Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong akurasi data dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029. Menurutnya, kesalahan atau ketidaklengkapan data dapat membuat pemetaan risiko meleset, sehingga strategi pengawasan berpotensi tidak tepat sasaran.
Untuk itu, dia menegaskan IKP harus dibangun berdasarkan data yang objektif, bukan hanya persepsi. Menurutnya, semakin strategis IKP digunakan dalam menentukan kebijakan pengawasan, semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas dan metodologi data yang mendasarinya.
"Fokus IKP ke depan harus berbasis data," katanya dalam kegiatan Penyusunan Standar Mutu, Tata Kelola, dan Mekanisme Pengumpulan dan Pengelolaan Data IKP 2029 di Jakarta, Minggu (13/9/2026).
Herwyn mencontohkan persoalan yang dapat muncul ketika kelengkapan data antardaerah berbeda. Misalnya, kata dia, daerah yang melaporkan persoalan secara lengkap, dapat terlihat lebih rawan dibandingkan daerah yang tidak memasukkan seluruh datanya.
Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi membuat tingkat kerawanan suatu wilayah tidak tergambarkan secara objektif. Maka itu, kata dia, persoalan tersebut perlu dibenahi agar hasil IKP benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Dia juga menegaskan sumber data yang digunakan harus jelas dan lengkap. Selain itu, kualitas data juga perlu memenuhi unsur akurasi, validitas, konsistensi, kelengkapan, ketepatan waktu, serta keterlacakan.
"Data yang tidak tepat, pemetaan risikonya pasti tidak tepat," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga mendorong mekanisme pengumpulan data yang seragam di seluruh jajaran. Keseragaman tersebut diperlukan agar data dari satu daerah dapat dibandingkan dengan daerah lainnya secara valid dan tidak menimbulkan bias.
Menurutnya, keseragaman tersebut mencakup jenis data yang dikumpulkan, instrumen yang digunakan, kodifikasi, hingga periode pengumpulan. Keseragaman mekanisme tersebut akan membantu memastikan data yang dihasilkan memiliki standar kualitas yang sama.
Demi mendukung hal itu, Herwyn meminta sosialisasi dilakukan sebelum proses penginputan dimulai. Dengan begitu, jelasnya, jajaran di daerah memiliki waktu untuk menyiapkan sekaligus memverifikasi data yang dibutuhkan. "Jangan sampai ujug-ujug diberikan arahan memasukkan data. Bisa saja datanya tidak lengkap dan tidak terverifikasi," katanya.
Herwyn juga berharap diterapkan verifikasi berlapis untuk memastikan setiap data yang masuk dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme tersebut diperlukan untuk mencegah duplikasi, kesalahan input, maupun penggunaan data yang tidak memiliki bukti pendukung.
Doktor Universitas Brawijaya itu menilai kualitas IKP tidak hanya ditentukan oleh banyaknya data yang terkumpul, tetapi juga oleh kebenaran dan keterlacakan data tersebut. Dia berharap IKP 2029 tidak berhenti sebagai pemetaan daerah rawan. Lebih dari itu, IKP diharapkan dapat menjadi instrumen pengawasan berbasis risiko yang membantu Bawaslu menentukan langkah pencegahan dan pengawasan secara lebih tepat.
“IKP kita akan menjadi instrumen pengawasan berbasis risiko. Dengan pemetaan yang tepat, Bawaslu dapat memberikan perhatian lebih pada wilayah dengan risiko tertentu," ujarnya.
Editor: Reyn Gloria
Foto: Robi Ardianto