adalah upaya yang terstruktur. Kita lembaga, kita hirarki, maka mewujudkan gagasan besar melalui kerja-kerja kelembagaan adalah kewajiban,” pungkasnya.
Foto: Bintang Ayudia P.
Editor: Dey